[JAKARTA] Panitia Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati defisit anggaran menjadi 2,1 persen di rancangan APBN-Perubahan 2008 (RAPBN-P). Defisit anggaran naik dari hanya 2 persen atau Rp 86,8 triliun dengan asumsi harga minyak US$ 83 per barel menjadi 2,1 persen atau Rp 88,1 triliun dengan asumsi harga minyak US$ 95 per barel. Total subsidi yang harus diberikan pemerintah sekitar Rp 191 triliun.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Suharso Monoarfa, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/3).
"Pembiayaan meningkat kebanyakan karena subsidi. Kalau listrik kan subsidinya jadi Rp 61 triliun. Terus BBM kan Anda tahu semua, angkanya Rp 130 triliunan lah," katanya.
Subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 118,7 triliun atau naik dari angka sebelumnya yang hanya Rp 106,1 triliun. Ditambah subsidi LPG Rp 9,5 triliun. Selain itu, subsidi listrik juga membengkak menjadi Rp 61 triliun dan volume BBM bersubsidi mencapai 37,038 juta kiloliter.
Untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp 88,1 triliun, pemerintah dan Panggar DPR sepakat untuk menambah jumlah utang luar negeri sebesar US$ 2,9 miliar atau hampir sekitar Rp 27 triliun. Defisit anggaran ditutupi dari penambahan utang luar negeri menjadi Rp 26,4 triliun. Rinciannya, US$ 1,2 milyar dari Asian Development Bank, US$ 1,1 milyar dari Bank Dunia (World Bank) dan US$ 300 juta dari Japan Bank for International Corporation (JBIC).
Dengan demikian total pinjaman luar negeri di RAPBN 2008 menjadi Rp 46,8 triliun yang terdiri dari pinjaman program Rp 26,4 triliun dan pinjaman proyek menjadi Rp 20,4 triliun. Sementara pembiayaan dalam negeri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan sama dengan usulan pemerintah sebesar Rp 116,6 triliun. Penerbitan SBN tidak mungkin dinaikkan lagi karena dikhawatirkan akan terjadi crowding out jika penerbitan SBN ditambah sehingga tidak bisa diserap pasar.
"Kenapa kita ambil utang, karena kita menghindari crowding out untuk SBN dan lebih murah biayanya. Karena sekarang yield SUN kita kan tinggi permintaannya," jelas Suharso.
Menurutnya, hingga akhir tahun ini, pemerintah tidak akan menambah utang dalam negeri. Pasalnya, Suharso melanjutkan, untuk sementara utang luar negeri biayanya lebih murah. [D-10]