[MANILA] Para jenderal militer dan kepolisian Filipina berjanji memberikan dukungan mereka terhadap Gloria Macapagal Arroyo, setelah skandal korupsi yang melibatkan Presiden Filipina tersebut menyulut gelombang baru demonstrasi di tengah perayaan aksi perlawanan "People Power", Senin (25/2).
Para pemimpin militer dan kepolisian Filipina menepis kemungkinan terulangnya kembali perlawanan 1986 yang bersejarah, ketika ratusan ribu demonstran tak bersenjata dihadapi oleh tentara bersenjata lengkap disertai sejumlah tank yang berujung pada jatuhnya 22 tahun kediktatoran Ferdinand Marcos.
Demonstran kembali membanjiri jalan-jalan di seantero Filipina, Senin, mulai dari pengunjuk rasa sayap kiri, kelompok-kelompok dukungan gereja Katolik, para pelajar, guru, hingga para aktivis masyarakat sipil. Dalam demonstrasi yang digelar serentak di 15 kota, mereka mendesak agar Presiden Arroyo segera mundur dari jabatannya.
Demonstrasi besar-besaran dilancarkan menyusul digelarnya dengar pendapat antikorupsi di Senat yang mengungkap dugaan terjadinya korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat senior serta suami Presiden Arroyo dalam beberapa kontrak telekomunikasi.
Di Manila, para komandan militer dan kepolisian muncul dalam sebuah konferensi pers bersama sebagai upaya menepis rumor kudeta. "Ini pernyataan kami, bahwa anak buah kami tidak akan terpengaruh dengan rumor tentang upaya-upaya menciptakan ketidakstabilan di negara ini," ungkap komandan militer Jenderal Hermogenes Esperon.
Militer memainkan peranan kunci dalam perlawanan 1986 begitu pula yang terjadi pada 2001, ketika para komandan menarik dukungan dari Presiden Joseph Estrada ketika ribuan orang memadati jalan-jalan di seantero Filipina untuk mendesak agar ia segera mundur atas tuduhan korupsi. [AP/E-9]