Warga di Desa Masigit, Kecamatan Kaseman, Kabupaten Serang, Banten, mengayak gabah, pekan lalu. Petani mengeluh karena harga jual gabah menurun. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, harga bahan makanan di pasar semakin meningkat. SP/Luther Ulag
[JAKARTA] Pemerintah diminta lebih serius dan tegas dalam mengendalikan harga pangan. Hal itu penting untuk mencegah angka inflasi terus terperosok lebih parah. Dalam dua bulan pertama tahun 2008 saja angka inflasi sudah mencapai 2,44 persen. Jika harga pangan dibiarkan tidak terkendali, dikhawatirkan akhir 2008 inflasi akan menembus dua digit.
Demikian dikatakan ekonom Institut Pertanian Bogor (IPB), Iman Sugema kepada SP, Senin (24/3) pagi.
Lebih lanjut Ia mengatakan, masyarakat berpendapatan rendah merupakan kelompok paling terpukul oleh inflasi yang didorong oleh kenaikan harga pangan. Itu karena pengeluaran masyarakat miskin untuk pangan pokok mencapai 2 per 3 (60 persen) dari total belanja mereka. Sedangkan kelompok masyarakat kaya, pangan hanya menyedot 23 persen dari pengeluaran.
Menurut Iman, Inflasi akibat kenaikan harga pangan pokok mengakibatkan angka kemiskinan sulit ditekan. Oleh karena itu pengendalian merupakan langkah strategis, karena selain menahan laju kemiskinan juga mencegah terjadinya penurunan produktivitas masyarakat di lapisan terbawah.
Sementara itu Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI), Thomas Darmawan mengingatkan, lonjakan harga yang terus terjadi bisa menjadi lonceng kematian bagi perekonomian rakyat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor makanan sangat terpukul karena sekitar 60 persen dari 48,93 juta UMKM berbasis komoditas pangan yang didominasi impor.
Guru besar Ekonomi Pertanian IPB, Hermanto Siregar mengatakan, solusi paling tepat adalah memperbesar kapasitas produksi pertanian pangan dalam negeri. Dengan memperbesar produksi, pengaruh lonjakan harga pangan global bisa diminimalisir.
Pemerintah bisa saja menyetop laju kenaikan harga pangan jika produksi dalam negeri mencukupi.
Untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, dan minyak goreng sangat mungkin produksi terus digenjot. Tinggal bagaimana pemerintah serius membenahi sektor hilir termasuk infrastruktur pendukung pertanian.
Subsidi
Senada dengan Hermanto, ekonom Aviliani meminta pemerintah serius dengan produksi komoditas pertanian strategis dengan subsidi langsung pada petani. Subsidi bisa dalam bentuk pupuk maupun dalam bentuk perbaikan irigasi.
Menurut Aviliani, saat ini baru komoditas beras yang relatif aman, sedang jagung dan kedelai masih harus dibenahi.
Sementara itu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, Ardiansyah meyakini harga-harga kebutuhan pokok yang kini terus naik pada akhirnya akan mencapai titik stabil. Pemerintah bisa saja menyetop laju kenaikan harga dalam negeri, namun biayanya sangat besar. Oleh karena itu, menurut Ardiansyah, pemerintah hanya membatasi subsidi pada pihak yang paling terkena dampaknya seperti rakyat miskin dan UKM.
Untuk minyak goreng misalnya, pemerintah bekerjasama dengan produsen menjual minyak goreng dengan selisih harga Rp 2.500 per kilogram dari harga pasar. "Untuk mensubsidi minyak goreng bagi 19,2 juta rumah tangga miskin, dibutuhkan dana Rp 500 miliar," kata Ardiansyah.
Terkait stabilisasi harga minyak goreng, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Akmal Hasibuan meminta pemerintah membatasi minyak goreng curah agar subsidi minyak goreng lebih tepat sasaran.
Akmal beralasan langkah itu harus dilakukan agar pengusaha tidak menjadi kambing hitam ketika harga minyak goreng naik.
Namun Hermanto menyarankan pemerintah, jika akan melakukan pembatasan, dilakukan secara bertahap. Saat ini konsumsi minyak goreng curah masih dominan, sekitar 65-70 persen dari konsumsi nasional. Sedangkan sisanya 25-30 persen mengonsumsi minyak goreng kemasan.
Sementara itu, dalam jangka panjang, menurut Ardiansyah, Depdag akan terus membenahi kelancaran distribusi berbagai komoditas supaya harga lebih terkontrol baik bagi petani maupun konsumen. Pembenahan juga dilakukan pada kelembagaan terutama birokrasi yang bertanggungjawab pada distribusi. Ardiansyah mengakui birokrasi masih memerlukan pembenahan menyeluruh. [L-11]