[JAKARTA] Cuaca buruk dan gelombang tinggi di laut yang terjadi tiga bulan terakhir, menghambat distribusi bahan pangan ke pulau-pulau terdepan yang letaknya jauh terpencil dari pulau-pulau besar. Akibatnya, penduduk di pulau terpencil terancam krisis pangan, karena mereka sangat bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar wilayah.
Demikian diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono dan Direktur Pulau-pulau Kecil pada Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Alex SW Retraubun, di Jakarta, Rabu (5/3).
"Umumnya pulau-pulau kecil tidak memiliki sumber daya pertanian pangan, sehingga kebutuhan harus didatangkan dari pulau besar terdekat," ujar Mentan.
Untuk itu, dia meminta Panglima TNI mengerahkan alat angkut berikut anggotanya untuk membantu pendistribusian bahan pangan ke pulau-pulau terpencil yang terancam krisis pangan.
Senada dengan itu, Alex Retraubun menambahkan bahwa sekitar 50 persen dari total pulau-pulau terdepan yang berjumlah 92 pulau kecil, terancam krisis pangan.
"Persediaan pangan mereka paling banyak hanya untuk tiga bulan. Pasokan terakhir ke pulau-pulau itu dilakukan Desember 2007," ungkapnya.
Alex menyebutkan, sejumlah pulau terpencil terdepan yang terancam krisis pangan, di antaranya Pulau Miangas dan Pulau Marore di Sulawesi Utara.
Tidak hanya pulau-pulau di perbatasan yang mengalami rawan pangan, tetapi juga mayoritas pulau kecil yang berpenduduk rata-rata 800 orang.
Terkait kondisi tersebut, Humas PT Pelni, Edi Heryadi menjelaskan, selama ini distribusi sembako ke pulau-pulau kecil menggunakan kapal perintis milik PT Pelni. Namun, kondisi cuaca saat ini tidak memungkinkan ada pelayaran ke sana.
Membangun Lumbung
Untuk mengatasi ancaman krisis pangan, menurut Alex Retraubun, perlu dibangun lumbung atau gudang sembako di pulau-pulau terpencil itu. "Cuaca buruk seperti ini selalu terjadi setiap tahun," katanya.
Ia mencontohkan, untuk membangun satu gudang percontohan di Pulau Miangas yang bisa menyimpan sembako dalam waktu lebih lama, DKP mengeluarkan dana Rp 200 juta. "Untuk membangun lumbung di pulau-pulau terpencil yang rawan pangan, butuh dana sekitar Rp 4,5 miliar. Nilai itu tidak seberapa dibanding arti penting keberadaan pulau-pulau itu untuk memperkuat kedaulatan NKRI," ujarnya.
Senada dengan itu, pakar studi ekonomi pembangunan, yang juga guru besar ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, FX Soegiyanto menilai, pembangunan lumbung pangan di pulau-pulau terpencil itu merupakan bagian dari revitalisasi pertanian yang harus dijalankan pemerintah.
Di Jawa Tengah sendiri, setiap tahun, saat musim barat, gelombang tinggi yang terjadi di Laut Jawa menyebabkan sekitar 3.000 penduduk Kepulauan Karimunjawa, di utara Kabupaten Jepara, kerap dilanda rawan pangan. Pertengahan bulan lalu, Pemprov Jateng meminta bantuan TNI AL mengirimkan bantuan pangan dengan KRI Teluk Sampit.
Sementara itu, Pemprov Bengkulu berencana membangun gudang pangan dan bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. "Dengan demikian masyarakat Enggano tidak kesulitan mendapatkan bahan pangan dan BBM, serta harga tidak melonjak," kata Asisten II Pemprov Bengkulu, Fauzan Rahim. [L-11/142/143]