[JAKARTA] Praktik komersialisasi dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN), telah menyebabkan sejumlah perguruan tinggi swasta terancam gulung tikar. Karena itu, pemerintah didesak segera memberikan pembatasan atau kuota jumlah mahasiswa baru yang masuk PTN.
Pendapat itu dikemukakan Rektor Universitas Moestopo Beragama, Sunarto di sela-sela Dies Natalis ke-47 universitas itu di Jakarta, Selasa (1/4). Menurutnya, pengelola PTN semakin terjebak dalam komersialisasi pendidikan, terbukti PTN membuka banyak jalur pintu masuk bagi calon mahasiswa dengan ke PTN dengan tarif komersial.
Dikatakan, dengan jumlah penerimaan mahasiswa baru di PTN yang biasanya hanya lewat pintu masuk seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) dan penerimaan mahasiswa di jalur khusus (PMDK), kini berkembang dengan berbagai program, sehingga membuat kesempatan PTS mendapatkan mahasiswa semakin berkurang.
"Sebetulnya sah-sah saja PTN melakukan penerimaan mahasiswa besar-besaran, karena pada prinsipnya masyarakat sendiri yang akan menilai apakah program studi yang ditawarkan itu betul-betul baik. Namun, seyogianya Dirjen Dikti memperhatikan kegelisahan pengelola PTS, karena mereka juga bagian dari pendidikan yang harus diperhatikan. Tidak boleh lagi ada dikotomi perlakuan swasta dan negeri," ujar Sunarto.
Menurut dia, sejumlah program studi yang dikelola PTS memang terasa mengalami kecenderungan penurunan jumlah mahasiswa. Ini disebabkan program studi serupa juga dilakukan di PTN.
Hal senada diungkap Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Pusat Suharyadi yang meminta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi secepatnya merealisasikan pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN. Menurutnya, berlarutnya pembatasan ini dikhawatirkan justru bisa memperlemah daya saing bangsa.
Strategi pengembangan dalam Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010 telah mensyaratkan pentingnya peranan PT bagi peningkatan daya saing bangsa. Untuk mewujudkannya, tentunya diperlukan kualitas PT yang baik. Namun, ketiadaan pembatasan kuota nyatanya telah berimplikasi penurunan kualitas PTN.
Setidaknya dalam lima tahun terakhir ini, Suryadi melihat, telah terjadi tren penurunan drastis angka passing grade (batas nilai aman) penerimaan mahasiswa baru di sejumlah PTN. Persoalannya, di satu sisi jumlah peminat (pendaftar) selalu menurun, tetapi di lain pihak penerimaan mahasiswa justru bertambah.
Universitas Terbuka
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor (IPB) Yonny Koesmaryono, saat memaparkan makalahnya yang bertajuk "Pencapaian Sistem Jaminan Kualitas Menuju Universitas Berkelas Dunia," dalam seminar dan wisuda Universitas Terbuka (UT), di Tangerang, Banten, Selasa (1/3) mengatakan, adanya Sistem Jaminan Kualitas Pendidikan (SJKP) penting dalam mewujudkan universitas berkelas dunia. Sebab, dengan menerapkan SJKP, seluruh aktivitas perguruan tinggi (PT) dapat diukur pencapaiannya.
SJKP menuntut peningkatan kualitas dan standar pendidikan secara terus-menerus. Tujuan SJKP adalah mencapai standar kualitas pendidikan tertinggi dengan cara membangkitkan kesadaran masyarakat kampus untuk berprestasi lebih baik. "Bukan sakadar melengkapi dokumen administratif yang merupakan bagian dari SJKP," katanya.
Dia menambahkan, UT memiliki pola khas dibandingkan universitas konvensional baik dalam hal pengelolaan administrasi maupun pelaksanaan kegiatan akademik.
Sementara itu, Rektor UT Atwi Suparman mengemukakan, layanan pendidikan jarak jauh (PJJ) kini semakin diminati perlu. Sebab, era persaingan bebas menginginkan kualitas lulusan yang bisa diandalkan dalam berbagai bidang.
"Mahasiswa saat ini semakin kritis. Mereka semakin menekankan pentingnya jaminan kualitas dalam setiap proses belajar mengajar yang baik," ujarnya. [E-5/W-12]