[KUALA LUMPUR] Tiga partai yang tergabung dalam aliansi oposisi Malaysia menandatangani kesepakatan pada hari Jumat (14/3) untuk mengakhiri perselisihan mereka tentang kepemimpinan pemerintahan di Negara Bagian Perak.
Kesepakatan tersebut untuk sementara waktu berhasil mencegah perpecahan di tubuh aliansi oposisi yang berhasil meraih perolehan suara signifikan sekaligus mengakhiri dominasi koalisi Barisan Nasional dalam pemilu 8 Maret.
Tiga partai menandatangani kesepakatan dan menyampaikan surat tersebut kepada Raja Perak setelah tengah malam, Kamis (13/3). Dengan kesepakatan tersebut, tiga partai memastikan bahwa Mohammad Nizar Jamaluddin, anggota parlemen dari Partai Islam Pan-Malaysia (PAS) yang tergabung dalam koalisi itu, akan menjadi menteri kepala dalam pemerintahan di negara bagian Perak.
Perselisihan pendapat tentang kepemimpinan PAS di negara bagian Perak sudah menyeruak ke tengah-tengah publik sejak hari Rabu (12/3). Percekcokan tersebut menyulut prediksi bahwa aliansi oposisi kemungkinan tidak dapat bersatu dalam jangka waktu lama, kendati mereka sudah berhasil meraih keberhasilan yang spektakuler dalam pemilu Sabtu akhir pekan lalu. Kemenangan oposisi tersebut dinilai banyak kalangan sebagai tantangan paling nyata terhadap koalisi BN yang berkuasa sejak kemerdekaan Malaysia tahun 1957.
Selain memenangkan Perak, aliansi oposisi juga menang di empat negara bagian yang lain. Sebelumnya, BN tidak pernah menderita kekalahan lebih dari dua negara bagian dari 13 negara bagian yang ada di Malaysia. Aliansi oposisi juga berhasil mendongkrak kursi mereka di parlemen, dari semula 19 menjadi 82 dari total 222 anggota parlemen. Dengan demikian, BN tidak lagi memegang dua pertiga mayoritas kursi di parlemen sebab hanya memiliki 140 kursi.
"Surat untuk mengakhiri krisis Perak ditandatangani oleh seluruh 31 anggota parlemen dari tiga partai yang memenangkan kursi di majelis negara bagian Perak yang punya 59 anggota," ungkap Dzulkifly Ibrahim dari Partai Keadilan Rakyat (PKR).
Para pejabat dari dua partai yang lain yakni PAS dan Partai Aksi Demokrat (DAP) juga membenarkan surat telah ditandatangani dan disampaikan. Belum ada kejelasan kapan menteri kepala yang baru akan diambil sumpah. Seharusnya, menteri kepala di negara bagian Perak diambil sumpahnya pada hari Kamis sore. Tetapi pelantikan dibatalkan akibat perselisihan di antara tiga partai itu. [AP/E-9]