[JAKARTA] Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah mengingatkan, tekanan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia akan berpengaruh pada neraca pembayaran dan ekspor dalam negeri. Karena itu dia meminta semua pihak agar berhati-hati menyikapi ancaman resesi sebagai dampak ekonomi global.
"Stabilitas sistem keuangan kita memang agak-agak tertekan akhir-akhir ini karena masalah-masalah di global yang masih terus berlanjut. Belum kita lihat ujungnya, berbagai prediksi tentang pertumbuhan ekonomi AS yang dikeluarkan IMF (Dana Moneter Internasional) yang terakhir itu, tentu juga akan mempengaruhi neraca pembayaran kita, pada ekspor kita. Ini harus diwaspadai," ujar Burhanuddin seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/4). Pertemuan itu membahas masalah ekonomi nasional yang terancam krisis ekonomi global saat ini.
Namun demikian, Burhanuddin menambahkan, sistem keuangan nasional masih terjaga, antara lain rasio kecukupan modal yang masih cukup tinggi. Sedangkan kredit macet bermasalah meningkat, tetapi masih di bawah 5 persen.
Menyangkut perlunya BI mengintervensi pasar, Burhanuddin menjelaskan, langkah itu juga harus hati-hati. "Kalau di pasar valas (valuta asing), kita terus cermati dan kita lakukan, sehingga dalam enam minggu terakhir ini kita lihat nilai tukar relatif stabil pada Rp 9.200 per dolar AS," paparnya.
"Buy Back" SUN
Sementara itu, guncangan yang sempat melanda pasar saham beberapa hari belakangan ini, pada Jumat pagi mereda. Investor di Bursa Efek Indonesia merespons positif langkah pemerintah membeli kembali (buy back) Surat Utang Negara (SUN).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sesi perdagangan Jumat pagi, dibuka menguat 28,072 poin ke level 2.266,043. Pada perdagangan Kamis (3/4), IHSG terkoreksi tajam hingga 104,22 poin (4,45 persen) ke level 2,237.97.
"Kebijakan pemerintah untuk buy back SUN adalah langkah tepat di tengah merosotnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia akibat inflasi yang tinggi," kata analis PT HD Capital Tbk, Adrian Rusmana.
Menurut dia, rencana buy back SUN memberikan sentimen positif pada pelaku pasar yang mulai menarik portofolionya dari bursa saham, akibat inflasi Maret 2008 yang tinggi, dan BI Rate yang tetap di level 8 persen.
Selama dua hari terakhir, IHSG terkoreksi cukup tajam, akibat pelaku pasar meragukan kemampuan pemerintah dan BI mengendalikan inflasi. BPS mengumumkan, inflasi Maret 2008 mencapai 0,95 persen.
Hal senada dikatakan Head of Researcher Recapital Securities, Poltak Hotradero. Menurutnya, pelaku pasar akan terus menarik investasi di pasar modal, karena melihat tingginya inflasi Maret 2008. Hal itu semakin diperparah, karena Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (3/4), memutuskan tetap mempertahankan BI Rate di level 8 persen, padahal untuk mengantisipasi tekanan inflasi, seharusnya BI rate dinaikkan.
Menurut dia, harus ada upaya lain dari BI untuk mengendalikan inflasi. Selain mempertahankan BI rate, harus ada kebijakan lain dari BI untuk menahan agar arus modal keluar tidak terus terjadi. "Di Tiongkok, bank sentral menaikkan suku bunga giro wajib. Jadi, seharusnya ada kebijakan yang diambil BI, selain mempertahankan BI Rate dan mengintervensi untuk menjaga rupiah tetap stabil," ujar Poltak.
Adrian juga berpendapat, kebijakan pemerintah membeli kembali SUN yang jatuh tempo pada 2008 hingga 2013, hanya meredakan gejolak pasar saham untuk sementara waktu.
Pelaku pasar akan mencermati seberapa besar kemampuan pemerintah untuk buy back SUN. Selain itu, pelaku pasar akan terus memantau perkembangan ekonomi Indonesia, terutama terkait kebijakan pemerintah dan BI mengendalikan tekanan inflasi.
Seperti diketahui, Menko Perekonomian, Boediono, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melakukan rapat mendadak, Kamis sore, menyikapi kondisi pasar saham yang terkoreksi cukup dalam selama dua hari, pascapengumuman inflasi Maret.
Salah satu upaya, dengan melakukan buy back SUN yang akan jatuh tempo pada 2008 dan 2013. Namun, Menkeu tidak menyebutkan berapa target buy back. Dia hanya mengungkapkan, pemerintah memiliki dana sekitar Rp 30 triliun yang dapat digunakan.
Secara terpisah, Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S Goeltom mengatakan, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan BI rate di level 8 persen karena mempertimbangkan situasi perekonomian global yang tidak kondusif. Menurut dia, tekanan inflasi dalam negeri yang tinggi, memang seharusnya disikapi dengan kenaikan BI Rate.
Namun, untuk menjaga agar tidak terjadi kelebihan likuiditas di pasar uang, membuat BI memutuskan untuk tetap mempertahankan BI Rate sebesar 8 persen. "Yang pasti, kami akan tetap mengupayakan agar nilai tukar rupiah tetap stabil, sehingga tekanan inflasi dapat dikendalikan," ujar Miranda.
Hal senada juga dikatakan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya. Menurutnya, penurunan yang dialami pasar saham Indonesia merupakan fenomena global yang juga terjadi di sebagian besar bursa dunia. Dia mengungkapkan, penurunan bukan hanya terjadi pada harga saham, tetapi juga harga surat utang negara (SUN). Hal itu, disebabkan beberapa bank melepas SUN ke pasar sekunder dalam jumlah besar.
"Bank butuh likuiditas, makanya melepas SUN. Tapi sebenarnya BI sudah beri peluang melalui instrumen SBI REPO, jadi bank tidak perlu melepas SUN," kata Budi.
Penurunan harga SUN juga diungkapkan Poltak. Menurutnya, beberapa jenis SUN, seperti FR0047 dan FR0048 yang baru diterbitkan pada 2007 cukup banyak dilepas ke pasar padahal jatuh temponya baru pada 2028.
SUN yang dilepas tersebut, kebanyakan dikoleksi asing. Berdasarkan data BI, pada posisi akhir Desember 2007, jumlah SUN yang dimiliki asing Rp 78,15 triliun. Jumlah tersebut meningkat menjadi 80,73 triliun pada Maret 2008, bahkan pada Februari 2008 sempat mencapai Rp 83,38 triliun. [A-21/DMP/J-9]