eluhan terkait program bantuan pemerintah memberdayakan orang miskin lewat bantuan beras untuk warga miskin (raskin) kembali terdengar. Persoalannya sama, yakni penyelewengan lewat penjualan raskin ke pengusaha dengan harga lebih tinggi, atau petugas di tingkat kecamatan menilap jatah raskin untuk warga miskin itu.
Sudah banyak pejabat, baik dari tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten diadili dan dipenjara karena menyelewengkan atau merampas hak rakyat miskin dengan cara menggunakan raskin untuk memperkaya diri.
Tetapi, tindakan tegas aparat penegak hukum tidak membuat sejumlah pejabat jera untuk mencoba mengambil keuntungan dari program raskin. Ironis, tetapi itu fakta di Indonesia yang masih dililit persoalan krisis ekonomi dan kemiskinan.
Beberapa tahun sebelumnya, raskin dijual dengan harga Rp 1.000 per kg dan setiap warga miskin berhak mendapat 20 kg per bulan. Sejak tahun 2008 ini, harga raskin dinaikkan menjadi Rp 1.600 per kg, dan setiap warga penerima raskin mendapat jatah 20 kg per bulan.
Persoalannya, kenaikan harga raskin justru tidak dibarengi peningkatan kualitas beras sehingga warga miskin selalu dirugikan. Selain itu, penyusutan beras raskin juga sering terjadi, sehingga merugikan pemerintah daerah selaku pembeli beras.
Kasus beredarnya raskin yang tak laik konsumsi terjadi di wilayah Banten belum lama ini. Pendistribusian beras untuk warga miskin di Banten di awal 2008 ditandai berbagai masalah, karena kualitas beras jelek dan beratnya menyusut lima sampai 10 kg setiap karungnya.
Beras berkualitas jelek itu beredar di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Bahkan anggota DPRD Pandeglang turun tangan guna mengatasi persoalan raskin tidak laik konsumsi itu. Anggota dewan terpaksa memanggil Bulog Sub Divre Banten untuk menjelaskan soal beras berkualitas jelek itu.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Pandeglang dengan Bulog Sub Divre Banten serta Bagian Perekonomian dan BUMD Pemkab Pandeglang belum lama ini, terungkap bahwa pengiriman raskin dari Bulog Sub Divre Banten ke titik distribusi di Pandeglang, tidak dikawal secara khusus, sehingga rawan terjadinya penyimpangan.
Mengecek Bersama-sama
Persoalan itu terkuak, ketika Tim Monitoring dan Evaluasi Raskin Pandeglang, membeberkan fakta kualitas raskin yang didistribusikan di Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, sangat jelek. Warna beras kekuning- kuningan, bercampur kerikil. Bahkan timbangan raskin menyusut lima hingga 10 kg setiap karungnya.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan BUMD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang Dadan Tafif Danial mengatakan raskin yang berkualitas rendah itu sudah telanjur beredar di tengah masyarakat. Raskin itu tidak bisa ditarik kembali.
"Kami memang sudah melaporkan ke pihak Bulog Banten dan Bulog sudah mengganti beras yang kualitasnya jelek itu," ujar Dadan.
Sedangkan mengenai penyusutan timbangan raskin, kata Dadan, tim hanya menemukan penyusutan itu berkisar dua hingga lima kilogram per karung, tapi jumlahnya cukup banyak. Dadan menyayangkan pengiriman raskin dari Bulog ke Pandeglang tidak dikawal secara khusus.
Ketua Komisi B DPRD Pan- deglang HM Yusuf meminta pengiriman raskin dikawal dan diawasi secara ketat baik oleh Pemkab Pandeglang maupun dari Bulog Banten. Yusuf meminta Bulog bekerja profesional, sehingga kejadian atau temuan tim monitoring tentang penyusutan raskin tidak terjadi lagi.
Pada sisi lain, Kepala Bulog Sub Divre Banten Tubagus Kun Mulawarman membantah adanya penyusutan timbangan raskin. Ia justru heran mendengar berita yang menyebutkan adanya penyusutan timbangan raskin pada tiap karung.
"Ketika beras sampai di titik distribusi, langsung dibuat surat serah terima kepada kepala desa. Pada saat itu, kami mendapat tanda terima yang sudah ditandatangani pihak Kepala Desa Sindanglaya. Tanda terima itu merupakan bukti kalau beras itu tidak ada masalah," ujar Kun.
Ia menegaskan, raskin yang diterima tidak sesuai atau berkualitas buruk, bisa segera dilaporkan ke Bulog untuk diganti.
Persoalan yang sama terjadi di Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Raskin yang dibagikan kepada warga terlihat bercampur debu. Karung beras terlihat kotor, dan penuh dengan kutu beras.
"Kami memang melihat kon-disi berasnya tidak terlalu bagus," ujar Kasi Kesra Keluraan Cipojok, Kecamatan Cipojok Jaya, Yayah.
Hal serupa, dikeluhkan Kepala Desa Kosambi Ronyok, Kecamatan Anyer, Johani Sastrodi. Ia mengatakan timbangan raskin yang selalu kurang dari data selalu terjadi. Isinya berkurang empat hingga lima kilogram dari berat 50 kg yang tertulis di karung.
"Kami tidak mau disalahkan dalam persoalan menyusutnya berat s raskin ini. Selama ini kami menuduh kuli panggul yang melakukan tindakan penyelewengan itu. Namun ternyata, penyusutan berat raskin itu berasal dari pihak Bulog Banten sendiri," ujarnya.
Asep Kurniawan, aparat dari Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang menegaskan, meminta perhatian Bulog untuk memperhatikan kualitas raskin. "Jangan sampai, beras yang tak laku dijual oleh Bulog atau beras sisa, malah dijadikan raskin," ujarnya.
Wakil Kepala Bulog Sub Divre Banten Norpansyah mengemukakan, persoalan menyusutnya berat raskin akan menjadi perhatian utama Bulog Banten. Ia juga meminta agar dibuat tanda terima secara tertulis, jumlah raskin berikut jumlah timbangannya atau volume yang diterima.
"Kalau perlu, kita secara bersama-sama membongkar beras itu dari gudang Bulog Banten dan langsung mengecek kualitas dan beratnya, sehingga ketika didistribusikan ke titik distribusi tidak mengalami persoalan lagi," ujarnya. [SP/Laurens Dami]