[BENGKULU] Komisaris Daerah (Komda) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Bengkulu mendukung digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) PSSI untuk memilih ketua umum menggantikan Nudin Halid yang kini mendekam dipenjara karena tersandung masalah hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi tersebut.
"Kita mendukung digelar Muslub PSSI sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi. Sepanjang hal itu menurut pengurus pusat baik kita dukung," kata Ketua Komda PSSI Bengkulu, Kurnia Utama kepada SP, di Bengkulu, Senin (25/2).
Kurnia mengatakan, apapun keputusan pengurus pusat yang dianggap terbaik untuk memajukan persepakbolaan di Tanah Air, Bengkulu akan selalu mendukung, termasuk digelarnya Musnalub PSSI untuk memilih ketua umum yang baru. "Sepanjang keputusan yang diambil pengurus PSSI pusat baik demi kemajuan sepak bola di Tanah Air, Bengkulu tetap akan mendukung. Jadi, Bengkulu tidak akan memihak kemana-mana, sepanjang itu untuk kepentingan organisasi dan tidak melanggar AD/ART kita akan dukung sepenuhnya keputusan pusat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komda PSSI Jawa Barat, Tonny Apriliani menyatakan sebaiknya semua pihak kembali mencermati pedoman dan aturan yang berlaku terkait gonjang-ganjing di tubuh organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia. "Saya mendukung semua kebijakan yang akan dilakukan pusat, termasuk masalah penyempurnaan pedoman dasar seperti yang diminta oleh FIFA (induk organisasi sepak bola dunia)," katanya, kemarin malam.
Tonny yang juga anggota Komisi X DPR RI menuturkan secara prinsip pihaknya tidak memiliki masalah dengan figur Nurdin sebagai Ketua PSSI yang sekarang. FIFA sendiri dalam mengancam untuk memberikan sanksi bagi PSSI apabila tidak memenuhi ketentuannya. Ancaman itu bisa pernah dialami oleh Kuwait yang dicabut keanggotaannya sementara dari FIFA. Akibatnya, Kuwait dilarang bertanding dalam semua ajang yang diselenggarakan FIFA, termasuk larangan bertanding bagi tim luar negeri di Kuwait.
Dalam siaran pers melalui situs resminya itu, FIFA juga menegaskan seseorang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan dan/atau tengah menjalani hukuman penjara tidak diperkenankan ikut dalam pemilihan ulang tersebut. [153/143]