egara kita sudah lama menjadi jagoan impor berbagai komoditas pangan, termasuk beras. Rakyat tampak adem ayem loh jinawi, walaupun itu hanya nina bobok karena beras harus diimpor dan disubsidi. Kondisi nyaman itu sebenarnya bagaikan bom waktu. Selain kebutuhan semakin meningkat karena jumlah penduduk yang terus bertambah, harga di pasaran internasional juga cenderung terus naik.
Mengimpor memang cara termudah. Selama ada uang, kita bisa membeli. Namun, menjadi sangat berbahaya jika barangnya tidak ada. Di dalam negeri, pejabat Departemen Pertanian selalu gembar-gembor produksi beras surplus, padahal lahan persawahan terus berkurang, pupuk langka, bencana mengakibatkan gagal panen, produktivitas jeblok, kualitas gabah anjlok.
Sementara itu, pejabat Departemen Perdagangan dan Perum Bulog selalu menyatakan produksi beras kurang dan harus impor. Faktanya, setiap tahun kita mengimpor beras. Inilah contoh paling bodoh yang dilakukan pejabat kita. Bangsa ini dibiarkan bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tapi lambat mengembangkan teknologi, memperluas lahan, dan memberdayakan petani.
Keasyikan mengimpor membuat negara ini terlena. Harga beras di pasar internasional naik tinggi. Negara-negara produsen beras, seperti Vietnam, Mesir, India, dan Tiongkok mulai menahan beras mereka karena kebutuhan di dalam negeri meningkat, sedangkan produksi tak sesuai prediksi. Mereka menaikkan harga ekspor, bahkan Tiongkok tak mau melepas berasnya untuk mengamankan stok di dalam negeri.
Kita tentu tidak bisa memaksa mereka melepas stok berasnya. Saat ini, harga beras medium di pasar internasional sudah mencapai US$ 550 sampai US$ 750 per ton bergantung kualitasnya, atau rata-rata Rp 5.400 per kilogram. Lalu, mau dijual dengan harga berapa di dalam negeri? Kalau disubsidi, berarti harus disiapkan anggaran sangat besar karena kita mengimpor berkisar satu juta ton per tahun.
Itu hanya hitung-hitungan orang awam yang melihat kondisi perberasan kita saat ini. Namun, jika hal itu menjadi kenyataan, sungguh sebuah ironi dan malapetaka. Sebuah negeri agraris yang subur ternyata harus terus-menerus mengimpor beras dan sangat bergantung pada negara lain, baik jumlah maupun harganya. Sementara petani sendiri dibiarkan merana karena harga gabahnya rendah, tak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan.
Dalam beberapa hari terakhir, kita dikejutkan munculnya niat mengekspor beras yang didukung oleh para petinggi negeri ini. Entah tidak memahami, bodoh, sok tahu, atau memang ada kepentingan bisnis, tiba-tiba saja para petinggi itu meminta Perum Bulog memanfaatkan peluang harga beras yang tinggi di pasar internasional mengekspor beras untuk mengeruk untung.
Pemerintah memang akhirnya tidak mengizinkan Perum Bulog mengekspor beras tahun ini. Alasannya, stok harus mencapai tiga juta ton. Sementara kebutuhan beras untuk rakyat miskin (raskin) sekitar 2,6 juta ton atau 300.000 ton per bulan. Bayangkan apa yang terjadi jika kita jadi mengekspor beras dan kemudian juga mengimpor beras karena stok pemerintah menipis, dan di pasar domestik beras langka diikuti harga yang tinggi.
Rakyat sebenarnya tak perlu teori- teori di awang-awang yang tak tentu arah, pernyataan surplus atau untung dan rugi. Bagi mereka, yang penting beras tersedia sepanjang waktu dengan harga terjangkau, karena sebagian dari mereka sudah tak sanggup lagi membeli beras. Rakyat kecil memang harus disubsidi agar tak terjadi kemarahan besar di seantero negeri.