[JAKARTA] Konflik internal di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencapai puncaknya dengan pemecatan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah. Keputusan ini diambil melalui voting pada rapat pleno gabungan (Dewan Syuro dan Dewan Tanfidziyah), Rabu (26/3).
Kalangan nahdliyin, seperti diungkapkan mantan Ketua DPP PKB AS Hikam dan Mahfud MD, khawatir kalau konflik internal PKB itu meluas. "PKB itu tidak seperti partai politik lain. Kalau terjadi geger di atas, di bawah juga geger," ujar Hikam kepada SP di Jakarta, Kamis (27/3).
"Saya sedih dan pilu atas kejadian ini, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya sudah orang luar," tambah Mahfud MD.
Menurutnya, semula acara DPP PKB di Kalibata tersebut adalah pelepasan dirinya karena terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Seusai acara tersebut, diputuskan untuk dilanjutkan dengan rapat pleno gabungan. Dalam rapat tersebut Ketua Dewan Syuro DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebutkan ada informasi bahwa Muhaimin Iskandar tengah menggalang muktamar luar biasa (MLB).
Muhaimin, kata Mahfud, membantah informasi tersebut, namun Gus Dur tetap bersikukuh dengan informasi yang diterimanya. Kemudian diputuskan untuk mengambil keputusan, apakah tetap menggelar MLB atau meminta Muhaimin mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah DPP PKB. Pilihan lain adalah tidak ada MLB.
Keputusan pun diambil dengan cara voting dan hasilnya 20 orang memilih opsi "meminta Muhaimin Iskandar mundur", tiga orang memilih "menggelar MLB", dua orang memilih "tidak ada MLB", dan empat orang memilih "abstain".
Dualisme
Menurut AS Hikam, selama ini memang terkesan kuat ada dualisme kepemimpinan di PKB, yakni antara Muhaimin dan Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid. Peran Yenny di partai itu terus membesar setelah Muhaimin dianggap tidak memadai dari segi kapasitas untuk memimpin partai. "Kalau di- amati, dualisme kepemimpinan itu memang bagian dari ketidakmampuan Muhaimin. Sejak dia memimpin, secara internal PKB pecah," ujarnya.
Namun, Hikam berharap PKB dapat mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan persoalan itu. Dia mengusulkan agar status pemecatan Muhaimin diganti dengan penonaktifan. "Bagi saya, kejadian ini sangat memprihatinkan meski saat saya sudah orang luar. Kalau apa yang dituduhkan Gus Dur benar, memang perlu diambil tindakan tegas, tapi tetap keputusannya harus sesuai dengan AD/ART partai," katanya.
Beberapa sumber juga menyebutkan, pemecatan itu adalah puncak dari konflik internal di PKB. Sementara itu, Muhaimin mengatakan, keputusan itu mengada-ada dan dia sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah menanggapi keputusan tersebut. [Y-3/O-1]