[JAKARTA] Reformasi yang hampir mencapai sepuluh tahun ini dirasakan membuat pers berlebihan alias kebablasan. Jika sebelum reformasi pers benar-benar dikendalikan rezim penguasa Orde Baru, setelah itu per digunakan pemiliknya untuk "bermain-main" sesuai kepentingan masing-masing. Situasi seperti ini tidak menguntungkan bagi dunia pers Tanah Air.
Pandangan seperti itu mengemuka dalam diskusi bertajuk "Kebebasan Pers dan Implikasinya" yang diselenggarakan Forum Kagama Muda di Jakarta, Rabu (26/3). Diskusi yang dipandu pakar komunikasi Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana, itu menghadirkan pembicara Effendi Gazali (pakar komunikasi UI), Rudy Satriyo (pakar hukum pidana UI), dan Wahyu Wibowo (pakar komunikasi dan dosen Universitas Nasional).
Menurut Effendi Gazali, pada sepuluh tahun terakhir banyak orang mendirikan perusahaan penerbitan dengan berbagai macam motivasi. Media massa kemudian dijadikan alat untuk "bermain-main" dan, Ironisnya, sedikit sekali pemodal di perusahaan penerbitan yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM), terutama wartawan.
Akibatnya, tidak sedikit wartawan yang mengabaikan akurasi dalam menulis atau melaporkan hasil liputannya. Effendi bahkan sering mengaku enggan menjawab pertanyaan wartawan, apalagi melalui telepon, karena yang disampaikan bisa melenceng jauh dengan yang kemudian ditulis.
Menurutnya, pendidikan dan pelatihan bagi wartawan mutlak untuk menjaga profesionalitas. Effendi juga mengusulkan pentingnya Dewan Pers yang kuat dan berintegritas untuk menjawab persoalan seputar jurnalistik selama ini. Pihak yang merasa menjadi korban pers, misalnya, bisa berharap pada Dewan Pers, seperti juga pers sendiri juga bisa berharap pada lembaga itu.
Salah satu peserta diskusi, Amir Syamsuddin yang sehari-hari adalah pengacara, mengatakan saat ini tidak sedikit orang mengaku wartawan dan memiliki media. Sayangnya, mereka justru terlihat benar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang jurnalistik, sehingga dia khawatir hal itu akan merusak profesionalisme yang tengah dibangun kalangan pers.
Isu Buruh
Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Heru Hendratmo menilai saat ini pers masih kurang menyoroti isu-isu seputar buruh. Karya jurnalistik yang mengangkat tema buruh masih sangat sedikit.
Dikatakan, isu perburuhan di media massa masih dalam lingkup yang umum. Padahal, problematika perburuhan sangat spesifik. "Peran media massa sangat penting dalam menyuarakan dan mendukung kesejahteraan kaum pekerja. Media massa menjadi corong dalam memperjuangkan keadilan bagi para buruh," ujarnya. [DLS/Y-3]