SP/Alex Suban
Perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Uni Eropa akan mempengaruhi kegiatan ekspor impor Indonesia.
elum lekang dari ingatan, para pengusaha tempe dan tahu dibuat kalang kabut akibat krisis kedelai. Krisis di satu sisi dituding disebabkan ketergantungan Indonesia pada produk-produk pertanian impor seperti kedelai, terigu, daging, gula, serta beras. Tetapi, sebagian lain berpendapat, perdagangan bebas yang menyebabkan produk lokal kalah bersaing dengan produk impor. Kebijakan subsidi pertanian negara maju dinilai menyebabkan terjadinya distorsi pasar komoditas pertanian.
Ketergantungan pada impor tidak hanya dimonopoli oleh komoditas-komoditas pangan. Nyaris seratus persen bahan baku sandang juga diimpor. Ketidakstabilan di tingkat global tidak bisa dimungkiri juga berpotensi menyebabkan harga kapas dunia ikut bergolak.
Kuatnya arus perdagangan, modal, investasi, pelaku usaha, dan tenaga kerja yang bergerak bebas kian memperburuk daya saing. Karena itu, untuk bisa lebih kompetitif diperlukan suatu aliansi strategis. Salah satunya ASEAN yang kini berupaya membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC). Di sini, ASEAN diharapkan menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif dan terintegrasi.
ASEAN kini juga tengah mengupayakan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan Uni Eropa. Perundingan terus-menerus saat ini sedang dilakukan di dalam Joint Committee for the EU-ASEAN Free Trade Agreement. Perundingan terakhir telah diselenggarakan di Brussels, Belgia, dari 30 Januari - 1 Februari 2008. ASEAN sebelumnya sudah memiliki kesepakatan FTA dengan Tiongkok dan Korea.
Skeptis
Perdagangan bebas yang cenderung menguat disambut beragam reaksi. Pengusaha Anton Supit, yang juga salah satu Ketua Dewan Jagung Indonesia, menilai kesepakatan perdagangan bebas tidak ubahnya pedang bermata dua. Apabila siap, keterlibatan Indonesia dalam berbagai kesepakatan perdagangan bebas dipastikan menciptakan peluang besar. "Tetapi, dibukanya pasar bisa jadi bumerang apabila kita tidak siap. Indonesia bisa-bisa hanya dijadikan pasar oleh negara lain," ungkap Anton kepada SP, Kamis (27/3) malam.
Anton pesimistis Indonesia dapat meraih peluang dari kesepakatan perdagangan bebas. Pasalnya, para politisi di Tanah Air tidak pernah berpikir panjang untuk memenangkan persaingan. "Partai-partai hanya berambisi merebut kemenangan dalam pilkada, pemilu, lantas sibuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki," kata Anton. Para politisi nyaris tidak pernah berpikir membuat aturan yang berpihak pada rakyat. Misalnya, UU untuk melindungi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Padahal, untuk meningkatkan daya kompetisi, salah satu kata kunci ada di tangan politisi.
Selain itu, iklim usaha yang kondusif juga ditentukan oleh keterlibatan berbagai pihak, seperti para pelaku bisnis, sumber daya manusia, pemerintah atau birokrasi, serta kalangan perburuhan. Tetapi, lagi-lagi tidak ada kekompakan mereka untuk berupaya merebut peluang di tengah terbukanya perdagangan bebas.
Ahli manajemen Inggris asal Pakistan Pervez Ghaury, pengajar dari Manchester University, juga mengutarakan pendapat serupa. Ghaury, saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu, mengatakan sekarang ada empat macan Asia, yakni Jepang, Korea, India, dan Tiongkok. Di Timur Tengah, kemakmuran mulai bangkit di sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Apakah Indonesia berpeluang jadi kekuatan ekonomi dunia? "Tidak," tegas Ghaury. Alasannya, politisi Indonesia nyaris tidak berpikir jangka panjang untuk memperkuat daya kompetisi para pelaku usaha di negeri sendiri.
Ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz bahkan mengingatkan, FTA bukanlah tentang perdagangan barang, akan tetapi mengenai kehilangan kedaulatan.
