etika tulisan ini sampai di tangan Anda, waktu pemilihan Gubernur Jawa Barat (Jabar) hanya tersisa dalam hitungan hari saja. Tanggal mainnya sendiri, 13 April 2008. Tiga pasang calon gubernur dan wakilnya sudah memantapkan diri untuk bertarung dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) terbesar di Indonesia ini.
Terbesar, karena jumlah pemilihnya yang mencapai 27.972.924 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 14.087.333 pemilih laki-laki dan 13.885.591 pemilih perempuan. Jumlah penduduknya sendiri lebih dari 43 juta jiwa, tersebar di 26 kabupaten/kota.
Hingga saat ini, provinsi yang pertama terbentuk di wilayah Indonesia ini sudah dipimpin oleh 11 orang gubernur, ya- itu M Sutardjo Kartohadi (1945-1946), Mr Datuk Djamin (1946), M Sewaka (1946-1952), R Muhamad Sanusi Hardjadinata (1952-1956), R Ipik Gandamana (1956-1960), H Mashudi (1960-1970), Solihin GP (1970-1975), H Aang Kunaefi (1975-11985), HR Yogie SM (1985-1993), R Nuriana (1993-2003), dan H Danny Setiawan (2003-2008).
Nama terakhir yang ditulis masih menjabat hingga 13 Juni 2008 sesuai dengan Keputusan Presiden No 84/M Tahun 2003 Tanggal 7 Juni 2003 dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Gubernur Jabar tanggal 13 Juni 2003.
Dalam masa pemerintahan yang dibantu wakilnya Nu'man Abdul Hakim, berbagai program yang diorientasikan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) masih ada yang belum mencapai target. Salah satunya, peningkatan IPM sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.
Danny mengatakan, angka IPM diharapkan meningkat dibandingkan dengan hasil evaluasi akhir tahun 2007. Dalam pidato akhir tahun 2007, angka IPM menjadi 70,76 dari tahun sebelumnya yaitu 70,3 poin. Pemerintah Provinsi Jabar mematok target pencapaian angka IPM itu bisa mencapai 80 pada tahun 2010. Target ini pula yang akhirnya menjadi alasan bagi tiap pasang calon gubernur dan wakilnya untuk maju dalam pemilihan gubernur nanti.
Ketiga pasang calon itu, berdasar nomor urut calon, dari yang pertama, Danny Setiawan - Iwan Sulandjana (Da'i). Sebagai incumbent dan bekas Panglima Daerah Militer III/Siliwangi, keduanya diusung oleh Partai Golkar (28 kursi) dan Demokrat (9 kursi).
Pasangan nomor dua adalah Agum Gumelar - Nu'man Abdul Hakim (Aman). Agum bersama Nu'man yang juga incumbent diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (19 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (13 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (7 kursi), Partai Bulan Bintang (1 kursi), Partai Karya Peduli Bangsa (1 kursi), Partai Damai Sejahtera (1 kursi) dan Partai Bintang Reformasi.
Sementara itu, pasangan nomor urut tiga adalah Ahmad Heryawan - Dede Yusuf (Hade). Saat ini Ahmad masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, sedangkan Dede Yusuf sendiri masih tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN. Keduanya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (14 kursi) dan Partai Amanat Nasional (7 kursi). Jumlah kursi yang ditulis di atas merupakan jumlah kursi di DPRD Jabar hasil Pemilu Legislatif 2004.
Apabila diperhatikan lebih seksama, ajang pemilihan kepala daerah ini ternyata menarik tiga orang calon yang notabene selama ini lebih banyak menghabiskan waktunya di luar wilayah Jabar. Terlepas, tanah kelahiran mereka yang berada di wilayah Jabar.
Bukanlah hal mudah mendapatkan enam peserta pemilihan kepala daerah ini. Buktinya partai-partai politik yang ada tidak sanggup menentukan siapa calon yang bakal diajukannya ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar memakai tahapan pilkada berdasarkan UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Di peraturan itu disebutkan tahapan pilkada dilaksanakan delapan bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur atau 13 Oktober 2007. Sebab jabatan gubernur berakhir 13 Juni 2008.
Sebelum adanya pengunduran jadwal itu, KPU Jabar sudah merancang tahapan dalam waktu delapan bulan semenjak Oktober 2007. Termasuk di dalamnya sosialisasi mengenai pesta demokrasi di Jabar ini.
