[NUSA DUA] Permasalahan peningkatan kualitas guru di sembilan negara (E-9) berpenduduk besar (di atas 100 juta jiwa) hampir serupa, yakni, kekurangan tenaga guru. Hal ini terjadi karena rendahnya minat masyarakat di masing-masing negara ini untuk menjadi guru. Penyebabnya, pekerjaan guru dinilai tidak sebanding dengan profesi lain.
"Masalah kurangnya guru ini juga disebabkan distribusi guru yang tidak merata," ujar Chairman The Seventh E-9 Ministerial Meeting on Education For All (EFA), yang juga Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo, di Nusa Dua, Bali, Senin (10/3).
Mendiknas mengemukakan, penempatan guru di sebagian besar negara-negara E-9 dinilai masih menjadi persoalan yang cukup rumit. "Misalnya di Indonesia. Sulitnya pemerataan penempatan guru terjadi akibat adanya sistem otonomi daerah," tuturnya.
Dirjen Dikti Depdiknas Fasli Jalal mengemukakan, dalam kurun sepuluh tahun, sebanyak 1,75 juta guru harus berkualifikasi S1, dan 150.000 dosen harus berkualifikasi S2 atau S3.
Selain itu, lanjutnya, sebanyak 2,7 juta guru dan 130.000 dosen harus memiliki sertifikat mengajar. "Gaji para pendidik harus meningkat dua kali lipat," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, pada 2007 Depdiknas telah menyediakan beasiswa kepada 350.000 guru untuk peningkatan akademik, meningkatkan kualifikasi kepada 81.800 guru untuk meraih jenjang S1, dan 8.540 dosen untuk meraih jenjang S2 atau S3, serta mensertifikasi 147.217 guru.
Negara Lain
Pakistan juga memberlakukan insentif bagi proses pemerataan distribusi guru. Menurut Director General Ministry of Education Pakistan Haroona Jatoi, insentif yang diberikan pemerintah Pakistan kepada guru yang bersedia ditempatkan di daerah pedesaan berupa gaji dan tunjangan khusus.
Sedangkan di Brasil, upaya perekrutan guru dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi. Selain itu, lanjutnya, adalah upaya persuasif kepada para siswa mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah lanjutan supaya menempuh pendidikan tinggi dan berkarier sebagai guru.
Berbeda dengan negara lain, Tiongkok mulai September 2003, membentuk National Teacher Education Network Consortium Plan. Menurut Director National Basic Education Monitoring Center Chen Guoliang, pembentukan lembaga ini bertujuan membentuk jaringan antara guru di pedesaan dan guru yang ada di perkotaan secara efisien. [W-12]