ap/keystone
Para biksu dan aktivis Tibet memprotes tindakan kekerasan Tiongkok di Tibet dalam demonstrasi di Jenewa, Swiss, Selasa (25/3).
[JENEWA] Uni Eropa menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kerusuhan yang terjadi di Tibet, pada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Selasa (25/3). Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), dan negara-negara Barat lainnya, mendesak Tiongkok menghentikan penggunaan kekerasan dalam menghadapi pengunjuk rasa Tibet.
"Kami mendesak otoritas Tiongkok untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan dalam menangani kerusuhan dan meminta para pengunjuk rasa menghindari aksi kekerasan," kata Duta Besar Slovenia Andrej Logar, yang mewakili 27 negara Uni Eropa di Dewan HAM.
Dia menambahkan, Pemerintah Tiongkok harus mencabut larangan digelarnya aksi protes dan penyebaran informasi. "Uni Eropa menggarisbawahi pentingnya hak atas kebebasan berekspresi dan aksi protes dengan damai," katanya. Dia menegaskan, Pemerintah Tiongkok harus memperhatikan persoalan HAM Tibet.
Desakan yang sama disampaikan Duta Besar AS untuk Kantor PBB di Jenewa Warrem W Tichenor. Menurutnya, AS sangat prihatin mengenai ketidakberimbangan pemberitaan, dengan adanya larangan bagi jurnalis asing dan diplomat. "Pembatasan akses bagi media asing ke Tibet bertentangan dengan komitmen pelaksanaan Olimpiade," katanya.
Utusan Tiongkok untuk Dewan HAM PBB Qian Bo berkali-kali menginterupsi pernyataan yang disampaikan AS dan Australia. Dia menyebut apa yang terjadi di Tibet, seluruhnya merupakan urusan dalam negeri Tiongkok dan tidak ada urusannya dengan debat umum Dewan HAM mengenai implementasi deklarasi HAM 1993.
"Tudingan tidak bertanggung jawab yang dilakukan Uni Eropa dan negara-negara lainnya, sungguh sangat tidak berdasar," ujar Qian Bo. Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat (AS) Zhou Wenzhong di Washington, mengklaim bahwa penanganan terhadap para pengunjuk rasa Tibet merupakan upaya menegakkan hukum dan tata tertib, bukan untuk menindas kebebasan beragama.
"Setiap orang mendapatkan haknya untuk beribadah," katanya, Selasa (25/3), di Washington. Dikatakan, tidak ada pemerintahan yang akan mentoleransi kekacauan yang terjadi di Lhasa.
Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, Selasa, juga meningkatkan tekanannya terhadap Tiongkok, dengan mengatakan dirinya bisa memboikot upacara pembukaan Olimpiade Beijing. [AP/B-14]