SP/Ruht Semiono
Ikam (45) menjemur padi yang baru saja dipanen di halaman rumahnya di Desa Sampala, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat, Jumat (28/3). Anjloknya harga gabah membuat mereka kian terpukul, karena hasil panen juga digunakan untuk menutupi biaya produksi serta sewa lahan yang kian mahal.
[BOGOR] Kondisi petani gurem dan penggarap atau buruh tani, saat ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Anjloknya harga gabah membuat mereka kian terpukul, karena hasil panen juga digunakan untuk menutupi biaya produksi serta sewa lahan yang kian mahal.
Akibatnya, meskipun hasil panen padinya lumayan, pendapatan yang diterima petani penggarap belum mampu mengangkat mereka dari kubangan kemiskinan. Kondisi yang terus dibiarkan ini seolah menjelma menjadi proses pemiskinan terhadap petani.
"Hasil panen tahun ini bagus, bisa mencapai 5,5 ton per hektare. Tapi 40 persen hasil panen harus diserahkan ke pemilik lahan," ujar Wawan, petani penggarap di Cibalung, Bogor, Jawa Barat, yang ditemui SP, Kamis (27/3). Dia menyewa lahan seluas satu hektare (ha) dengan pembagian hasil 30 banding 70.
Dengan harga gabah Rp 1.800 per kg, Wawan memperoleh pendapatan kotor Rp 9,9 juta. Dari jumlah itu, Rp 2,97 juta harus disetorkan ke pemilik lahan, sehingga tersisa Rp 6,93 juta.
Jumlah itu pun masih harus dipotong biaya produksi, mulai pengolahan lahan, benih, pupuk, obat-obatan, upah buruh panen, dan biaya transportasi, yang mencapai Rp 4 juta, maka penghasilan bersihnya hanya Rp 2,93 juta. Dengan hanya bisa menanam dua kali setahun, penghasilan bersihnya kurang dari Rp 500.000 per bulan.
Dia berharap pemerintah segera memperbaiki irigasi yang sudah rusak sejak enam tahun lalu. Dengan air yang cukup, bukan hanya bisa panen tiga kali setahun, bahkan produktivitas pun jauh lebih tinggi. "Kami juga berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga gabah, tidak anjlok seperti sekarang," ucapnya lirih.
Kondisi yang dialami Wawan, menurut Guru Besar Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor, Hermanto Siregar, Jumat (28/3) sebetulnya sedikit lebih beruntung. Para petani gurem, dengan luas lahan kurang dari 0,37 ha, jauh lebih memprihatinkan.
Berdasarkan sensus tahun 2003, terdapat 13,7 juta rumah tangga petani yang masuk kategori gurem. Jumlah itu belum termasuk petani penggarap atau buruh tani.
Menurut dia, anjloknya harga gabah sangat memukul petani gurem dan buruh tani, di tengah melambungnya harga bahan makanan pokok. Padahal, mayoritas rakyat miskin adalah petani yang menggantungkan harapan penghasilannya dari panen.
Dengan luas lahan tak sampai 0,5 ha, petani hanya memperoleh penghasilan Rp 500.000-Rp 750.000 per musim tanam, atau sekitar Rp 170.000-Rp 250.000 per bulan. Karena itu, pemerintah harus mampu menjaga stabilitas harga gabah, harga dan ketersediaan pupuk bersubsidi, serta pasokan air melalui jaringan irigasi. Jika itu mampu dipenuhi, Hermanto memperkirakan, pendapatan petani akan naik 5-6 kali lipat.
Sementara itu, menurut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Winarno Tohir, di beberapa lokasi seperti Cirebon dan Indramayu, harga gabah ada yang anjlok hingga Rp 1.600 per kg. Jeratan utang petani kepada para tengkulak, membuat posisi tawar petani untuk menentukan harga gabah sangat rendah.
Kondisi itu diperparah dengan hasil yang rendah, baik karena tiadanya jaringan irigasi maupun serangan hama penyakit. Ketiadaan irigasi membuat petani harus menambah biaya ekstra untuk pengadaan air.
Pemiskinan Petani
Secara terpisah, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin menambahkan, dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang makin tinggi, memaksa petani menjual lahannya dan beralih jadi buruh serabutan di kota.
Akibat menyempitnya lahan petani akibat alih fungsi lahan, membuat petani bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
"Kecenderungan kemerosotan usaha tani menjelma menjadi proses pemiskinan petani. Sesuatu yang seharusnya bisa dicegah pemerintah," katanya. [L-11]