[SP/M Kiblat Said]
Buruh tani di Desa Panciro, Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (4/4) memanen padi yang sudah kering. Harga gabah di desa itu beragam antara Rp 1.700 sampai Rp 1.800 per kg.
[JAKARTA] Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang berlaku saat ini, dinilai sulit dipertahankan, karena tidak selaras lagi dengan kenaikan biaya produksi maupun kenaikan pengeluaran rumah tangga petani. Apalagi faktanya, petani kebanyakan menjual gabah di bawah HPP, seperti gabah kering panen (GKP) dijual rata-rata Rp 1.700-1.800/kg, di bawah HPP Rp 2.000/kg.
Selain itu, berdasarkan perhitungan HPP gabah kering giling (GKG) Rp 2.500/kg, petani hanya untung 30 persen dari biaya produksi, yang kini mencapai rata-rata Rp 6 juta/hektare.
Karena itu, berbagai kalangan meminta agar pemerintah tidak menunda-nunda kenaikan harga gabah, mengingat panen raya sudah berlangsung.
"Jika HPP dinaikkan setelah panen raya berlalu, kebijakan tersebut hanya akan menjadi kebijakan 'kesiangan' karena petani sudah menjual gabahnya ke tengkulak. Kenaikan ini seharusnya juga dinikmati petani, bukan hanya pedagang," kata Ketua Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI), Iskandar Andi Nuhung kepada SP, Jumat (4/4).
Ketua Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia, Agusdin Pulungan menilai, HPP GKP yang saat ini ditetapkan Rp 2.000/kg, tidak sesuai biaya produksi, hingga perlu dinaikkan menjadi Rp 2.600/kg. "Petani kita rata-rata hanya memiliki lahan di bawah satu hektare. Bahkan, kalau di Jawa rata-rata 0,25-0,3 hektare. Mereka akan rugi jika hasil panen mereka tidak dihargai lebih," katanya. Menurut dia, kenaikan biaya usaha tani, seperti pupuk, tenaga kerja, obat-obatan, sewa lahan, maupun biaya hidup rumah tangga petani saat ini, membutuhkan penyesuaian HPP.
Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel, H Abdul Rahman Tayang mengatakan, masalah rendahnya HPP gabah sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah. Seharusnya, sudah ada perlakuan khusus untuk mengamankan produksi petani setiap memasuki masa panen raya.
"Kalupun petani mampu meraih harga jual sesuai HPP, itu juga masih jauh dari harapan, sebab komponen produksi naik, apalagi saat ini harga barang mulai merangkak naik," jelasnya.
Namun, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengusulkan agar kenaikan HPP gabah diterapkan sebelum datangnya musim paceklik untuk mencegah harga beras melambung tinggi. "Waktu yang tepat sebaiknya sebelum bulan Juli 2008, dengan alasan saat itu belum memasuki musim kemarau dan musim panen sudah lewat," katanya saat dihubungi SP di Jakarta, Jumat.
Menurut menteri, kenaikan ini juga untuk mengantisipasi stabilitas harga gabah setelah panen raya pada Maret dan April ini. Meski pemerintah belum menghitung besaran kenaikan HPP, Anton berharap petani dapat menikmati keuntungan 100 persen dari kenaikan harga nanti.
Namun, Dirut Perum Bulog, Musthafa Abubakar tidak sependapat jika harga beras akan melambung tidak terkendali saat musim paceklik nanti. Menurut Musthafa, cadangan beras pemerintah tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun kemarin.
Dengan target penyerapan beras petani tahun ini sebesar 2,43 juta ton ditambah stok tahun lalu masih ada 1 juta ton, maka cadangan beras pemerintah tahun ini cukup aman, ujar Abubakar. Cadangan itulah yang akan digunakan untuk mengendalikan harga beras di musim paceklik nanti.
"Tahun lalu, dengan stok yang lebih sedikit pemerintah cukup berhasil mendorong stabilitas harga beras," tegasnya. Iskandar Andi Nuhung berharap, Bulog sebagai lembaga pelaksana manajemen stok beras nasional, bisa bergerak lebih cepat. [148/L-11]