[JAKARTA] Hampir semua konflik dan kekerasan komunal yang terjadi dewasa ini berakar dari masalah ekonomi dan politik yang telah dibangun sejak masa rezim Orde Baru. Penguasaan dan perebutan sumber-sumber ekonomi dan politik, seperti penerapan
sistem politik yang salah, kebijakan publik baik di pusat dan daerah yang parsial, distribusi kekuasaan dalam birokrasi daerah, serta politik segregasi etnis dan agama yang menimbulkan ketimpangan sosial merupakan sumber dan benih konflik vertikal dan horizontal.
Sumber-sumber konflik tersebut, dalam kenyataan selama ini sering dikemas atau dipicu dengan mengatasnamakan agama, meskipun sesungguhnya bukan persoalan agama. Karena itu, semua elemen bangsa termasuk para tokoh agama hendaknya mewaspadai fenomena tersebut menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2009.
Demikian benang merah dari pokok pikiran para tokoh agama dalam diskusi publik bertajuk ''Pentingnya Keterlibatan Umat Beragama dalam Mempromosikan Perdamaian'' di Jakarta, Kamis (3/4). Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Church World Services dan Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) itu, tampil berbicara Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Benny Susetyo, Pr, Pengurus Pusat Majelis Agama Buddha, Dr R Surya Widya dan Pengurus Majelis Agama Konghucu, Rip Tock, dan Dr Ruth Wangkai dari FKKJ.
"Semua sumber konflik itu menyimpan benih perpecahan, dan memiliki potensi ledak yang kuat untuk melahirkan kekerasan komunal dalam bentuk kerusuhan dan pertikaian bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan, jika oleh para dalang kerusuhan dibingkai dalam sentimen etnis dan agama. Akar konflik itu menjelang Pemilu 2009 dan Pilkada harus diwaspadai," ujar teolog Kristen dari FKKJ, Ruth Wangkai.
Formalisasi Simbol
Di samping itu, munculnya sejumlah elite politik yang karena kepentingan politik sesaat ingin menjadi kepala daerah kerap menggunakan simbol-simbol agama dan etnis agar menarik perhatian serta simpati massa. "Dalam pertarungan kekuasaan ini, formalisasi simbol keagamaan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat,'' ujarnya.
Dikatakan, setiap agama memiliki misi utama dan tugas pokok, yaitu membawa perdamaian bagi dunia. Dengan pendekatan semangat perdamaian, yaitu adanya harmoni, kerukunan sejati, kebersamaan dan sikap toleransi serta kesadaran kemajemukan dan pluralitas masyarakat dan bangsa Indonesia, akar-akar konflik yang memicu konflik horizontal itu dapat diatasi.
Sementara itu, rohaniwan Katolik, Benny Susetyo Pr dalam kesempatan itu menegaskan, bangsa Indonesia ada hanya karena masyarakatnya mampu menghargai keanekaragaman budaya, kepercayaan, suku, dan bahasa yang menyatukan bangsa ini. Menurut Benny setiap kemerdekaan mengingatkan dirinya pada almarhum Romo YB Mangunwijaya.
Bagi almarhum Romo Mangunwijaya kata Benny, kemerdekaan adalah kepedulian untuk terus menerus memberdayakan manusia agar ia memahami dirinya sendiri sekaligus mengaktualisasikan kreativitasnya demi membangun kemakmuran bangsa dan negara. Sendi-sendi budaya, moral dan etika bangsa ini sedang menghadapi erosi.
Dia mengingatkan, masyarakat Indonesia telah terhanyut oleh perkembangan zaman/globalisasi yang memang bisa menjadi malapetaka bagi masa depan bangsa ini. Menurutnya, kalau bangsa ini gagal mengelola globalisasi, ongkosnya sangat mahal, apalagi jika ada pembiaran terhadap kekerasan antaragama dan keyakinan yang selama ini terjadi. [E-5]