[BANDUNG] Seluruh pemegang kepentingan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat (Jabar) 2008 harus bekerja keras agar tingkat golongan putih (golput) dapat ditekan sesedikit mungkin pada tanggal pencoblosan, Minggu (13/4) mendatang. Pasalnya, masih banyak warga yang tidak mengetahui apakah dirinya terdaftar atau tidak dalam pesta demokrasi.
Demikian salah satu dari beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari hasil survei opini publik "Perilaku Politik Masyarakat Jawa Barat" yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 9-12 Maret 2008.
Iman Suhirman, peneliti LSI mengemukakan dari jumlah sampel 1.020 pemilih di 102 desa/kelurahan di Jabar, hanya 48, 9 persen saja yang mengetahui kalau dirinya sudah terdaftar untuk mengikuti pemilihan kepala daerah Jabar.
"Selebihnya menyatakan pasti bahwa mereka tidak terdaftar dan tidak tahu apakah terdaftar atau tidak terdaftar. Ini bisa menjadi indikator bahwa ada potensi yang tak bisa ikut pilkada karena alasan administrasi," tutur Iman di Bandung, Selasa (25/3) pagi.
Iman juga mengungkapkan, 52 persen responden mengaku pesimistis pemilihan gubernur ini dapat menghasilkan pemimpin Jabar yang lebih baik.
Survei yang menggunakan sampel dengan metode multistage random sampling ini juga menunjukan toleransi warga terhadap politik uang cukup tinggi. Lebih dari setengah responden menganggap pemberian uang atau hadiah oleh tim sukses sebagai hal yang wajar.
Dia menjelaskan angka 19,2 persen dari 51,8 persen itu ekuivalen dengan 10 persen dari total pemilih. "Ini benar-benar harus menjadi perhatian. Jangan sampai pilkada di Jabar dikotori oleh politik uang," jelasnya.
Iman mengaku survei dengan jumlah sampel sebanyak 1.020 maka toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini, dilakukan pada 26 kabupaten/kota di Jabar. [153]