SP/YC Kurniantoro
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), MS Hidayat (kiri), dengan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Malkan Amin (tengah), saat acara penutupan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin di Jakarta, Selasa (1/4). Kadin bekerja sama dengan LPJK dalam bidang keanggotaan.
[JAKARTA] Rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Rapimnas Kadin) fokus pada tiga persoalan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan energi, sebagai upaya memperbaiki perekonomian dan iklim investasi di Indonesia.
Jika diterapkan dan dilakukan secepat mungkin, sejumlah kalangan menilai optimistis, tiga fokus persoalan tersebut akan membawa perubahan perekonomian Indonesia ke arah positif.
Ketua Kadin MS Hidayat, Ketua Komite Tetap Pengembangan Informasi Pasar Sandiaga S Uno, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, dan pengamat ekonomi Faisal Basri mengemukakan itu saat ditemui SP dalam Rapimnas Kadin, di Jakarta, Selasa (1/4).
"Saya optimistis, kalau kita bisa cepat-cepat perbaiki pekerjaan rumah kita, perekonomian akan membaik," ujar Sandiaga.
Kadin mengeluarkan delapan rekomendasi, yakni optimalisasi revitalisasi bidang pertanian, ketahanan pangan, peningkatan daya saing di pasar domestik, peningkatan produksi minyak nasional menjadi 1,1 juta barel per hari, peningkatan investasi infrastruktur menjadi enam persen dari produk domestik bruto, perbaikan rantai pasokan, investasi untuk sektor permesinan, dan upaya memperkuat usaha kecil dan menengah (UKM).
Saat ini, menurut Hidayat, delapan rekomendasi tersebut menjadi persoalan pokok yang membelit perekonomian nasional. Dia akui, delapan rekomendasi itu memang bukan persoalan baru. Tetapi, karena tidak mendapat penanganan yang sungguh-sungguh, ditambah kondisi ekonomi global yang bergejolak, berakibat pada ketimpangan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Faisal Basri mengemukakan, sudah saatnya kini bagi seluruh kalangan meneguhkan tekad untuk memperkokoh landasan perekonomian nasional.
Dari soal ketahanan pangan, dia berpendapat, dalam kondisi global seperti saat ini, untuk menjadi pemenang pada era perang pangan, perlu adanya kebijakan yang lebih luas, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Fokus perhatian bukan lagi pada peningkatan produksi, melainkan pada penguasaan suplai pangan di tingkat regional dan global.
Sementara itu, dari sisi ketersediaan energi, kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dinilai tepat, tanpa mengendurkan usaha untuk mengeksplorasi minyak bumi, di samping upaya untuk memproduksi sumber energi, seperti batu bara, gas, biodiesel, dan tenaga surya yang harus dilakukan lebih intensif. [CNV/M-6]