[JAKARTA] Bank Dunia menilai keputusan pemerintah untuk menaikkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di dalam APBN 2008, tidak akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan akibat tekanan inflasi.
Menurut Country Director World Bank Indonesia, Joachim von Amsberg, anggaran untuk menaikkan subsidi BBM di APBN 2008 yang naik hampir tiga kali lipat dari tahun lalu, hanya akan dirasakan manfaatnya oleh segelintir masyarakat dari kalangan mampu.
"Seharusnya anggaran tersebut, dialihkan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan," kata Joachim dalam diskusi publik bertema The Impact of Global Economic Development, di Jakarta, Selasa (25/3).
Terkait dengan itu, lanjutnya, pemerintah seharusnya membuat terobosan dengan menyetel APBN agar dapat membatasi subsidi BBM dan dananya dialihkan ke proyek infrastruktur atau bantuan langsung tunai yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Terobosan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kenaikan harga minyak dan komoditas dunia saat ini. Caranya, penerimaan APBN dari sektor ini, dapat dimaksimalkan dan didistribusikan untuk dirasakan terutama oleh masyarakat miskin," ujar Joachim.
Hal senada dikatakan Senior Economist Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan. Menurutnya, secara teoritis jika subsidi BBM dipangkas dan harga BBM terpaksa dinaikkan, maka pemerintah dapat mengalihkan anggaranya untuk pembangunan infrastruktur.
"Jadi, dampak dari kenaikan BBM bisa diminimalisir karena di satu sisi ada penyerapan tenaga kerja, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan," kata Fauzi.
Namun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mampu untuk memaksimalkan penggunaan dana untuk proyek-proyek infrastruktur. Sebab sejak 2005, pemerintah pusat dan daerah lamban dalam menggunakan dana untuk pembangunan, sehingga daya serapnya rendah, begitu pula dalam hal penyerapan tenaga kerja.
"Jadi kuncinya apakah pemerintah pusat dan daerah mampu memaksimalkan penggunaan dana untuk proyek-proyek infrastruktur, sehingga kenaikan BBM tidak terlalu menekan daya beli masyarakat dan menambah pengangguran atau angka kemiskinan," ujar Fauzi.
Dia menambahkan, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan bagi APBN, dengan memanfaatkan kenaikan harga minyak dan komoditas dunia saat ini. Caranya, dengan memberlakukan pajak terhadap eksportir di sektor ini.
"Hasil dari pajak itu, didistribusikan baik lewat pembangunan infrastruktur atau melalui bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin," kata Fauzi.
Inflasi
Terkait dengan tekanan inflasi yang tinggi akibat kenaikan harga minyak dan komoditas, Fauzi mengatakan, pemerintah khususnya otoritas fiskal harus dapat menyiasati agar kenaikan inflasi berjalan perlahan, sehingga tidak terlalu memukul masyarakat kecil.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membuka keran impor agar harga komoditas di dalam negeri tidak lebih tinggi dari luar negeri. Selain itu, subsidi BBM harus dipangkas karena hanya minoritas masyarakat yang merasakan manfaatnya.
"Ini keputusan politis. Sebab menjelang pemilu, pemerintah akan cenderung tidak berani menaikkan harga BBM," ujar Fauzi.
Dia menambahkan, untuk tiga sampai enam bulan ke depan, tekanan inflasi akan tetap dipengaruhi kenaikan harga minyak dan komoditas dunia. Hal itu, akan menyulitkan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga, meskipun selisih suku bunga dengan The Fed Fund sudah cukup lebar.
"Upaya yang dapat dilakukan BI untuk mengurangi tekanan inflasi adalah dengan tetap menjaga stabilitas rupiah. Jadi yang perlu membuat terobosan untuk mengurangi tekanan inflasi saat ini adalah otoritas fiskal," ujar Fauzi. [J-9]