Oleh Husin Yazid
emilihan Kepala Daerah menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia untuk mengaktualisasikan demokrasi. Apalagi kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan begitu, rakyat memiliki peran penting dalam menentukan masa depan daerahnya. Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk pertama kalinya dilakukan secara langsung. Dengan harapan, pemilihan tersebut dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan lebih peduli pada rakyatnya.
Pilkada Jabar yang digelar 13 April 2008 akan diikuti 27.972.924 pemilih yang tersebar 26 Kabupaten/kota, 603 Kecamatan dan 4.083 wilayah Kelurahan/Desa. Luasnya wilayah membawa tantangan berat bagi calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) serta timnya dalam melakukan sosialisasi. Latar belakang calon gubernur dan wakil gubernur memiliki peran penting dalam menentukan pilihan masyarakat Jabar. Pasalnya, latar belakang itu menentukan kapasitas, kapabilitas, kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kejujuran dari seorang calon gubernur dan wakil gubernur. Potensi tersebut bakal mempengaruhi kebijakan yang diambil dalam menjalankan roda pemerintahan. Masyarakat Jabar melihat potensi dan latar belakang yang dimiliki calon dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat Jabar untuk lima tahun mendatang.
Hal ini terungkap dalam survei yang diadakan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) 17-23 Februari 2008. Survei yang dilakukan Puskaptis ini menggunakan teknik stratafied random sampling dengan mengambil data lapangan sebagai sample sebanyak 15.102 responden dari 26 Kabupaten/kota, 260 Kecamatan dan 2.600 wilayah Kelurahan/Desa. Survei juga dilakukan dengan rician responden laki-laki sebesar 8.138 (53,89 persen) dan responden perempuan sebesar 6.954 (46,11 persen).
Dari survei tersebut 92 persen masyarakat Jabar menyatakan setuju pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, 0 persen yang menyatakan tidak setuju, sedangkan yang mengaku tidak tahu 2 persen dan 6 persen responden lainnya tidak menjawab.
Pilkada Jabar yang bakal digelar 13 April 2008 itu diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Dimana dengan proses pemilihan kepala daerah yang baik dipastikan dapat menghasilkan pemimpin yang baik pula. Dari survei yang dilakukan terungkap 85 persen masyarakat Jabar menyatakan keyakinannya bahwa pilkada akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Sisanya yaitu 8 persen masih meragukan, sedangkan 4 persen mengaku tidak tahu dan 3 persen tidak menjawab. Proses seleksi kepemimpinan yang dipilih rakyat itulah membuat responden meyakini pilkada itu dapat menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas.
Masyarakat Jabar mengharapkan munculnya pemimpin yang berkualitas itu didasari kompetensi, integritas, jujur, teruji, berpengalaman, latar belakang calon, dan memiliki track record yang baik. Oleh karena itu, masyarakat Jabar mengharapkan agar pilkada dapat terlaksana dengan baik, jujur, dan adil. Pilkada diharapkan menjadi momentum untuk melanjutkan proses pembangunan yang telah ada.
Dalam survei kali ini terungkap bahwa calon gubernur yang berlatarbelakang birokrasi diminati mayoritas responden yaitu 43 persen. Selanjutnya calon gubernur yang berlatarbelakang militer diminati 37 persen responden. Sisanya, 20 peren responden memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang berlatar belakang tokoh masyarakat dan tokoh politik.
Latar belakang calon gubernur dan wakil gubernur tersebut menjadi penilaian responden terhadap kepopuleran calon gubernur dan wakil gubernur. Seperti terungkap dalam survei ini, 42,69 persen responden memilih pasangan Dany Setiawan dan Iwan R Sulandjana (DA'I). Sedangkan, 35,66 persen lainnya responden memilih pasangan Agum Gumelar dan Nu'man Abdul Hakim (AMAN). Sisanya yaitu 21,65 persen responden mengaku memilih pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (HADE). Warga yang tidak akan berpartisipasi alias golput dalam pesta demokrasi pilgub ini diprediksi sekitar 29 persen.
