[JAKARTA] Sejumlah warga mengecam pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Prijanto yang menegaskan banjir di Jakarta karena curah hujan tinggi. Warga menegaskan pernyataan Wagub itu tidak patut karena lebih menyalahkan alam daripada akibat ulah manusia. "Masa hujan disalahkan. Mestinya sebesar apapun hujan kalau saluran airnya baik atau kawasan tadah hujan banyak maka hal itu tidak terjadi. Itu kan lebih menyalahkan alam," kata Frans (35), warga Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kepada SP, Selasa (25/3).
Pernyataan senada disampaikan Doni (25), warga Pondok Gede, Jakarta Timur. Menurutnya, alasan banjir disebabkan karena hujan tinggi tidak bisa diterima karena dengan itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mau menutupi kegagalan dan ketidakmampuannya menangani banjir. "Itu mungkin karena Pemprov sudah tidak bisa mengatasi banjir, lalu hujan disalahkan," katanya.
Rabu (19/3) lalu, usai menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Prijanto menyatakan banjir yang menimpa Jakarta pada 2008 ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Menurutnya, curah hujan tahun ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. "Tahun ini curah hujan sangat tinggi yang melebihi dari biasanya. Itu yang menyebabkan banjir di mana-mana. Kalau seperti itu, apapun cara kita tetap tidak bisa mengatasinya," kata Prijanto saat itu.
Ditanya apakah pernyataan itu bertujuan untuk menyalahkan alam, ia membantahnya. Menurutnya, apa yang disampaikannya merupakan kenyataan yang terjadi pada 2008 ini. Ia menegaskan sistem penanganan banjir yang dilakukan saat ini sudah cukup baik. Berbagai hal telah dilakukan seperti perbaikan saluran air dan upaya pengerukan kali. Namun upaya itu tidak akan berhasil jika hujan yang datang cukup tinggi. Dengan kondisi seperti itu maka bencana banjir tidak bisa dihindari.
Baik Frans maupun Doni tidak menerima pernyataan Wagub tersebut. Mereka menegaskan pernyataan Wagub itu menyesatkan karena mengabaikan ulah manusia seperti maraknya pembangunan gedung tinggi yang mempersempit kawasan tadah hujan. Selain itu, berbagai kegiatan penebangan hutan atau alih-fungsi kawasan hijau menjadi perumahan tidak dilihat sebagai penyebab banjir. "Bukankah tindakan-tindakan itu turut berpengaruh terjadinya banjir?" tanya Doni. Ia minta Wagub supaya tidak hanya menyalahkan alam, tetapi hal-hal seperti itu harus diperhatikan.
Sementara itu, pada rapat kerja (raker) dengan komisi VII DPR RI lalu, hampir seluruh anggota komisi itu kecewa karena tiga gubernur yang diundang untuk membicarakan masalah banjir tidak hadir. Mereka adalah Fauzi Bowo (gubenur DKI Jakarta), Denny Setiawan (gubernur Jawa Barat), dan Ratu Atut Chosyiah (gubernur Banten).
Dengan kondisi itu, raker pun dibatalkan. "Mereka tampaknya belum melihat banjir sebagai masalah serius. Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran mereka," kata pemimpin sidang Sutan Bhatoegana usai rapat. "Kami sebenarnya ingin tahu apa upaya mereka dalam mengatasi banjir. Tetapi ketidakhadiran membuat kami tidak mendapatkan penjelasan," tambah Sutan yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut. [RBW/Y-4]