Daoed Joesoef
inggu lalu ada kejadian- kejadian yang sungguh merisaukan kehidupan bersama kita. Ada kesimpangsiuran perbuatan para elite politik yang memimpin kita, yang kiranya mencerminkan kekacauan berpikir atau ketiadaan niat baik atau ketidakseriusan mereka atau, bisa jadi, semua itu sekaligus.
Di bulan Desember tahun lalu Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi PBB tentang perubahan iklim di mana pemanasan global dijadikan isu sentral. Sesudah konferensi usai para elite di jajaran legislatif seharusnya berinisiatif meninjau ulang semua peraturan perundang-undangan yang isinya mencederai semangat, pesan dan keputusan Konferensi PBB tersebut. Ternyata tidak. Mereka hanyut oleh kesibukan perpolitikannya sendiri.
Malah elite di jajaran eksekutif yang bertindak responsif. Namun alih-alih mengoreksi kebijakan keliru masa lalu yang dicela secara implisit oleh bunyi keputusan konferensi, mereka justru menyelamatkan kebijakan itu. Mereka buat peraturan (PP 2/2008) yang secara implisit mempertahankan kekeliruan yang pernah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dengan dalih meningkatkan kontribusi kepada negara, 13 perusahaan tambang yang sudah bercokol di kawasan hutan lindung dibenarkan terus beroperasi.
Kalau memang benar demikian maksudnya, mengapa tarif penggunaan kawasan hutan lindung untuk tambang terbuka ditetapkan begitu rendah? Menurut taksiran serius, tarif itu besarnya jauh di bawah potensi kerugian kerusakan alam yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Keputusan ini merupakan salah satu contoh dari tragedi kemanusiaan, dalam arti, manusia Indonesia itu sendiri yang memusuhi makhluk manusia yang menduduki bumi Indonesia.
Pemanfaatan mineral oleh manusia modern menunjukkan sekaligus daya ciptanya dan ketidakmampuannya melihat ke depan. Kepesatan kemajuan teknologi pertambangan, pengolahan dan penggunaan mineral telah melimpahkan energi dan material begitu rupa hingga, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebagian besar makhluk manusia dapat turut menikmati kebolehan alam.
Sementara mampu memberi, teknologi juga ternyata bisa mengambil. Cara dan jalan serba metodis yang memberikan akses pada mineral dan bahan bakar esensial juga merusak lingkungan hidup manusia. Peralatan masinal-teknologis raksasa yang digerakkan oleh industri pertambangan di permukaan bumi telah mencabik-cabik tanah dan meninggalkan begitu saja ya kerusakan tanah, ya limbah hutan, ya kehancuran sumber daya alam hayati, ya batang air yang tercemar, bagi generasi mendatang.
Generasi penguasa sekarang, dalam berupaya memanfaatkan "natural endowment" kita hendaknya punya etika masa depan. Ini bukan etika yang dirumuskan sekarang guna diterapkan di masa mendatang, tetapi yang digariskan sekarang untuk diterapkan sekarang juga demi eksistensi masa depan. Artinya, kita tidak boleh serakah dan lupa daratan hingga melupakan peluang serupa yang diperlukan bagi hidup dan kehidupan anak cucu kita.
Dengan kata lain, natural endowment yang kita "kuasai" dewasa ini bukanlah "warisan" nenek moyang, tetapi "pinjaman" kita dari anak cucu yang harus bisa dikembalikan pada waktunya kepada mereka dalam kondisi bernilai sama, kalaupun tidak bisa berpotensi lebih besar sebagai bunga pinjaman.
Mengambil Alih
Lain lagi cerita yang dilakukan oleh para elite pemimpin di jajaran legislatif. Mereka berinisiatif mengambil alih masalah yang seharusnya ditangani oleh pihak eksekutif. Ada bencana fatal yang berkaitan dengan operasi perusahaan Lapindo Brantas Inc. di daerah Sidoarjo. Karena yang memberikan izin operasi itu adalah pihak eksekutif, seharusnya masalah itu merupakan urusan dari pemberi izin, yaitu jelas pemerintah.
Semburan lumpur Lapindo yang tak terbendung dan merusak areal produktif serta permukiman yang semakin luas, adalah satu tragedi kemanusiaan yang menyeluruh. Ia tidak hanya menyangkut nasib manusia yang kehilangan harta benda tetapi juga rasa duka yang mendalam karena terpaksa meninggalkan sumber nafkah dan kampung halaman yang selama ini menandai martabat humannya. Mereka adalah korban dari perbuatan yang tidak dilakukannya, kini tercampak dari lingkungannya, tanpa pegangan dan tempat berpijak yang pasti. Orang lain yang mencencang, tetapi bahu mereka yang memikul akibatnya.
