Aco Manafe
elama delapan tahun (Mei 2000 - Mei 2008) pemimpin Taiwan, Presiden Chen Shui-bian, berhasil memperkuat jati diri Taiwan sebagai negara maju yang demokratis di Asia. Ekonomi yang dicapai negara pulau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 5,5 persen dan cadangan devisa US$ 300 miliar seolah-olah memperkuat kepresidenan Chen. Meskipun dalam masa jabatan kedua, Chen mantan pengacara terkemuka dan selalu menjadi nomor satu dalam sekolah maupun kuliahnya serta lantang mengumandangkan kemerdekaan Taiwan, merosot popularitasnya. Dia dianggap gagal mempertahankan bahkan meningkatkan ekonomi Taiwan. Secara politis dia pun selalu mengundang permusuhan dengan Tiongkok melalui pernyataan-pernyataan politiknya. Pada masa jabatan keduanya (2004) Chen mengalahkan pasangan senior Koumintang (Nasionalis Taiwan) Lien Chan dan James Soong (Wali Kota Taipei).
Kini, era Partai Demokratik Progresif tergantikan kembali oleh Koumintang-Partai Nasionalis Taiwan dengan Presiden terpilih Ma Ying-jeou. Chen selalu berkiprah dengan mengecam Kebijakan Satu Tiongkok One China Policy, yang lebih popular dalam bahasa politik Beijing One Country Two Systems. Frase politik ini diterapkan Beijing bagi Hong Kong dan Makao yang memantapkan hegemoni Tiongkok.
Kini, Ma yang juga mantan Wali Kota Taipei meraih 58 persen suara dalam Pemilu 22 Maret 2008 dan akan dilantik 20 Mei 2008, seolah memutar kebijakan politik ekstrem Chen Shui-bian.
Ma, yang sejak 2006 merasa pamornya semakin meninggi, melemparkan isu-isu politik yang strategis dan pragmatis. Di London, di depan para mahasiswa Tiongkok dan Taiwan, Ma menerobos kebijakan politik para pemimpin Koumintang senior pendahulunya yang cenderung "bermusuhan" atau menjaga jarak dengan Beijing.
Dia menekankan, kalau perlu hindarkanlah pemeo Taiwan Merdeka 30-40 tahun lagi. Utamakan hubungan Selat Taiwan (maksudnya hubungan serasi dengan Tiongkok daratan) dan secara de facto Taiwan adalah negara merdeka. Ma Ying-jeou saat bermuhibah ke negeri leluhurnya di dekat Guangzhou, diterima baik oleh para petinggi Beijing.
Suatu muhibah tingkat tinggi yang tak pernah terjadi sejak Generalissimo Chiang Kai-shek memimpin pasukan nasionalisnya menyeberang ke Taiwan pada 1949.
Pada pidato pengangkatan sumpah Chen untuk kedua kalinya Mei 2000, sang presiden masih menekankan "kemerdekaan Taiwan" yang menggeramkan Beijing. Pada saat itu Douglas Paal Kepala AIT-American Institute in Taiwan atau Dubes de facto AS bersama puluhan perwakilan asing memperhatikan pidato keras Chen. Untung dia menunda penandatanganan konstitusi baru untuk referendum penentuan nasib Taiwan yang dicemaskan Washington akan diartikan Beijing sebagai jalan menuju pernyataan kemerdekaan Taiwan.
Akibat provokasi Chen Shui-bian Beijing memperbanyak rudal-rudal jarak menengah M-9 dan M-11 yang dipajang di Fujian dan diarahkan ke Selat Taiwan. Dari jumlah hanya 300 rudal ketika pelatihan militer 1996 yang dipicu oleh Presiden Koumintang Lee Teng-hui yang memprovokasi kemerdekaan Taiwan, menjadi 700 dan 1.000 rudal pada masa jabatan pertama dan kedua (2000 dan 2004) Chen Shui-bian.
Suhu Politik
Gonjang-ganjing politik Taiwan versus Tiongkok terus menderu dan meningkat suhunya bila Chen Shui-bian melontarkan retorika kecamannya terhadap Beijing.
Pada Maret 2005, Chen kembali menyindir Beijing dengan kata-kata yang cukup tajam, meskipun pendapatnya bagi sebagian pengamat, demokratis dan terbuka.
Penulis AS, Jonathan Adams dan George Wehfritz, misalnya, mengutip Penasihat Politik Presiden Clinton untuk Masalah Asia, Kenneth Lieberthal, dan diajukan kepada Chen. Lieberthal meminta Taiwan dan Tiongkok menunda "status Taiwan" selama satu generasi untuk menghindari perang terbuka. Artinya Taiwan akan menunda menyatakan kemerdekaannya, dan sebaliknya Beijing akan menghindari suatu invasi militer akibat penundaan pernyataan merdeka itu. Chen memang sepakat, meskipun dia meminta syarat agar politik Tiongkok berubah menjadi sinergi dengan demokratisasi, multipartai, pemilu yang demokratis, dan Tentara Pembebasan Rakyat harus bersikap netral. Tiongkok juga harus menyamakan pendapatan perkapitanya dengan Taiwan (rata-rata US$ 15.000). Dan penjadwalan waktu demokratisasi Tiongkok bisa ditentukan 30 tahun. Bila tidak Taiwan akan menunggu 50 bahkan 100 tahun pun tidak masalah, tegas Chen.
