SP/Charles Ulag
Meneg BUMN, Sofyan Djalil (tengah), merangkul Dirut Baru PLN, Fahmi Mochtar (kiri), dan mantan Dirut PLN, Eddie Widiono seusai pelantikan jajaran direksi PLN di Jakarta, Senin (10/3).
[JAKARTA] Direksi baru PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berjanji untuk melakukan sejumlah pembenahan. Program penghematan listrik menjadi fokus utama. Diikuti dengan penyesuaian struktur organisasi di bawah direksi dan revisi rencana kerja anggaran perusahaan di tahun 2008.
Demikian diutarakan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar ditemui SP seusai pelantikan direksi baru PLN di Gedung Garuda Indonesia, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (10/3) siang. "Kita tahu pelistrikan kita di beberapa tempat sedang mengalami krisis dan ini harus kita selesaikan secepat-cepatnya."
Selain itu, lanjut Fahmi, di samping mengatur dan menyusun kembali organisasi, direksi PLN baru juga akan merevisi rencana kerja anggaran perusahaan tahun 2008 karena beberapa asumsi telah mengalami perubahan. Di antaranya seperti, besaran subsidi, kaitannya dengan kurs, dan harga minyak" ujar Fahmi.
Fahmi mengatakan, penghematan yang akan dilakukan PLN antara lain dengan mempercepat penerapan proyek 10.000 megawatt. "Proyek ini harus selesai tepat waktu, atau bahkan kalau bisa lebih cepat."
PLN, sambung dia, juga akan berupaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Dengan cara mempercepat masuknya gas ke pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang selama ini memang disediakan untuk penggunaan gas.
"Kami akan mengurangi penggunaan BBM hingga mendekati 1 juta kiloliter. Program penghematan ini harus diupayakan karena jumlah 1 kiloliter ini berkaitan dengan nilai rupiah yang harus dihemat PLN, target penghematan hingga Rp 10 triliun," ujar Fahmi.
Diturunkan
Konsumsi BBM PLN di tahun 2008 diperkirakan lebih dari 10 juta kiloliter. Fahmi berharap, jumlah ini dapat diturunkan sebesar satu juta kiloliter menjadi sekitar 9,1 juta kiloliter.
Selain berhemat dengan penggunaan BBM, PLN juga akan melanjutkan proyek insentif dan disinsentif tarif listrik seperti yang akan dijalankan direksi lama PT PLN. Sejauh ini, program yang diprediksi mampu memangkas biaya penghematan hingga Rp 18,66 triliun rupiah tersebut dikatakan Fahmi masih dalam tahap pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Insentif dan disinsentif tarif listrik masih dalam tahap pembicaraan dengan DPR. Saya kira kami tentu akan menyesuaikan, karena DPR adalah institusi yang mewakili rakyat. Program ini tentu perlu kami bicarakan supaya bisa dilaksanakan dengan baik terutama sosialisasinya yang harus kami lakukan terus menerus," kata dia.
Sementara, pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pihaknya tidak perlu meminta persetujuan dari DPR. Hal ini dikarenakan upaya penghematan listrik yang dituangkan dalam program insentif dan disinsentif tarif listrik merupakan aksi korporasi, sehingga tidak perlu dikeluarkan dalam bentuk perpres.
"Tidak perlu ada persetujuan DPR, program ini akan tetap berjalan. Tetapi, pembahasan dengan DPR tetap dilakukan. Tidak perlu juga dikeluarkan bentuk perpres, karena program ini merupakan upaya penghematan yang dilakukan korporasi," ujarnya ketika ditemui SP di Gedung Departemen Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Uji penerapan, kata Purnomo, akan dilakukan pertama kali di Pulau Jawa dan Bali karena 70 persen penggunaan listrik terbesar ada di sana. [CNV/M-6]