Rosihan Anwar
i tengah banyaknya berita tentang korupsi di negeri ini, yang kita baca tiap hari dalam pemberitaan media yang tampaknya tidak habis-habisnya dan membuat kita penat, bahkan putus asa apakah soal itu bisa diatasi, mari sejenak kita mengambil jarak dan kembali membaca sejarah masa silam agar memperoleh bahan perbandingan dan perspektif historis.
Saya bawa Anda ke zaman Gouverneur Generaal (GG) Daendels (1808 - 1811) yang terkenal sebagai pembangun Jalan Raya Pos dari Anyar ke Banyuwangi, ditakuti oleh bawahannya sebagai "Tuan Guntur", pemarah, bersuara keras, bersikap tegas, dan pernah berusaha membasmi korupsi. Ketika membalik-balik buku berjudul, Vijfendertig Jaar Studie Nederlands in Indonesie (2006) saya temukan sebuah karangan Dr Djoko Marihandono, Dosen Universitas Indonesia, yang memaparkan usaha Daendels membasmi korupsi.
Herman Willem Daendels, yang lahir di Hattem, Belanda, pada 1764 pernah jadi perwira tentara Prancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte. Negeri Belanda diduduki oleh tentara Prancis pada 1795. Pada 1806, Napoleon mengangkat adiknya Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Louis menugaskan Daendels untuk menyusun pertahanan di Friesland dan Groningen terhadap serangan koalisi tentara Inggris dan Prussia (Jerman). Daerah jajahan Belanda di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) diserang oleh armada Inggris, begitu juga Batavia (Jakarta), dan Surabaya akhir 1807. Tatkala Cape Town jatuh ke tangan Inggris, Louis Napoleon mengangkat Daendels sebagai Gubernur Jenderal Jawa. Daendels dikasih dua tugas, yakni membela Jawa terhadap serangan armada tempur Inggris dan mewujudkan suatu pemerintahan bersih di Hindia Timur.
Setelah berlayar sepuluh bulan lamanya, sambil menghindari pencegatan angkatan laut Inggris, Daendels tiba di Anyer, Banten, pada 1 Januari 1887. Dia langsung menuju Batavia untuk bertemu dengan GG Albertus Henricus Wiese. Ia memerlukan waktu empat hari guna mencapai Betawi. Pada 14 Januari 1808, Daendels menjabat GG Jawa. Dia segera mengambil tindakan, mereorganisasi tentara. Dihubungkannya semua desa dengan membangun Jalan Raya Pos. Disusunnya kembali administrasi pemerintahan. Sistem pemerintahan pribumi ditata dengan membagi Jawa atas sembilan prefebtures. Diciptakannya organisasi kehakiman, perpajakan, keuangan, dan satu susunan undang-undang keras.
Sebagai Gubernur Jenderal, Daendels ditugasi oleh Napoleon Bonaparte untuk membentuk suatu pemerintahan yang bersih di Hindia Timur. Kejahatan pertama yang harus dihadapi oleh Daendels adalah tidak efisien dan korupsi dalam pemerintahan Belanda (Kompeni).
Berbagai Kebijakan
Daendels melahirkan berbagai kebijakan untuk membasmi korupsi. Pejabat pemerintah dilarang melakukan (atau terlibat) bisnis (perdagangan). Uang suap atau hadiah (kado) tidak boleh diberikan kepada pejabat. Timbangan (barang) diatur. Timbangan (bobot) minimum dari barang-barang dagang diatur. Jumlah minimum komoditas juga diatur. Dia memberlakukan larangan menebang kayu secara liar (illegal logging).
Sebagai Gubernur Jenderal yang baru, Daendels tahu keadaan sebenarnya bekas pegawai-pegawai VOC. Maka dia berusaha menaikkan gaji para karyawan. Dia menganggap bahwa korupsi disebabkan rendahnya gaji pegawai. Di zaman Kompeni, para bupati tidak mendapat gaji. Kepada mereka hanya diberikan sebidang tanah sebagai gaji dan sebagai ganjaran atas kesetiaan kepada Kompeni.
Dalam peraturan yang baru, Daendels memberikan gaji bulanan kepada semua pegawai, termasuk para bupati dan stafnya. Daendels melarang penyogokan pejabat dan pegawai. Timbangan dan harga komoditas diatur. Penebangan pohon kayu jati di bagian utara Jawa Tengah yang dilakukan secara ilegal dilarang. Di Semarang, Daendels mengeluarkan peraturan untuk melestarikan hutan. Korupsi dianggap sebagai tindakan pidana. Pegawai yang mengkorupsikan aset-aset negara seharga 3.000 ringgit akan divonis dengan hukuman mati.
Selama masa jabatannya yang tiga tahun lebih sedikit itu, Daendels berhasil mengurangi korupsi. Dia menimbulkan rasa takut di kalbu para pejabat dan pegawai karena sifat tabiatnya, yaitu di zamannya dia betul-betul bersedia mengeksekusi (menghukum mati) pejabat yang korup. Dia mengembangkan sistem kontrol yang bagus, sehingga tidak ada kesempatan bagi para pejabat membelokkan uang ke dalam kantong mereka. Demikian beberapa kutipan dari tulisan Dr Djoko Marihandono.
Itulah sekelumit cerita sejarah tentang usaha GG Daendels pada awal abad ke-19 membasmi korupsi di Pulau Jawa. Bila Anda membaca cerita tentang Daendels berusaha membasmi korupsi itu mungkin Anda akan menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya tidak banyak yang berubah di negeri kita ini. Dulu korupsi merajalela, kini pun begitu.
Di zaman Kompeni (VOC), yaitu sebelum masa GG Daendels, umum diketahui bahwa tiap kali dari Batavia dikirim laporan atau missieven ke alamat pimpinan VOC di Negeri Belanda (De Heren Zeventien) senantiasa terdapat kalimat catatan berbunyi, Elke Regent Heeft zijn eigen Chinees, yang artinya tiap bupati mempunyai orang Tionghoa-nya sendiri. Maklum sendirilah apa peran dan fungsi mitra-nya sang bupati itu, yakni sebagai pemasok dana bagi kebutuhan bupati. Sekarang pun kita sudah mengenal kemitraan dana babe-babe pejabat dengan babe-babe pengusaha, kerja sama dalam konglomerat-konglomerat hitam. Bila di zaman Daendels ada manipulasi dengan timbangan dan harga, kini namanya mark-up. Dan bila di zaman Daendels terdapat penebangan kayu secara tidak sah di Jepara, dan lain-lain, kini illegal logging terdapat di mana-mana. Maka tidak ada yang baru sekitar korupsi ini. Maka benar pendapat Bung Hatta bahwa "korupsi telah membudaya". Apakah kita sebagai bangsa sudah separah itu? Apakah negeri ini kagak ketulungan lagi?
Saya tidak mau pasrah begitu saja. Saya tetap berpikir dan menulis untuk akhirnya dapat mengatasi keadaan yang tidak membahagiakan rakyat kita. Saya minta tolong, bantulah saya supaya sama-sama bisa mengatasinya.
Penulis adalah wartawan senior