Suara pembaca dikirim melalui email opini@suarapembaruan.com atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku
Menanggapi surat Bapak Achmad Faizal tanggal 15 Maret 2008 di SP tentang "Asuransi Panin Mengecewakan", dengan ini kami menjelaskan, tanggal 27 Februari 2008 kami telah menghubungi Bapak Achmad Faizal dan melakukan investigasi sehubungan dengan pengiriman polis yang tidak pernah diterima. Hasil investigasi menunjukkan bahwa telah terjadi kelalaian oleh jasa kurir kami dalam hal pengiriman dokumen.
Kami telah memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan telah menyelesaikan permasalahan tersebut.
Luciana Judosasmito
Head of Customer Care Dept PT Panin Life Tbk
Sejak Orde Baru memainkan politik pendidikan yang tidak humanis dan dijadikan alat ideologi pembangunan, pendidikan di Indonesia makin tidak bermutu meski banyak lembaga pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga PT yang mengiklankan diri sebagai pendidikan "unggulan".
Mengapa demikian? Pertama, karena pendidikan di Indonesia berwatak kapitalistik, yang dijadikan alat untuk meraih keuntungan ekonomis oleh kelompok elite pemegang kebijakan dan saham di dunia pendidikan. Tidak heran, biaya pendidikan makin mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Ironisnya pendidikan yang mahal tidak lantas menjamin kualitas.
Kedua, pendidikan di Indonesia banyak dicemari praktik korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh oknum birokrat pendidikan dengan berbagai modus operandi. Ketiga, sistem -budaya-perilaku oknum aktor pelaksana pendidikan juga mengalami kerusakan kronis. Misalnya, ada guru yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. terlibat korupsi dalam bentuk jual-beli nilai, memanipulasi nilai murid agar bisa meraih nilai yang tinggi, dan sebagainya.
Dalam proyek sertifikasi banyak guru yang terlibat pemalsuan data/syarat. Resep untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan memberangus korupsi, menolak komersialisasi pendidikan, dan menaikkan anggaran pendidikan minimal 30 persen dari APBN/APBD.
Abdul Salam Jamado
Perum Wonorejo Indah V/12, Gondangrejo, Karanganyar
Menjelang Pilpres 2009 berbagai persoalan publik sering dijadikan komoditas politik. Tak jarang, para calon pemimpin dan elite politik tiba-tiba bicara tentang nasib rakyat. Kemiskinan seringkali menjadi komoditas yang diobral guna mendapatkan simpati rakyat. Isu kemiskinan selalu menjadi "komoditas unggulan" menjelang pemilihan umum.
Isu yang sensitif ini menjadi senjata ampuh kalangan oposisi guna menekan pemerintah. Selain itu, dalam pertarungan politik, isu kemiskinan menjadi agenda besar bagi kalangan oposisi untuk menghantam rezim yang berkuasa. Para elite politik hanya mengejar hal yang popular, yang orientasinya semata-mata untuk kepentingan dirinya. Mereka menjual kemiskinan rakyat dengan memberikan mimpi, bukan membangkitkan rakyat agar berani menghadapi realitas hidup yang makin pahit. Kalangan elite politik kita hanya bisa berkeluh-kesah namun tidak berani menghadapi realitas penderitaan rakyat. Mereka tidak berani menderita untuk rakyat.
Kemiskinan dan kemelaratan hanya dijadikan objek politisasi berbagai kepentingan yang bukan diperuntukkan bagi rakyat. Elite politik memang harus disadarkan bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa tak bisa selesai hanya dengan cuap-cuap belaka. Kritik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, seharusnya disertai solusi konkret.
Untuk itu, para calon pemimpin bangsa tak perlu menjual kemiskinan hanya untuk menarik dukungan masyarakat, sebab hal ini tak akan menyelesaikan masalah. Jangan membodohi rakyat dengan janji-janji yang tidak realistis.
Alangkah bahagianya, jika calon pemimpin langsung mengimplementasikan bantuan secara nyata kepada rakyat yang sangat membutuhkan, daripa- da mengobral janji manis berkedok pengentasan kemiskinan.
Hj Siti Umiyati
Jl Raya Wangun Tajur 11 Bogor, Jawa Barat