Namun alih-alih mengakui tragedi tersebut sebagai suatu realitas, menerimanya sebagai fakta berat dan, karena itu, menjadikannya sebagai titik tolak penanggulangan masalah, tim kerja DPR (TP2LS) dan perdebatan para wakil rakyat mengenai tragedi itu malah mengubah masalah menjadi permasalahan. Bila masalah adalah fakta, permasalahan adalah teori. Cara ini lazim dilakukan di lingkungan komunitas ilmiah yang dengan spirit keilmuan, berusaha mencari kebenaran.
Tentu tidak ada larangan bagi para politikus untuk bekerja secara akademis dan memang baik sekali kalau mereka berusaha mencari solusi melalui penalaran ilmiah. Kalau memang diniat begitu, ya libatkanlah semua pengetahuan ilmiah yang telah mengkaji kasus semburan lumpur Lapindo. Bila tidak, ada dugaan bahwa judgment DPR yang secara esensial bersifat politik mau dikamuflase hingga mengesankan akademis. Jangan lupa bahwa ilmu pengetahuan tidak memberikan judgment, hanya memaparkan. Yang melakukan itu adalah manusia, dengan atau tanpa berpengetahuan ilmiah.
Harus diakui bahwa paparan oleh ilmu pengetahuan dalam artian produk bisa sangat memukau. Kekuatannya yang bisa menghanyutkan pikiran orang tidak terkait pada kenyataan bahwa ilmu pengetahuan telah mengungkapkan realitas, tetapi pada kenyataan bahwa ia mampu menggambarkan dunia tidak riil (abstrak) begitu rupa hingga kelihatannya seperti riil. Padahal realitas itu sendiri tidak mirip dengan gambaran tersebut karena paparan ilmiah selalu didasarkan atas suatu asumsi spesifik. Ia correct karena logically derived from its basic assumption, tetapi belum tentu applicable karena asumsi dasar itu tidak sesuai dengan "the living conditions" dari kasus yang dikajinya. Ini hanya diketahui kalau kita mengikuti ilmu pengetahuan dalam artian produk tadi selama proses kejadiannya, yaitu ilmu pengetahuan dalam artian proses.
Dengan kata lain, kekuatan ilmu pengetahuan bukan karena ia memapar realitas dengan tepat tetapi karena ia adalah pemapar yang correct dari dunia-tak-riil hingga sejak itu kelihatannya seperti riil. Padahal realitas itu sendiri tidak mirip dengan paparan tersebut. Jadi ilmu pengetahuan itu bagai jari yang menunjuk bulan. Betatapun tepatnya ia menunjukkan bulan, jari itu tetap jari, bukan bulan itu sendiri. Akademisi yang sehari-hari bergelut dengan ilmu pengetahuan dalam artian proses menyadari hal ini. Sayangnya dia sering lupa menyebutkan asumsi dasar dari paparan ilmiahnya.
Selain ini kita juga harus berhati-hati sekarang menggunakan ilmu pengetahuan sebagai cara dan jalan (means) mendekati masalah kemanusiaan yang menyeluruh. Ilmu pengetahuan yang seharusnya mampu membantu untuk keperluan itu, kini semakin kurang bisa diandalkan karena ia sendiri sedang mengalami krisis. Krisis ini kiranya semakin merajalela, termasuk ilmu sosial. Krisis ini disebabkan oleh kian maraknya spesialisasi yang jelas menggerogoti kesatuan dari pengetahuan ilmiah, tidak terkecuali ilmu sosial, yang menjadikan manusia dan kemanusiaan sebagai obyek utama perhatiannya.
Konsepsi holistik sudah diabaikan karena manusia sebagai suatu keseluruhan tidak lagi menjadi obyek studi. Dia lenyap karena setiap spesialisasi punya hanya satu fragmen. Berkat otonomi dari setiap cabang dan anak cabang ilmu pengetahuan, pengetahuan manusia tentang fragmen tadi semakin mendalam. Namun karena perkembangan otonomi dan pendalaman itu pula, setiap percabangan ilmu pengetahuan menjadi asing terhadap satu sama lain.
Mengingat baik masalah pemanasan global maupun lumpur Lapindo merupakan suatu masalah kemanusiaan yang menyeluruh, kait-mengait satu sama lain dalam bingkai lingkungan hidup, para elite pemimpin yang berniat baik untuk mencari solusinya sebaiknya duduk berkumpul bersama-sama, tidak usah gengsi-gengsian, siapa mendatangi siapa. After all you are all human. Sesekali layanilah rakyat sebagai makhluk manusia yang menyeluruh, tidak hanya sebagai pemberi suara di saat pemilu. Namun siapkanlah diri anda masing-masing untuk menjadi "a specialist in the construction of the whole". Bila demikian filosofi malah kiranya bisa lebih membantu. Sebab filosofi pertama-tama adalah historis, bukan ideologis.
Penulis adalah alumnus dari Université Pluridisciplinaires de Paris I