Tidak Siap
Ketua Kelompok Kerja Sosialisasi, Kampanye, dan Pemutakhiran Data Pemilih KPU Jabar, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai partai-partai politik yang perwakilannya ada di kursi DPRD Jabar tidaklah siap dalam masalah pencalonan gubernur dan wakilnya. "Sehingga dengan kondisi demikian efektif sosialisasi baru berjalan awal Februari 2008," katanya.
Ketidaksiapan itu terlihat jelas tatkala mendekati masa akhir pendaftaran calon gubernur (dalam tahapan yang dirancang terdahulu oleh KPU Jabar), tidak ada yang mengambil formulir pendaftaran. Pilkada Jabar terancam batal.
Pemerintah yang berkuasa sendiri akhirnya meminta petunjuk dari Direktorat Jenderal Otonomi Departemen Dalam Negeri terkait penggunaan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengunduran jadwal pun itu disepakati tanggal 12 Desember 2007 atau dua hari menjelang batas akhir pendaftaran calon dari tahapan yang sudah dirancang sebelumnya.
Dengan peraturan yang belakangan itu, tahapan pilkada dimulai enam bulan sebelum lengsernya gubernur terdahulu atau mulai 13 Januari 2008. Ketidakpastian akan dimulainya tahapan pilkada Jabar ini juga berdampak tidak langsung terhadap pengunduran diri Sekretaris KPU Jabar, Sonny Djoko Santoso.
Menurut Ferry, sebenarnya biaya pilkada telah ada di rekening KPU Jabar pada akhir Desember 2007, sehingga awal Januari sudah bisa dicairkan untuk berbagai keperluan termasuk sosialisasi.
"Akan tetapi, karena alasan sekretaris KPU mau mundur sehingga tidak berani mencairkan, termasuk gaji staf sekalipun. Sehingga penggantinya baru ada pada minggu ke-3 Januari dan dipaksa langsung mencairkan. Wal hasil, baru awal Februari KPU Jabar mulai jalan sosialisasi," ungkapnya.
Sosialisasi menjadi bagian penting dalam menyukseskan pemilihan ini. Karena selain waktunya yang sudah mundur, dana yang tersedia pun sangat terbatas jumlahnya. Ferry me-ngaku ajuan dana sosialisasi Rp 1.000 per pemilih dipangkas menjadi Rp 500 per pemilih.
Menurut dia, dari segi geografis Jabar sangat luas dengan jumlah penduduk yang padat hingga memerlukan adanya dukungan lebih baik dari masyarakat untuk mendongkrak jumlah pemilih. Dari anggaran yang direalisasikan itu, hampir 75 persen anggaran sosialisasi disalurkan ke wilayah kabupaten/kota.
Ia juga menggambarkan, mengapa pada Pemilu 2004 sosialisasi melalui media televisi nasional begitu jor-joran karena dibantu United Nations Development Programme (UNDP). Sedangkan dari Anggaran Pembelian dan Belanja Negara sama sekali tidak ada bantuan untuk sosialisasi. "Seharusnya partai politik juga ikut mengkomunikasikan ini jauh-jauh hari sebelumnya," tutur dia.
Setelah diundur pelaksaan tahapan tersebut, akhirnya didapatlah tiga pasang calon gubernur dan wakilnya. Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia pada akhir Januari lalu, Ahmad Heryawan menyatakan dirinya maju karena alasan ibadah. Sementara Danny Setiawan mengaku kembali maju dalam pemilihan untuk menuntaskan program kerjanya.
Sedangkan Agum mengatakan rakyat Jabar melalui tujuh partai, sudah memintanya untuk memimpin Jabar. "Saya maju demi Jabar," ujar Agum.
Heryawan mengaku terpanggil untuk mengaktualisasikan ibadahnya dengan cara membangun Jabar. Dia mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di provinsi ini masih perlu diperbaiki. APBD Jabar tidak mungkin cukup untuk membangun. Makanya butuh investor.
Danny mengaku ingin menuntaskan pekerjaannya yang masih tersisa. Ia mengakui, dari tiga piranti IPM Jabar, hanya sektor daya beli yang masih lambat lonjakannya. "Pendidikan dan kesehatan membaik, hanya daya beli yang lamban, karena disebabkan gejolak ekonomi nasional," katanya.
Memang tidak mudah menyelenggarakan sebuah pilkada, terlebih dalam pemilihan langsung ini setiap pemilih memiliki satu suara yang menentukan. Tidak ada salahnya bila kita yang sudah memiliki hak untuk memilih dapat menggunakannya. Terserah, mau pilih yang mana. [SP/Adi Marsiela]