Sebanyak 26 partai politik (parpol) berbadan hukum, namun tak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2004 harus bersiap mendaftarkan diri ke KPU, mulai 5 April mendatang. Hal tersebut dikemukakan anggota KPU Andi Nurpati kepada SP, Jumat (14/3). Menurutnya, sesuai draf yang masih didiskusikan, penjadwalan verifikasi dimulai 5 April. "Jadi 26 parpol yang telah berbadan hukum bisa segera bersiap untuk diverifikasi. Dalam draf tahapan pemilu memang masih ada perubahan jadwal, tetapi tidak terlalu fundamental," katanya.
Pembahasan draf tersebut, katanya, harus mengacu pada UU Pemilu yang hingga kini belum ditandatangani Presiden. Andi berharap, UU tersebut ditandatangani pada akhir Maret, sehingga sosialisasi jadwal kepada calon peserta pemilu bisa segera dilakukan. "Verifikasi itu kita lakukan bertahap. Artinya tak harus menunggu 26 parpol mendaftar. Karena, setelah itu kita butuh waktu sekitar dua bulan melakukan verifikasi faktual," tambah Andi. [ASR/A-16]
SP/YC Kurniantoro
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, hadir sebagai pembicara utama dalam diskusi publik "Perlukah Pilkada Langsung Dihapuskan?" di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (13/3). Diskusi ini antara lain membahas permasalahan yang timbul dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.
SP/YC Kurniantoro
Terdakwa Vonnie A Panambunan (kiri) yang juga Bupati Minahasa Utara, mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (13/3). Sidang perkara korupsi pembangunan Bandara Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang merugikan negara senilai Rp 4 miliar ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi.