SUARA PEMBARUAN DAILY

Pemerintah Tetap Optimistis

[JAKARTA] Pemerintah Indonesia masih optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini sesuai dengan targetnya, yakni 6,4 persen akan tercapai. Meskipun Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 6 persen. Untuk tetap mencapai pertumbuhan 6,4 persen itu, pemerintah akan mempersiapkan bantalan-bantalan pengaman melalui sejumlah kebijakan pemerintah.

Demikian dikemukakan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (3/4) setelah mengikuti rapat kecil tim ekonomi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rapat itu dihadiri juga oleh Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan dua direktur utama bank pemerintah. Sedangkan Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla tidak hadir dalam rapat yang tidak diberitahukan kepada wartawan itu.

"Kita punya hitungan sendiri. Menurut saya kalau kerja kita cukup baik, itu 2008 akan dekat dengan sasaran kita. Insya Allah," kata Budiono.

Senada dengan itu Sri Mulyani menegaskan, target pertumbuhan 6,4 persen itu akan tetap tercapai bila kebijakan pemerintah memberikan bantalan pengaman terhadap tekanan-tekanan eksternal yang menyebabkan prediksi pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun.

"Namun, memang risiko terhadap beban tersebut masih tetap ada sehingga kita harus berhati-hati. Karena itu dalam situasi seperti ini dalam perekonomian, pilihan akan semakin sangat tinggi atau tegang antara me-maintain atau menjaga momentum pertumbuhan ekonomi supaya tetap tercapai 6,4 persen dengan keinginan mencapai stabilisasi harga karena inflasi yang rendah memerlukan tindakan-tindakan, baik dari sisi fiskal maupun moneter untuk menjinakkan inflasi itu," jelasnya.

Bantalan pengaman itu, lanjut Sri Mulyani, dilakukan dalam kebijakan fiskal seperti memproteksi kenaikan harga, memberi subsidi, dan memberika beberapa keringanan pajak. Selain itu juga bisa dilakukan dengan intervensi langsung seperti pada pengelolaan pemerintah untuk menaikan daya beli dengan menciptakan pertumbuhan infrastruktur. [A-21]


Last modified: 4/4/08