Judul Buku: Prabowo Titisan Soeharto, Mencari Pemimpin Baru di Masa Paceklik
Penulis: Femi Adi Soempeno
Penerbit: Galang Press,Yogyakarta
Cetakan 1: Februari 2008
Tebal Buku: 277 Halaman
Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan berjalannya era reformasi 1998 lalu, sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, baik pemilihan presiden maupun wakil presiden tidak lagi mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Tapi mengacu pada blue-print yang berubah setiap lima tahun sekali yang muncul dari masing-masing departemen. Sistem se- perti ini pernah dirisaukan oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan Baharuddin Aritonang. Menurut Baharuddin, sistem pemilihan umum secara langsung selama ini hanya menghasilkan pembangunan jangka pendek.
Program pembangunan jangka pendek tersebut terlihat di beberapa departemen. Seperti departemen Pekerjaan Umum yang menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.593 kilo meter sampai pada tahun 2009. Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asy'ari menargetkan, tahun 2009 harus sudah terbangun satu juta rumah sehat sederhana bagi masyarakat miskin, dan pemerintah menargetkan tambahan areal sawah yang mengakses air dari jaringan irigasi hingga 7.2 juta hektare pada 2009.
Bukan hanya itu, Departemen Keuangan juga menargetkan hal serupa, yakni menargetkan pencapaian rasio perpajakan sebesar 19 persen dari penduduk domestik bruto pada 2009. Masih masih banyak lagi target lain yang dibuat sampai 2009, seperti proyek pembangunan pembangkit listrik batu bara, proyek biodiesel, pembangunan sistem peringatan dini untuk golombang tsunami, dan lain sebagainya.
Jika demikian, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana nasib petani yang tidak punya modal, penduduk yang tidak punya rumah, serta rakyat menikmati hasil pembangunan lainnya dalam jangka panjang.? Padahal poin tentang kesejahteraan masyarakat menjadi amunisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla saat berlaga di pentas Pemilu 2004 lalu.
Atas dasar itu, Faisal Basri, seorang ekonom sekaligus dosen UI, sebagaimana yang dikutip Femi Adi Soempeno dalam buku ini mengatakan bahwa Indonesia harus dipimpin presiden yang sungguh memiliki basis legitimasi kuat untuk mewujudkan apa yang telah dirintis para pendiri bangsa. Hitungannya, pada tahun 2015-2025, Indonesia akan masuk dalam golden era dalam bentuk democrafis bonus, di mana satu orang produktif akan menanggung satu hingga dua orang tidak produktif.
Jika gagal memanfaatkan democrafis bonus tersebut lanjut Faisal Basri, Indonesia akan tercecer dan akan menjadi bangsa yang terbelakang. Sebab hal ini merupakan kesempatan emas dalam sejarah suatu bangsa yang datang hanya satu kali (halaman 239). Tampaknya pendapat pakar ekonom ini cukup beralasan karena saat ini, Tiongkok dan Korea Selatan dengan kemajuan-kemajuan yang mengagumkan di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tidak terlepas dari kemampuannya dalam memanfaatkan democrafis bonus tersebut.
Begitu juga dengan pendapat Nurcholish Madjid yang akrab disapa Cak Nur ini mengemukakan bahwa "Amat diperlukan adanya tekad bersama untuk membangun kembali bangsa dalam semangat Bung Karno, zamen bundeling van alle krachtern van de natie, yakni tekad bersama untuk mendahulukan kepentingan bersama, masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan sendiri". Pendeknya, kekuasaan bukan dikejar untuk kekuasaan itu sendiri. Tetapi kekuasaan harus dikejar untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa. [Hurri Rf, Mahasiswa Ushuluddin UIN, Yogyakarta]