SP/Charles Ulag
Meneteri Pertahanan, Juwono Sudarsono (kedua dari kanan), dan Panglima TNI, Jenderal Joko Santoso (kanan), berbincang dengan Ketua Komisi I DPR, Theo L Sambuaga di sela-sela rapat kerja di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (3/3).
[JAKARTA] Minimnya alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI menyebabkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menilai negara ini merupakan negara "mukjizat". Selain alutsista yang minim, anggaran untuk pemeliharaan juga sangat minim.
Menhan mencontohkan, negara seluas Indonesia, seharusnya ada delapan kapal selam, namun kenyataannya hanya ada dua, jumlah skuadron pesawat tempur hanya ada 10 pesawat dan F-16 pun terseok-seok dengan enam pesawat yang belum bisa diterbangkan karena keterbatasan suku cadang dan empat pesawat tidak bisa terbang.
Anggaran Departemen Pertahanan pun bakal dipotong karena penghematan anggaran tahun ini. Dari total APBN 2008 sebesar Rp 780 triliun, Dephan mendapat jatah Rp 36 triliun atau 4-5 persen dari APBN dan rencananya akan dikurangi sebesar Rp 5,4 triliun karena penghematan anggaran.
"Oleh karena itu, saya katakan Indonesia itu sekarang ini negara "mukjizat". Dengan anggaran minim, angkatan bersenjata bagi TNI kita masih bisa mempertahankan keutuhan negara," kata Juwono di Komisi I DPR, Senin (3/3) malam.
Menurut dia, wilayah Indonesia sebenarnya sangat rentan terhadap pelanggaran kedaulatan. Kedaulatan, sambungnya, diukur bukan dari penguatan mutlak tetapi diukur dengan kecanggihan senjata yang dimiliki, dibandingkan dengan kecanggihan senjata yang dimiliki musuh.
F-16
Sementara itu, Komisi I DPR meminta agar Menhan Juwono Sudarsono menyikapi tawaran pembelian pesawat F-16 dari Amerika Serikat (AS) agar tidak disertai dengan persyaratan apa pun dan dengan skema yang memadai. Komisi I juga menyarankan agar pemerintah menggunakan kemampuan industri nasional dalam pengadaan alutsista TNI.
Permintaan itu tertuang dalam kesimpulan rapat Komisi I DPR yang disampaikan Ketua Komisi I DPR, Theo Sambuaga, saat rapat kerja dengan Menhan dan Panglima TNI Djoko Santoso. Sejumlah anggota DPR memang terus mengejar Menhan dengan pertanyaan ada apa di balik tawaran pembelian pesawat F-16 dari AS. Mereka menilai, AS bukan negara yang mau sukarela memberikan bantuan tanpa tujuan di belakang bantuan tersebut.
"Sehubungan dengan tawaran AS untuk pesawat F-16, Komisi I meminta agar Menhan tetap berpegang pada prinsip pengadaan alutsista dalam rangka kerja sama internasional, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas TNI, harga dan keuangan memadai, serta tidak disertai dengan persyaratan politik dan nonekonomi lainnya," kata Theo.
Pertanyaan seputar maksud AS menawarkan pesawat tersebut memang mencuat dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi I, Permadi menegaskan risiko besar jika menerima tawaran itu. Apalagi, dikhawatirkan jika sudah membeli F-16 dari AS suatu saat Indonesia dapat diembargo kembali.
Komisi I, kata dia, juga tidak pernah merekomendasikan untuk pembelian F-16. Menurutnya, Komisi I lebih merekomendasikan pesawat produk Brasil. Kalau pun gratis, sambungnya, pemerintah tidak boleh buru-buru menerima tawaran pesawat tersebut.
Pendapat senada juga diungkapkan oleh anggota lainnya, Andreas Periera. Dia menanyakan maksud dari tawaran tersebut. Ia bahkan meminta pemerintah mewaspadai tawaran tersebut karena tidak ada yang gratis untuk AS. Ia menilai, AS bukan bermurah hati tetapi ada maksud di balik tawaran tersebut.
Seperti diketahui, pekan lalu Menhan AS, Robert Gates menawarkan bantuan dan penjualan F-16 saat dia berkunjung ke Indonesia. Namun, Menhan Juwono menjelaskan tawaran F-16 seri C dan D dari AS tidak mungkin direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
"(Tawaran) F-16 kita selalu waspadai, setiap kerja sama, setiap tawaran pasti ada syaratnya. TNI AU kita minta telaah. Paket yang mereka tawarkan, untuk paket C dan D, itu terlalu mahal. Tidak usah ditolak pun kita memang tidak ada kemampuan untuk membeli," katanya. [L-10]