asil Pemilihan Umum Malaysia Minggu, 9 Maret 2008 masih tetap menunjukkan kemenangan (140 dari 222 kursi parlemen) Barisan Nasional - UMNO (United Malays National Organization) dan karena itu PM Abdullah Badawi masih berkuasa. Pada Senin 10 Maret 2008, Abdullah Badawi dilantik untuk memimpin selama lima tahun lagi (2013).
Meskipun demikian, misi dan mandat PM Badawi kali ini akan semakin rumit dan berat, karena tampilan oposisi yang meraih suara cukup besar dengan 82 kursi atau empat kali lebih besar. Pada Pemilu 2004 oposisi hanya meraih 19 kursi. Koalisi Barisan Nasional pada Pemilu 2004 meraih 199 dari 219 kursi parlemen atau dua pertiga suara yang cukup menentukan dalam mendukung pemerintahan PM Badawi.
Koalisi Barisan Nasional kehilangan kursi, termasuk kalahnya beberapa tokoh antara lain menteri di kantong-kantong UMNO, seperti Selangor, Kedah, Penang, dan Perak. PAS - Partai Islam Malaysia berhasil merebut kursi di Kelantan yang dikuasai 18 tahun dan negara-negara bagian utama Malaysia tersebut. UMNO tentu terpukul, karena tokoh-tokoh politik dan menteri terkemuka sebagai kandidat pemilu dikalahkan.
Kekalahan sekitar 59 kursi tersebut memang tidak seberapa mengejutkan, karena kondisi pemerintahan PM Badawi yang kurang solid. Pemerintahnya sudah dianggap lemah dalam menindak korupsi di berbagai jajaran birokrasi dan kepolisian. Meningkatnya inflasi dan kejahatan juga menjadi koreksi oposisi dan para pengamat. Investasi asing merosot hingga modal yang ditanamkan hanya US$ 3,3 miliar pada 2005-2006. Jumlah investasi itu pun hampir sama pada 2007. Namun, yang terparah adalah masalah rasial atau diskriminasi atas etnis Tionghoa dan India yang berjumlah sekitar 40 persen dari 27 juta penduduk Malaysia.
Demonstrasi dan protes Hindraf (Hindhu Rights Action Force) menjelang Pemilu 8 Maret 2008 dan kekerasan terhadap demonstrasi etnis Hindu telah memanaskan situasi sosial politik negeri jiran tersebut. Bahkan pada hari pengukuhan kembali PM Badawi sudah muncul tuntutan agar tokoh Barisan Nasional ini mundur saja. Tentu akar masalahnya selain sentimen etnis adalah gugatan atas kekuasaan UMNO - Barisan Nasional sebagai partai berkuasa, inflasi dan gangguan ekonomi, serta keterbatasan pemerintah menangani semuanya dalam waktu yang cepat dan cepat.
Walaupun demikian, sebagai negara tetangga dan anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Malaysia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan (rata-rata 5,5 persen dari 6,5 persen target). UMNO dan PM Mahathir seusai kerusuhan rasial 1969 sebenarnya telah menyusun New Economic Program (NEP) hingga 2020, meskipun NEP itu dianggap para pengkritik sebagai alat UMNO yang mengundang suap dan korupsi dan bisa mengurangi daya saing ekonomi global Malaysia.
Dalam konfigurasi politik nasional ternyata kalangan oposisi, Partai Aksi Demokrasi, Partai Keadilan Rakyat, dan khususnya PAS, berhasil mengukuhkan pijakannya. Oleh karena itu, tantangan oposisi semakin menguat dan mudah mengecoh pemerintahan lanjutan PM Badawi. Dua tokoh yang juga menjadi penghambatnya adalah mantan PM Mahathir dan mantan Wakil PM Anwar Ibrahim, yang putrinya Nurul Izzah, tokoh Partai Keadilan Rakyat dan menjadi anggota parlemen hasil Pemilu Maret 2008. Kedua tokoh ini akan tetap mengkritik dan memantau jalannya pemerintahan yang dikendalikan PM Badawi. Merosotnya pamor UMNO dan PM Badawi adalah hal yang alamiah. Tak ada partai berkuasa dan rezim yang abadi, apalagi tantangan semakin rumit dan besar.