eberapa hari belakangan ini, pemberitaan media massa diwarnai persoalan ekonomi yang membayangi perekonomian global dan nasional. Titik sentral pembahasan diarahkan pada bagaimana dampak dari kondisi ekonomi global yang memburuk terhadap perekonomian kita, serta sejauh mana pemerintah meresponsnya untuk mengantisipasi dampak ancaman krisis global tersebut.
Pada umumnya analisis dari kalangan ekonom menggambarkan kondisi yang pesimistis. Pemerintah Indonesia dinilai tidak siap mengantisipasi dampak buruk dari ancaman krisis global. Ancaman itu merupakan akumulasi dari dampak krisis kredit properti bermasalah di Amerika Serikat (subprime mortgage), dampak lonjakan harga minyak mentah yang menembus level US$ 100 per barel, serta dampak dari kenaikan harga komoditas menyusul tren pengembangan komoditas pangan menjadi bahan bakar nabati (biofuel).
Ketidaksiapan Indonesia menghadapi sergapan kondisi buruk di sejumlah aspek perekonomian itu justru ditandai dengan sikap optimistis pemerintah, terutama yang tampak dari formulasi berbagai kebijakan ekonomi dan penyusunan anggaran negara. Sebagaimana dikritik ekonom senior dari John Hopkins University, Steve Hanke, pemerintah (dan DPR) begitu gegabah menetapkan asumsi harga minyak mentah di level US$ 60 per barel, saat menyusun APBN 2008 tahun lalu. Sebab, kala itu harga di pasar internasional sudah 50 persen melebihi asumsi pemerintah.
Dengan demikian, bila saat ini pemerintah merevisinya menjadi US$ 95 per barel, itu pertanda ketidakcermatan dalam menganalisis dan memprediksi tren yang terjadi di lingkungan ekonomi global. Dengan kata lain, pemerintah tidak siap dengan skenario yang realistis dalam penyusunan APBN.
Di level kebijakan, ketidaksiapan pemerintah terbukti dari maju-mundurnya rencana penghematan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak. Padahal, penghematan BBM adalah langkah strategis untuk mengurangi beban subsidi di APBN. Namun, hingga saat ini kebijakan ke arah itu tak tentu rimbanya.
Itulah alasan-alasan yang memicu munculnya gambaran pesimistis seputar kondisi perekonomian kita. Apalagi, sebagai orang awam pun kita bisa menakar seberapa besar daya dan kemampuan ekonomi kita bila ancaman krisis menjadi nyata. Setidaknya, masyarakat bisa merasakan kini pemerintah tak lagi memiliki anggaran untuk menyediakan subsidi agar harga BBM tetap murah, serta agar beras, minyak goreng, dan komoditas pangan lainnya bisa terbeli secara wajar.
Memang harus kita akui boleh dikatakan tak satu negara pun di dunia yang siap menghadapi krisis. Secermat apapun langkah antisipasi otoritas moneter dan fiskal di semua negara tidak akan mampu mengukur dampak dari ancaman krisis secara akurat. Dampak yang timbul bisa jauh lebih dahsyat dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal itu mengingat tiap aspek perekonomian memiliki efek domino atau menular, hingga melahirkan "lingkaran setan" krisis yang tak berujung.
Meski demikian, langkah antisipatif tetap harus disiapkan. Adalah kewajiban pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa semua yang dirumuskan adalah tepat dan cermat. Di sisi lain, kebijakan yang diambil juga harus mendorong dan memudahkan sektor lain di luar pemerintah untuk ambil bagian seluas-luasnya dalam aktivitas ekonomi.
Semua elemen di masyarakat harus dimampukan menjadi pelaku aktif di perekonomian, yang mampu mengamankan diri dari setiap kondisi sulit. Pada akhirnya, terbangun fundamental ekonomi yang kukuh, karena bertumpu di semua lapisan masyarakat, sehingga terbangun jaring pengaman yang kukuh dan luas.