Pernyataan-pernyataan ini tentu ibarat sembilu politik penekan Beijing secara politik psikologis. Maka, Zhu Rongji, PM Tiongkok di masa itu menyindir retorika Chen Shui-bian ibarat lelucon belaka. Bayangkan saat setahun menjabat (Mei 2001) Chen menyatakan: "Republik Rakyat Tiongkok tidak memahami Taiwan, tidak mengerti Partai Demokratik Progresif (PDP) dan apalagi mengerti A-Bian (sebutan sang presiden). RRT juga membuat dua kesalahan besar, kata Chen.
Pertama, Beijing mengira pemerintahan A-Bian segera tumbang. A-Bian tak akan tumbang dan akan menyelesaikan empat tahun terminnya, katanya. Kedua, RRT berpikir berhubungan langsung dengan A-Bian, menguntungkan sang presiden dan partainya. Chen membalas, "Dialog langsung bukan hanya menguntungkan Taiwan, namun sebaliknya juga menguntungkan RRT dan Presiden Jiang Zemin".
Ini beberapa gambaran rezim Chen Shui-bian yang mengundang kecaman bahkan ancaman dari para pemimpin Tiongkok. Era DPD tampaknya dinikmati delapan tahun dari hampir 60 tahun berdirinya Taiwan, serta berkuasanya Koumintang-Nasionalis Taiwan. Kini Ma Ying-jieo (dilantik 20 Mei 2008) melanjutkan kembali kekuasaan KMT, partai yang memerintah selama hampir sepanjang Taiwan merdeka.
Ma Reformis KMT
Ma sebagai reformis KMT, menyesuaikan diri dengan globalisasi dan geo-politik AS-Tiongkok, yakni tetap bermitra dengan AS, tetapi mendekatkan Taiwan-Tiongkok.
Rakyat Taiwan pasca-Perang Dingin ingin merapatkan negerinya dengan tanah leluhur Tiongkok. Dari dataran Qinmen, pulau terdepan Taiwan, tampak Kota Xiamen, Tiongkok, yang indah yang jaraknya hanya 2 km. Rakyat Taiwan mencintai Taiwan, namun mereka juga ingin mencapai daratan Tiongkok, negeri leluhur yang selalu terkenang.
Ma akan menjembatani keingintahuan rakyat Tiongkok akan Taiwan, sebuah zamrud nan indah di timur. Sebaliknya, rakyat Taiwan ingin menjejakkan kakinya ke negeri leluhur, menutup perpecahan-pemisahan akibat beda politik dan ideologi di abad ke-21.
Bukankah sebanyak 30.000 pengusaha Taiwan telah menginvestasikan US$ 30 miliar di Tiongkok, angka yang signifikan bagi negara pulau yang makmur itu?
Tiongkok pun semakin maju ekonominya, sehingga kerja sama kedua pihak justru akan membangun Asia Timur sebagai kawasan ekonomi terkuat regional dan internasional.
Presiden Ma Ying-jeou memilih politik perdamaian merapatkan kedua pihak, maka prinsip dalam Taiwan Relations Act 1996-TRA, yakni AS wajib membela dan mempertahankan Taiwan dari serangan Tiongkok, akan terkubur dalam. Dalam konteks TRA, Menhan Taiwan Wu Shih-wen pernah mengajukan pembelian senjata dari AS berupa 4 Destroyer Aegis -pembawa ratusan rudal, 14 pesawat pengintai EP-3, perisai antirudal Patriot seri terakhir P-3, dan 10 kapal selam mutakhir demi menangkal serangan Tiongkok. Selain memiliki jet tempur F-18 Taiwan juga punya skadron jet tempur Prancis Mirage 2000.
Kini, prinsip acuan Ma mengemuka, yakni membuat suatu segi tiga (Taiwan-Tiongkok-Amerika Serikat) yang sinergik dan bermanfaat bagi mereka, bagi Asia Timur dan dunia. Bukankah pengaruh ekonomi Tiongkok, Taiwan, dan AS menjadi bagian utama dunia, khususnya Asia Tenggara? Para perantau Tiongkok yang bermigrasi ke Taiwan kebanyakan dari Fujian dan Guangzhou, seperti halnya para perantau Tiongkok ke Asia Tenggara dan Indonesia.
Era Chen Shui-bian, Lee Tenghui, dan Chiang Ching-kou bahkan Chiang Kai-shek sebagai pelopor Koumintang dan pembangun Taiwan kini dilanjutkan dan direformasi oleh Ma Ying-jeou. Ma lebih pragmatis, realistis, dan akomodatif untuk meredam konflik kronis Selat Taiwan.
Sama halnya dengan Jiang Zemin dan Hu Jintao yang meneruskan gagasan Mao Zedong dan gagasan pasar bebas Deng Xiaoping, para pemimpin dan pembangun Tiongkok. Ketidaksesuaian ideologi bukan lagi masanya didikotomikan ketika ekonomi Tiongkok dan Taiwan bersinergi untuk membangun rakyat kedua negara itu di kawasan Asia, bahkan dunia.
Penulis adalah Wartawan Senior, Pengamat masalah Internasional