Tidak jauh berbeda, Direktur Eksekutif Institute for Global Justice (IGJ), Bonnie Setiawan menilai kesepakatan perdagangan bebas, seperti FTA ASEAN-UE, lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. "Rakyat Indonesia dan masa depan Bangsa Indonesia akan kembali menjadi korban. Indonesia akan kehilangan kedaulatannya," ungkap Bonnie ketika ditemui di sela-sela seminar "EU-ASEAN Free Trade Agreement Negotiations", Senin (24/3).
Hasil kajian IGJ 2007-2008 atas ASEAN-European Union FTA (AEUFTA), khususnya dampaknya atas Indonesia, menyimpulkan perjanjian itu berpotensi memperdalam perbedaan atau asimetris hubungan ekonomi antardua kawasan.
Disimpulkan, AEUFTA akan lebih banyak bekerja untuk kepentingan UE, dibandingkan untuk kepentingan ASEAN, khususnya Indonesia. Akses pasar dibuka, tarif diturunkan, kendala investasi dihapuskan. Sementara, peluang Indonesia memasuki pasar Eropa tidak seberapa besar akibat kesenjangan standar kualitas produk barang dan jasa.
Patut diingat pula, Indonesia selama ini hanya eksportir bahan-bahan mentah ke Eropa. Sulit dimungkiri, mereka akan terus menghendaki agar Indonesia tetap jadi eksportir bahan-bahan mentah. Sementara sampai sekarang Indonesia tidak bisa mengatasi eskalasi tarif.
Peluang
Kendati banyak pihak yang skeptis, namun Konselor Ekonomi dan Perdagangan di Delegasi Komisi Eropa untuk Indonesia, Andreas Julin mengatakan kesepakatan perdagangan bebas, seperti FTA ASEAN-UE justru menciptakan berbagai peluang usaha baru. Pasalnya, berbagai kemudahan usaha seperti penghapusan tarif dan pengurangan kendala perdagangan akan diberikan bagi para pelaku bisnis.
"Apabila Indonesia serta perusahaan-perusahaannya ingin berinvestasi di kawasan UE, kami akan berkomitmen untuk memberi segala kemudahan. Dengan demikian, perusahaan Indonesia lebih mempunyai kemudahan akses untuk menjangkau pasar Eropa," ungkap Andreas.
Pendapat serupa disuarakan pula oleh Dirjen Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Dian Triansyah Djani. Ia berpendapat, perdagangan bebas yang semakin terbuka, termasuk dengan dibentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015, akan membawa banyak manfaat. Dengan menjadi AEC, kekuatan lobi Indonesia juga akan semakin kokoh dalam menghadapi mitra dialog di luar ASEAN.
Ia menegaskan, dalam negosiasi kesepakatan perdagangan bebas tidak semua hal harus diterima. "Kita tidak perlu menurunkan tarif bea masuk beras, yang terbilang barang sensitif, menjadi nol persen. Kita punya hak untuk menetapkan tarif bea masuk beras," ujar Dian Triansyah.
Penegasan serupa disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Edi Yusuf. "Pokoknya, yang masuk dalam produk sensitif, itu tarif tidak akan dibuka. Misalnya beras, gula, kedelai," ungkap Edi.
Diungkapkan, sejumlah produk Indonesia cukup memenuhi standar pasar luar, termasuk di Eropa. "Banyak yang ragu-ragu, Indonesia tidak akan pernah bisa ekspor ke Eropa karena standar produk kita rendah. Saya pikir itu tidak benar. Semua tergantung produknya. Buktinya, tekstil Indonesia bisa masuk ke UE, udang, sepatu, dan banyak produk yang lain," ungkap Dian.
Patut dicatat pula, Indonesia masuk 20 negara terbesar yang membayar kontribusi WTO dari 200 negara di dunia. Artinya, tampilan ekspor Indonesia dianggap tergolong yang paling bagus. Nilai perdagangan Indonesia di tingkat intra-ASEAN juga naik terus. Dari 2005-2006 perdagangan intra-ASEAN, nilai perdagangan Indonesia naik rata-rata 18 persen. Mampukah Indonesia merebut lebih banyak peluang yang ditawarkan dari pintu perdagangan bebas yang semakin terbuka lebar? Itu tergantung seberapa besar kesiapan pemerintah dan sektor swasta kita. [SP/Elly Burhaini Faizal]