SP/YC Kurniantoro
Menteri Pertahanan AS Robert Gates (kanan), didampingi Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono memberikan keterangan pers seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/2).
ejak dua dekade terakhir, pengertian "keamanan" sudah melampaui sekadar kekuatan militer. Dewasa ini keamanan dimaknai lebih komprehensif. Pemahaman ini juga dianut Indonesia. Bahwa keamanan tidak bisa diperoleh tanpa pembangunan. Sebaliknya, pembangunan tidak bisa dijalankan tanpa keamanan yang terjamin. Lebih dari itu, keamanan maupun pembangunan sama-sama tidak bisa diwujudkan tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Menurut Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Robert M.Gates, kesamaan pandangan itulah yang mendorong militer AS menjalin kerja sama intens dengan negara-negara lain guna mengembangkan pendekatan dan kemampuan baru melalui cara-cara yang konstruktif. "Di Asia, AS paling banyak terlibat kerja sama keamanan maritim termasuk melawan pembajakan dan perlombaan senjata," ungkap Gates dalam diskusi "US-Indonesia and the New Security Architecture of Asia" yang diselenggarakan Kedubes AS dan Indonesian Council on World Affairs (ICWA), di Jakarta, Senin (25/2).
Di kawasan ini, AS, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, bekerja sama mengamankan rute-rute transit, seperti Selat Malaka. Selain Filipina, Indonesia adalah penerima bantuan keamanan AS yang terbesar di kawasan.
AS kini mengedepankan hubungan multilateral guna menjalin kerja sama lebih baik dengan sekutu dan mitranya."Tidak berarti ini melemahkan hubungan bilateral, tetapi lebih meningkatkan keamanan dengan mengimbuhkan aspek multilateral," tambah mantan Direktur CIA periode 1991-1993. Gates bergabung dengan CIA pada 1966.
Terorisme
Gates mengatakan, upaya kerja sama multilateral bukan tanpa kendala. "Negara-negara sering merasa sulit bekerja sama dengan kami," Gates mengakui.
Tetapi, kerja sama multilateral tetap harus dikedepankan untuk mengatasi berbagai ancaman yang paling menekan sekarang ini. Salah satunya, terorisme. Masalah terorisme tidak bisa diatasi tanpa kerja sama erat antarnegara.
Teroris memanfaatkan kemajuan teknologi dan infrastruktur untuk melakukan perbuatan kriminal yang dilatarbelakangi ideologi. "Para teroris telah memanfaatkan kebebasan dan keterbukaan dalam kehidupan masyarakat demokratis," kata mantan wakil penasihat keamanan nasional di era Presiden George H W Bush.
Berbagai tantangan dari terorisme hingga keamanan maritim membuat Indonesia semakin penting. "Dengan penduduk yang pluralistis, kepemimpinannya di Asia Tenggara yang bersejarah dan geografinya yang sangat luas, Indonesia perlu dipandang sebagai indikator sehatnya kawasan," kata Gates.
Peran Militer
Gates mencermati dalam beberapa waktu terakhir, militer Indonesia semakin kapabel, profesional, dan merasa nyaman di bawah kepemimpinan sipil. Ia merujuk pada kesepakatan antara Presiden George W Bush dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007 untuk memperluas kerja sama militer kedua negara.
Ia menyangkal bahwa AS masih melarang penjualan senjata ke Indonesia. "Itu tidak benar," tandas Gates. Normalisasi kerja sama militer Indonesia-AS berlangsung sejak November 2005. Embargo senjata sebenarnya sudah diakhiri sejak saat itu. Memang diakui, sejumlah ketentuan undang-undang AS menghambat upaya Pemerintah AS merealisasikan penjualan alat-alat militernya ke sini. "Ini juga terjadi dengan negara-negara lain. Kami sedang berupaya mengatasinya," ujar pria asal Kansas itu.
Di balik itu, AS tetap berkomitmen membantu Indonesia melanjutkan proses reformasi pertahanannya. Karena sejalan dengan kepemimpinan sipil, baik integritas maupun kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan menjadi landasan yang harus dibangun oleh militer profesional di negara demokrasi. "AS siap membantu mengembangkan kapabilitas pertahanan yang spesifik, khususnya di domain maritim serta sistem pengangkutan penumpang dan barang melalui udara."
Di tempat yang sama, Gubernur Lemhanas Muladi berharap AS sebagai kekuatan adidaya dapat berpartisipasi aktif menciptakan perdamaian dan keamanan di Asia. "Tentu tetap selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, hukum internasional, serta promosi dan perlindungan HAM sebagai prasyarat mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat," ujarnya dalam diskusi yang juga dihadiri oleh Sekjen Deplu Imron Cotan, Kepala Perwakilan Tetap RI di Jenewa Makarim Wibisono, serta Dubes AS untuk Indonesia Cameron Hume. [SP/Elly Burhaini Faizal]