[JAKARTA] Sekitar 500 warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota ( JRMK) menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota dan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/2), pukul 10.30 WIB. Mereka memprotes aksi-aksi penggusuran rakyat miskin yang dilakukan Pemprov DKI.
Mereka meminta penggusuran permukiman masyarakat miskin pedagang kaki lima dan anak-anak jalanan dihentikan. Para pengunjuk rasa juga menuntut partisipasi rakyat miskin dalam membangun ruang terbuka hijau (RTH) dan mencabut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melandasi tindakan penggusuran.
"Gubernur sekarang mengatakan penggusuran untuk RTH, tetapi warga sekitar tidak dilibatkan. Mengapa bukan warga sekitar saja yang dilibatkan untuk program itu dari pada mereka digusur," kata koordinator lapangan aksi unjuk rasa Edi Saidi dari Konsorsium Kemiskinan Kota (Urban Poor Consortium/UPC) kepada SP di sela-sela aksi unjuk rasa.
Dikatakan, program RTH itu dapat melibatkan warga dengan cara penghijauan di lingkungan sekitar, pengolahan sampah, pembangunan sumur resapan, dan penataan saluran air atau drainase yang bagus. Di sisi lain katanya, RTH tidak seimbang dengan pembangunan ruko dan mal yang terjadi sekarang ini. Banyak pembangunan itu malah menimbulkan kurangnya daerah resapan air di Jakarta.
"Bukankah pembangunan seperti itu yang lebih banyak menyebabkan kurangnya daerah resapan air? Mengapa pembangunan-pembangunan seperti diteruskan?" ujarnya.
Pernyataan sama disampaikan Ujang, warga Warakas, Jakarta Utara. Ujang yang dalam waktu dekat rencananya tempat tinggalnya akan digusur meminta Pemprov DKI Jakarta agar menyetop tindakan penggusuran. Menurutnya, tindakan itu tidak menyelesaikan masalah karena warga yang digusur tidak disiapkan tempat baru untuk tinggal.
"Kami digusur, tetapi setelah itu kami kemana? Kalau seperti itu kami pasti akan membangun pemukiman baru di tempat lain. Ini kan tidak menyelesaikan masalah," ujar dia.
Ia juga heran dengan kebijakan Pemprov DKI yang membangun RTH. Tetapi di sisi lain, pembangunan mal, ruko, dan pembangunan gedung bertingkat lainnya kian marak. "Mengapa itu terjadi ? Kami yang miskin selalu digusur tetapi yang kaya-kaya tidak pernah digusur," tegasnya. Senada dengan Ujang, Kasmi ibu rumah tangga dari Kebon Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta Pemprov DKI agar jangan masyarakat miskin yang dikorbankan untuk pembangunan kawasan-kawasan elite. "Kami menolak penggusuran yang hanya menguntungkan orang kaya," katanya. [RBW/Y-4]