Penolakan terhadap dua calon Gubernur Bank Indonesia yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kian gencar. Penolakan itu secara tegas disampaikan Koalisi Muda Parlemen Indonesia, atau disebut juga Kabinet Bayangan, yang merupakan gabungan dari beberapa politisi beragam fraksi.
Hadir dalam pertemuan dengan wartawan, yakni Yuddy Chrisnandi (Fraksi Partai Golkar), Abdullah Aswar Azwar Anas (Fraksi PKB), dan Ruth Nina Kedang (Fraksi PDS), serta Yakobus Mayongpadang (Fraksi PDI-Perjuangan), di Gedung DPR, Senin (25/2).
"Pemerintah belum mengakomodasi calon Gubernur BI yang diharapkan. Presiden seharusnya mengajukan calon Gubernur BI yang berkompeten," kata Yuddy. Ia menilai, kedua calon tersebut, tidak membumi, tidak dikenal, dan kapasitas moneter mereka sangat rendah. Walau Agus praktisi perbankan, tetapi kemampuan memahami ekonomi makro dinilai koalisi ini cukup rendah.
Sementara Raden Pardede, walau mengelola Perusahaan Pengelola Aset (PPA), tetapi PPA dinilai bukan lembaga moneter, dan tidak bersentuhan dengan kebijakan moneter. Dari rekam jejak yang ada, kedua calon tersebut dinilai tidak memiliki kompetensi sebagai Gubernur BI.
"Kami mendesak fraksi-fraksi untuk menolak dan mengembalikan usulan calon Gubernur BI atas nama Agus Marto Wardoyo dan Raden Pardede, karena dinilai tidak memiliki kompetensi, rekam jejak, dan pengalaman yang memadai di sektor moneter," kata Yuddy. Sementara menurut Azwar, meski kedua calon tersebut memiliki prestasi pada bidang masing-masing, tetapi itu belum cukup untuk menjadi pemimpin BI. Gubernur BI, katanya, seharusnya adalah orang yang memiliki pengalaman di bidang moneter dan makro.
Mereka juga mengusulkan penambahan nama dalam calon Gubernur BI itu. Penambahan nama tersebut sebaiknya dari internal BI. Pasalnya, pemahaman terhadap kondisi internal BI sangat diperlukan sebagai pemimpin Bank Sentral. Menurut Undang-undang, kata Yuddy, pemerintah dapat mengajukan calon Gubernur BI sebanyak tiga orang, sehingga dengan munculnya dua usulan calon Gubernur BI, masih dimungkinkan untuk menambah usulan calon dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Namun, mereka menolak menyebut nama yang berkompeten untuk diajukan sebagai calon Gubernur BI, jika memang diusulkan dari internal BI. [L-10]