[JAKARTA] Penyebab stagnasi sektor riil di Indonesia dinilai karena return di sektor finansial yang jauh lebih tinggi dibanding sektor riil. Selain itu, pemerintah juga lebih banyak memberi perhatian dan "menafkahi" sektor finansial. Sementara, insentif kebijakan tidak pernah menjadi perhatian pemerintah.
Hal tersebut diutarakan Eksekutif Direktur Institute for Development of Economics and Financial (Indef) Ahmad Erani Yustika ditemui yang SP dalam acara jumpa pers penggantian susunan pengurus baru Indef di Kompleks Taman Ria Senayan, Jakarta Selatan, Senin (24/3).
"Usulan saya, setiap kebijakan yang realistis dengan menurunkan Suku Bunga Indonesia (SBI), karena kalau kita fokus ke inflasi, hal ini hanya akan sia-sia. Target 6,5 persen itu tidak realistis, dan tidak akan membawa pengaruh. Cost to invest jadi lebih murah," ujar Erani.
Padahal, menurut Erani, investasi menyumbang peningkatan dalam hal penyerapan tenaga kerja dan membangun pergerakan ekonomi.
Akibatnya, perekonomian Indonesia, dikatakan Erani, dalam beberapa tahun ke depan tidak akan mengalami perkembangan dan masih tetap suram. Sektor industri misalnya. Selama 20 tahun belakangan, sektor industri di Indonesia memang tumbuh, tetapi tidak dapat dipungkiri tiga tahun ini terakhir sektor industri terus merosot.
Di samping itu, sektor pertanian juga masih lesu dan kurang menjadi perhatian pemerintah. "Sementara, kepemilikan terhadap lahan pertanian hanya berkisar 0,3 hektare. Sangat sulit dengan lahan seluas itu kita bisa memproduksi hasil-hasil pertanian," kata Erani.
Ironis
Ironisnya lagi, sambung Erani, selama ini, masyarakat Indonesia masih sangat bergantung dengan bahan pangan seperti kedelai, jagung, dan gandum yang impornya masih tinggi, di atas 50 persen.
Kemudian, sektor pertambangan yang banyak dikuasai operator asing. Erani berpendapat, kesalahan bangsa Indonesia terhadap penggarapan sektor pertambangan terjadi sejak awal. Dari total produksi minyak dan gas, hanya sekitar 13 persen saja yang dioperasikan oleh operator domestik, sedangkan sisanya masih dikuasai asing.
"Bukan saya anti-asing. Tetapi bagaimana jika negara ini dikuasai oleh asing, dan keuntungannya diambil oleh asing. Padahal, kita pemiliknya tetapi keuntungannya lari ke luar semua, kalau begini kan menjadi tidak sehat. Sekarang, perang kita yang penting adalah melawan tiga sektor ini (industri, pertanian, dan pertambangan)," tutur Erani.
Erani menjelaskan, persoalan ini menjadi PR (pekerjaan rumah) yang harus segera diselesaikan pemerintah. Dia juga meminta ketegasan dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk membenahi persoalan perekonomian di Indonesia.
Biaya Produksi
Sementara itu, dalam kesempatan berbeda Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, kemandekkan pada sektor riil, terutama di sektor industri, dikarenakan biaya produksi di Indonesia yang tinggi. Sehingga pembeli luar negeri yang awalnya memiliki kontrak pembelian jangka panjang memutuskan memperpendek kontraknya.
"Sekarang begini, sebelum menjual kita harus menghitung cost-cost kita, biaya produksi kita, pengaruhnya dari kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) dan listrik. Kalau lebih tinggi ya lebih baik mencari tempat lain kan? Ditambah lagi, kebanyakan pembeli luar negeri saat ini, yang tadinya punya kontrak jangka panjang selama setahun - dua tahun di Indonesia, memutuskan mempersingkat kontrak mereka. Akhirnya, mereka hanya bertahan tiga sampai enam bulan saja," ujar Sofjan.
Selain itu, menurut Sofjan, kelesuan daya beli masyarakat baik, lokal sekalipun, ikut menyumbang stagnasi pada sektor riil, disamping ketidakpastian kebijakan pemerintah yang sedikit banyak ikut mempengaruhi perekonomian Indonesia.
Sofjan menambahkan, dari kondisi ini, yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat ekonomi berpendapatan rendah. Sementara, kalangan ekonomi menengah ke atas masih bisa dianggap wajar, meskipun ada penurunan sedikit. [CNV/M-6]