[JAKARTA] Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini membudaya di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, harus segera diakhiri. Karena jika tidak, Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Fauzi Bowo dan Prijanto akan gagal merealisasikan Jakarta yang bersih dari KKN.
Menurut salah se- orang tokoh masyarakat Jakarta, H Roni Syahroni, di Jakarta, Selasa (1/4), praktik KKN di Pemprov DKI Jakarta, sudah meresahkan masyarakat. "Karena itu, kami mengimbau Pak Fauzi dan Pak Prijanto untuk tidak segan-segan memberantas praktik KKN, dan sekaligus memberikan sanksi kepada anak buahnya yang terlibat," kata Roni.
Dia mengakui, selama ini pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat terhadap aksi KKN yang semakin merajalela. Dia mengambil contoh adanya dugaan KKN terhadap beberapa proyek di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dugaan KKN itu terdapat pada proyek pengadaan makanan binatang yang bernilai sekitar Rp 6,2 miliar. Kemudian pemeliharaan taman dan jalur hijau yang anggarannya berjumlah Rp 1,2 miliar, dan pengadaan cleaning service yang total proyeknya senilai Rp 1,3 miliar.
Dugaan KKN ini, kata Roni yang menjabat sebagai salah satu pengurus partai besar itu, terlihat pada kejanggalan-kejanggalan, seperti tidak tercantumnya pagu anggaran pada masing-masing paket. "Dan pemilihan pemenang proyeknya juga diduga melalui KKN," kata dia.
Dia mengemukakan, mengapa dirinya mencoba mengangkat masalah ini, yakni selain sebagai asli putra daerah, pihaknya juga tidak berkeinginan citra baik Pemprov DKI Jakarta khususnya di bawah pimpinan Bang Foke dan Bang Prijanto menjadi buruk. [M-16]