[JAKARTA] Para pedagang mendesak pemerintah agar secepatnya mengendalikan harga minyak goreng dan sejumlah bahan pokok lainnya yang saat ini terus meningkat. Kondisi ini tidak saja menyulitkan masyarakat karena daya beli mereka menurun, namun membuat para pedagang bingung karena usaha mereka terancam bangkrut.
Hal itu dikemukakan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ibih TG Hasan kepada SP, Rabu (12/3).
Menurut Ibih, saat ini ribuan pedagang yang terancam gulung tikar akibat melonjaknya harga pangan yang tak mampu diikuti peningkatan daya beli masyarakat. Bangkrutnya usaha para pedagang bukan hanya akan meningkatkan angka kemiskinan namun juga bertambahnya jumlah pengangguran.
Stabilitas harga di tingkat produsen sangat diperlukan dan dinilai sebagai cara paling efektif untuk solusi darurat masalah tingginya harga minyak goreng. Ketegasan pemerintah sangat terkait dengan wibawa pemerintah dan daya tawar pemerintah di mata produsen minyak goreng, lanjut Ibih.
"Pemerintah mestinya bertindak tegas dan membuat kesepakatan dalam penetapan harga dengan produsen minyak goreng," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmi), Thomas Darmawan mengingatkan kewajiban pemerintah untuk menjamin harga-harga sembako agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Karena menyangkut ketahanan bangsa, sudah seharusnya masalah sembako mendapat pengawalan pemerintah sesuai amanat UUD.
Pengawalan termasuk upaya untuk meminimalisasi adanya distorsi terkait distribusi, penetapan harga, serta jumlah kebutuhan. Distorsi yang terjadi di lapangan seringkali membuat mekanisme demand-supply dalam pembentukan harga tidak berjalan secara sehat.
"Pemerintah harus memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Perlu ada langkah-langkah efektif untuk memberikan rasa tenang itu, ketimbang hanya melakukan operasi pasar." ujarnya.
Sementara Direktur Distribusi dan Bina Pasar Departemen Perdagangan Gunaryo mengatakan, Pemerintah mengucurkan dana subsidi untuk minyak goreng ke daerah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pekan ini. Dana yang sudah dikucurkan sebesar Rp 82 miliar untuk alokasi 33 juta liter minyak goreng yang disubsidi. Rabu (12/3) ini, subsidi tahap pertama Rp 82 miliar akan cair untuk 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mencairkan dana tersebut ke KPPN. Beberapa daerah yang mendapat dana besar adalah, Jawa Timur Rp 15 miliar, Jawa Tengah Rp 15 miliar, Jawa Barat Rp 13 miliar, Banten Rp 2,5 miliar, dan Sumatera Utara Rp 4 miliar.
Menurut Gunaryo, selain itu Pemerintah akan mendorong pembuatan kontrak harga antara pemda dan para produsen minyak goreng, untuk menjamin adanya kestabilan harga agar pelaksanaan operasi pasar minyak goreng murah bisa efektif.
Jambi
Wakil Gubernur Jambi Antony Zeidra Abidin mengatakan, Pemprov Jambi mendapatkan jatah subsidi minyak goreng dari pemerintah pusat sekitar Rp 5 miliar. Subsidi tersebut khusus dimanfaatkan pengadaan 2.000 ton minyak goreng untuk keluarga miskin di daerah itu. Subsidi minyak goreng itu akan disalurkan akhir Maret nanti.
Sementara itu, pantauan SP di pasar induk Angso Duo Kota Jambi, Selasa (11/3), harga minyak goreng curah sudah mencapai Rp 13.000 per Kg. Harga minyak goreng tersebut naik Rp 2.000 per Kg dibandingkan harga minyak goreng akhir Januari sebesar Rp 11.000 per Kg.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar, Dahnil Aswad minta, pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah strategis dalam menekan harga minyak goreng ) yang terus melambung. Selain menggelar operasi pasar, pemerintah harus memikirkan pula pembangunan pabrik di sentra produski dengan memprioritaskan kebutuhan lokal.
"Memang tidak ada perusahaan yang tidak ingin mengejar untung, sehingga mereka lebih memilih ekspor. Karena itu, dari produksi migor harus ada penegasan kuota untuk daerah yang menjadi sentra produksi Crude Palm Oil (CPO). Jadi ketersediaan cukup dan harga stabil sesuai daya beli masyarakat," kata Dahnil kepada SP, Selasa (11/3) di Padang. [BO/L-11/141]