Pemerintah dinilai tidak memiliki strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah di perbatasan. Padahal, strategi yang bagus diperlukan agar pembangunan di daerah perbatasan bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Anggota Komisi I Yudi Krisnandi mengatakan, Senin (24/3), masalah perbatasan bukan hanya keamanan dan pertahanan. Program pembangunan di daerah perbatasan pun jangan hanya jangka pendek.
Komisi I DPR juga mendesak pemerintah untuk merundingkan batas wilayah perbatasan yang disesuaikan dengan fakta di lapangan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS pun mengatakan masalah yang terkait dengan perbatasan tergolong kompleks. Selain masalah pertahanan dan keamanan, persoalan di perbatasan adalah pembangunan daerah. [ASR/O-1]
Dalam waktu dekat, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan mengumumkan rencana umum terkait kasus sengketa pemilihan kepala daerah di Maluku Utara (Malut). Depdagri mengakui sulit memutuskan kasus sengketa pilkada Malut karena ada dua versi, di mana di satu sisi proses fatwa MA bersifat hukum dan di sisi lain ada yang mengacu pada hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. "Ini suatu hal yang berbeda dan sedang dirumuskan. Saya meminta semua pihak tenang. Kami tidak akan melakukan langkah kalau pada dasarnya belum siap," kata Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, di Jakarta, Senin (24/3).
Dia mengakui fatwa MA akan menjadi bahan pertimbangan Depdagri untuk merumuskan langkah yang akan ditempuh. Ia juga akan mengakomodasikan pandangan pakar untuk memutuskan masalah tersebut. MA mengakui permasalahan sengketa pilkada Malut merupakan hal yang sulit karena itu Mendagri tidak ingin gegabah dalam memutuskan perkara tersebut. [L-10]
SP/Charles Ulag
Ratusan kader dan simpatisan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Kebangsaan, mahasiswa, dan masyarakat Maluku Utara berunjuk rasa di pintu gerbang kantor Departemen Dalam Negeri, Jakarta, Senin (24/3). Pengunjuk rasa meminta Menteri Dalam Negeri segera melantik pasangan Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo sebagai gubernur dan wakil gubernur definitif Maluku Utara.