Latar belakang birokrasi bagi calon gubernur menjadi pilihan yang diminati mayoritas responden karena birokrasi dinilai lebih memahami tata aturan pemerintahan atau birokrasi pemerintahan. Yang terpenting, responden menilai cagub yang berlatar belakang birokrasi dinilai mampu menggali potensi wilayah yang diperuntukkan kesejahteraan masyarakat.
Kemampuan menciptakan ketertiban dan keamanan, dan kemampuan mempertahankan kondisi kondusif yang menunjang pembangunan wilayah menjadi alasan responden yang memilih cagub berlatar belakang militer. Minimnya responden yang memilih cagub berlatar belakang tokoh politik atau masyarakat lantaran banyaknya kepentingan yang mengiringi langkah cagub tersebut. Akibatnya, cagub yang berlatarbelakang tokoh politik atau tokoh masyarakat ini kurang berani dalam mengambil keputusan.
Indikator Penentu Pilihan
Masyarakat Jabar memiliki berbagai pertimbangan dalam menentukan pilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Setidaknya ada enam indikator yang turut menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan mereka. Di antaranya, popularitas, kompetensi, dan dukungan partai politik terhadap calon gubernur dan wakil gubernur tersebut.
Setelah memenuhi pertimbangan tersebut, selanjutnya masyarakat Jabar menunjuk figur calon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat pertimbangan mereka. Dan ternyata, birokrat atau figur yang berpengalaman dinilai memenuhi enam indikator yang menjadi pertimbangan pilihan masyarakat Jabar. Dari survei terungkap, birokrasi yang berpengalaman memiliki rating tertinggi dalam enam indikator pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Disebutkan calon birokrat dipandang responden memiliki. popularitas (96 persen), pengalaman (95 persen), teruji (95 persen), kompetensi (97 persen), dukungan partai (90 persen) dan latar belakang profesi yang cocok di mata masyarakat (94 persen).
Menyusul dukungan publik terhadap calon gubernur yang berasal militer/purnawirawan. Disebutkan, calon militer/purnawirawan dipandang responden memiliki popularitas (88 persen), pengalaman (85 persen), teruji (78 persen), kompetensi (82 persen), dukungan partai (90 persen) dan latar belakang profesi yang cocok di mata masyarakat (80 persen).
Pada urutan selanjutnya, calon gubernur yang berasal dari tokoh masyarakat dipandang responden memiliki popularitas (84 persen), pengalaman (84 persen), teruji (65 persen), kompetensi (79 persen), dukungan partai (78 persen) dan latar belakang profesi yang cocok di mata masyarakat (67 persen). Terakhir, calon gubernur yang berasal dari tokoh partai politik dinilai responden memiliki popularitas (79 persen), pengalaman (74 persen), teruji (60 persen), kompetensi (70 persen), dukungan partai (92 persen) dan latar belakang profesi yang cocok di mata masyarakat (63 persen).
Bila masyarakat Jakarta dapat memilih kepala daerah dan wakilnya dengan ideal, masyarakat Jabar juga memiliki segudang harapan atas kepala daerah dan wakilnya itu ke depan. Tidak berlebihan pasangan Gubernur/Wagub harapan masyarakat, didasarkan pada beberapa fakor di atas diharapkan dapat membawa kondisi rakyat Jabar menjadi lebih baik bercirikan pertama, Gubernur/Wagub memiliki sifat fisioner yang bisa membuat pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Jabar tanpa terkecuali; Kedua, Gubernur/Wagub harus ahli strategi yakni memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang strategi menysusun tahapan pembangunan sampai pada implemetasinya; Ketiga, Gubernur/Wagub harus mampu menggali potensi dan mensinergikan semua potensi yang dimiliki masyarakat; Keempat, Gubernur/Wagub harus mampu mendorong dalam menggerakkan komponen masyarakat sehingga masyarakat Jabar mengerti cita-cita yang dicanangkan.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Puskaptis