Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo Suparno melantik Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2008-2013, R KH Fuad Amin-KH Syafik Rofii, di Pendopo Kabupaten setempat, Senin (3/3).
Pasangan tersebut dilantik setelah dalam pemilihan kepala daerah, awal Januari 2008 memperoleh 373.422 suara. Sementara pasangan Mohammadong-Razak Hadi mendapat 71.584, sedangkan Hamid Nawawi-Hosyan mengumpulkan 17.204 suara.
Gubernur minta, agar bupati dan wakil bupati terpilih, memanfaatkan Jembatan Suramadu (Surabaya- Madura) dalam bidang industri. Masyarakat Bangkalan, jangan dijadikan sebagai penonton, tetapi menjadi pelaku industri, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jembatan ini diharapkan rampung akhir tahun ini. [080]
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yapen Waropen (Yawa) bertekad menjadikan kabupaten itu sebagai kawasan agropolitan. Untuk itu, pemkab akan melakukan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka membuat rancangan besar agropolitan di Kabupaten Yawa.
Hal ini disampaikan Bupati Yawa, Soleman Daud Betawi, kepada SP melalui telepon selulernya pada Senin, (3/3) dari Makassar.
Untuk wilayah timur Indonesia, Kabupaten Yawa dan Luwuk Timur yang dijadikan kawasan agropolitan. Rencana ini akan didanai APBN dan lintas sektoral karena akan melibatkan departemen terkait. Direncanakan, MoU akan berlangsung di Kampus IPB pada Rabu (5/3). [GAB/M-11]
Pemilihan kepala daerah (pilkada) di empat daerah pemekaran baru di Sulawesi Utara (Sulut), akan segera dilakukan pada Mei dan Juni 2008. Daerah tersebut Kabupaten Siatro, Minahasa Tenggara (Mitra), Bolmong Utara (Bolmut), dan Kota Kotamobagu.
Kepala Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Roy Tumiwa kepada SP, baru-baru ini di Manado mengatakan, pilkada itu harus segera dilakukan, karena sesuai ketentuan para pejabat yang menjadi bupati dan wali kota sejak daerah itu berdiri 23 Mei 2007 akan berakhir 23 Mei 2008. Harus ada pilkada untuk memilih bupati dan wali kota definitif.
Masalah dana menjadi kendala, karena itu, pemprov akan memberikan dana Rp 1 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. [136]