[AMBON] Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menilai hasil evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2003 yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan percepatan, pemulihan pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara cukup berhasil. Meski demikian, masih ada kendala untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya dalam proses pemulihan pembangunan itu.
Keberhasilan utama adalah dalam pemulihan kondisi keamanan yang sudah sangat kondusif serta rehabilitasi sarana dan prasarana perekonomian. Hal itu diungkapkan Menteri Negara PDT Lukman Edy dalam acara Strategi Percepatan Pembangunan Pasca Inpres Nomor 6 tahun 2006 di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, awal pekan ini.
Menurut Menneg PDT, masih terdapat beberapa kendala di lapangan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun langkah berikutnya. Dia mencontohkan belum efektifnya kegiatan-kegiatan tertentu, seperti penyelesaian pengungsi, terutama dalam pemberdayaan ekonomi mereka.
"Di samping itu, juga terdapat banyak program yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan masalah konflik, namun pelaksanaannya menjadi program prioritas, seperti pembangunan gedung perkantoran, pembuatan jalan dan rehabilitasi fasilitas bandara," kata dia.
Tetapi, ujar Lukman, kegiatan pokok sering dinomorduakan. Ia menambahkan hasil evaluasi yang juga perlu mendapatkan perhatian pemerintahan daerah adalah masih rendahnya pemahaman, baik masyarakat maupun aparat pemerintah daerah, tentang program dari kebijakan Inpres tersebut.
"Ini bisa kita lihat dari persepsi masyarakat dan aparat pemerintahan daerah, terutama di kabupaten dan kota, tentang dampak pemanfaatan program Inpres yang masih rendah," ujar dia.
Dia mengatakan, dengan berakhirnya waktu pelaksanaan Inpres pada 2007 lalu diperlukan secara bersama-sama untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah percepatan pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dengan demikian, hasil pembangunan berkualitas baik dapat dilanjutkan dengan memanfaatkan kemampuan serta keunggulan potensi lokal.
Terpuruk
Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu mengungkapkan akibat konflik yang terjadi beberapa tahun lalu perekonomian di Maluku dan sekitarnya sangat terpuruk. Menghadapi situasi tersebut, Pemprov Maluku menggelar pelaksanaan pembangunan dalam dua tahap.
Tahap pertama (2003-2005) diprioritaskan pada masa pemulihan dan stabilisasi. Sedangkan tahap kedua (2006-2008) pemprov memprioritaskan pada penciptaan daya saing berkelanjutan.
Dikatakan, saat ini kondisi Maluku jauh lebih baik, bahkan pembangunan semakin lancar dan berkembang.
Pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sudah dalam kondisi yang sangat kondusif, bahkan kehidupan masyarakat sudah semakin harmonis. [M-16]