[JAKARTA] Guna menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang kini rata-rata US$ 100/barel, pemerintah seharusnya meningkatkan lifting guna menyelamatkan APBN.
"Sayangnya, yang terjadi justru penurunan lifting terus-menerus," kata pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, dalam perbincangan dengan SP, Jumat (29/2).
Saat ini, pemerintah mengajukan revisi lifting minyak dalam APBN 2008 dari 1,034 juta barel/hari menjadi 910.000 barel/hari dalam RAPBN-P 2008. Padahal menurut Hendri, yang paling penting dalam memberikan dampak pada APBN bukanlah kenaikan minyak dunia, namun justru lifting.
"Pemerintah tetap optimistis dengan asumsi harga minyak US$ 83 karena penerimaan surplus. Apalagi yang dihitung tak hanya penerimaan minyak, namun juga penerimaan dari migas. Kalau mau aman, naikkan lifting minyak. Namun pemerintah sulit melakukan itu karena kepentok dengan UU Migas," lanjutnya.
Menurutnya, di sinilah letak kuncinya. Jika pemerintah serius, UU itulah yang harus direvisi agar lifting minyak bisa naik dan APBN maupun rakyat aman.
"Yang jadi pertanyaan, apakah pemerintah mau? Sekarang sebenarnya beban pemerintah sudah kurang dari subsidi," tambahnya.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh anggota Komisi VII DPR Zaenal Arifin. Defisit APBN yang kini dihadapi pemerintah Indonesia dapat diselesaikan dengan meningkatkan lifting minyak. Alasannya banyak sumur minyak milik Pertamina, kira-kira 40 sumur yang dibiarkan.
"Sumur yang tertutup harus digali, sumur yang diam harus ditingkatkan produksinya. Kenaikan lifting saat kenaikan harga minyak dunia seperti sekarang akan menguntungkan Indonesia," ujar Zaenal saat dihubungi SP, Kamis (28/2).
"Smart Card"
Menurutnya defisit APBN tidak perlu diselesaikan dengan smart card. Banyak persoalan yang akan dihadapi saat penerapan smart card. Alasan itulah yang mendorong Komisi VII belum menyetujui pelaksanaan smart card.
"Dalam penerapan smart card ini akan banyak persoalan terkait dengan karakter sosial masyarakat dan celah yang dapat disalahgunakan, seperti pemalsuan. Ada prediksi saja penyalahgunaan masih terjadi, apalagi jika tidak ada prediksi. Smart card ini tidak semudah yang dibayangkan," kata Zaenal.
Ia menilai, smart card hanya konsumsi politik. Melalui smart card pemerintah ingin menunjukkan keseriusannya menyelesaikan krisis dalam masyarakat.
[IGK/D-10]