SUARA PEMBARUAN DAILY

Putin: Potong Tangan untuk Basmi Korupsi

AFP/Ria Novosti - Vladimir Putin

[MOSKWA] Rusia akan menerapkan solusi baru untuk menghukum pejabat yang korupsi di negaranya dengan hukuman potong tangan. Hukuman tersebut akan sangat bagus diterapkan seperti yang telah dilakukan pada abad pertengahan.

Demikian disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin saat pertemuan dengan pemimpin parlemen, Selasa (11/3).

Ide radikal Putin tersebut mendapat komplain dari pimpinan Partai Komunis Gennady Zyuganov. Ia mengatakan, untuk membangun 100 apartemen Anda harus bekerja selama 24 jam guna mendapatkan izin dan tangan- tangan terampil.

Gennady mengatakan, untuk membangun sebuah apartemen, pemborong harus memberikan sesuatu kepada setiap pejabat. "Justru itu bagus untuk memangkas sesuatu tersebut seperti yang dilakukan di abad pertengahan. Ini mungkin solusi terbaik buat semua," kata Putin.

Meski begitu, Gennady masih meragukan keseriusan pelaksanaan solusi hukum potong tangan yang dikatakan Putin. Tetapi, Putin masih bersikeras hukuman tersebut menjadi solusi terbaik untuk mengatasi korupsi. Meski demikian, Putin mengakui, pernyataan Gennady benar. Karena itu, Putin mengajaknya untuk memikirkan pemberantasan korupsi dengan serius dan melakukan tindakan nyata.

Masalah Serius

Putin mengatakan, korupsi adalah masalah paling serius yang dihadapi Rusia. Karena itu, yang harus dilakukan adalah memulai dan hukum potong tangan ini akan mengakhiri korupsi. Menurut kantor Kejaksaan Rusia, korupsi di negeri itu mencapai US$ 240 miliar.

Putin dan beberapa pimpinan pemerintahannya telah mengupayakan pemberantasan korupsi hingga akarnya. Tetapi, menurut organisasi yang mengukur tingkat korupsi di Rusia mengatakan masalah korupsi justru makin memburuk selama delapan tahun masa pemerintahan Putin.

Pengganti Putin, Dmitry Medvedev, yang juga hadir dalam pertemuan Kremlin dengan parlemen tersebut membenarkan korupsi yang dilakukan pejabat semakin membesar dan membutuhkan kerja yang lebih keras untuk memberantasnya. [AP/AFP/MYS/N-3]


Last modified: 12/3/08