SP/Luther Ulag
Meutia Hatta Swasono (kiri) Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Siti Hardiyanti (kanan)
Tampilnya para anak mantan presiden ke panggung politik nasional seperti Megawati Seokarnoputri dan Puan Maharini dari klan Soekarno, Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut dari klan Soeharto dan Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenni Wahid tidak terlepas dari realitas politik Indonesia yang masih bersifat patron clan. Hal ini masih akan berlangsung di waktu-waktu men- datang.
** missed drop char **Patron itu bisa karena sumber yang bermacam-macam, bisa karena banyak uang dan status sosial. Sumber itu tampaknya sangat mudah diturunkan kepada generasi berikutnya. Dan, saya kira kerangka budaya politik kita masih begitu," kata Ketua Divisi Penelitian dan Advokasi Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Tommy A Legowo, Kamis (21/2).
Munculnya tokoh-tokoh itu juga karena akses ke politik yang bisa dilakukan melalui jalur warisan generasi ini. Mereka membawa nama besar orangtua masing-masing. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki garis ideologi yang jelas. Kalaupun ada ideologi, kadarnya sangat dangkal, dan tampaknya tidak ada upaya di antara mereka untuk memperdalam sebuah ideologi tertentu.
Dalam peta politik Indonesia ke depan, hanya mengandalkan faktor kharisma dan nama besar orangtua, tidak cukup. Sebab, masyarakat Indonesia semakin berkembang maju dan semakin kritis, juga terhadap politik patron clan. Masyarakat, kata Tommy, bisa menilai secara kritis para tokoh yang besar karena kebesaran orangtuanya.
"Oleh karena itu, syarat lain yang harus dipenuhi oleh para anak mantan presiden itu adalah kapasitas. Meskipun efektivitasnya belum membawa hasil yang memuaskan, tetapi masyarakat makin kritis terhadap para tokoh yang mewariskan kebesaran orangtuanya," tutur mantan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) itu.
Menurut dia, munculnya anak-anak perempuan dari para mantan presiden ke panggung politik nasional adalah sesuatu yang kebetulan saja. Namun, munculnya tokoh- tokoh wanita seperti mereka diharapkan akan mendorong peran perempuan yang cukup signifikan. Apalagi berbagai peraturan perundangan politik memberi dukungan terhadap munculnya aktivis-aktivis perempuan di panggung politik.
Megawati ketika menjadi Presiden menggantikan Gus Dur, gagal mengangkat derajat dan martabat perempuan dari kelas dua dalam politik menjadi sejajar dengan laki-laki. Kritik-kritik para aktivis perempuan pada zaman Megawati berkuasa adalah dia tidak mem- buat banyak kebijakan yang berpihak kepada perempuan.
Tidak Menonjol
Berbeda dengan Meuthia Hatta Swasono. Anak mantan wakil presiden Bung Hatta ini mulai berkibar sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) di Kabinet Indonesia Bersatu.
Nama Meuthia mulai muncul di media massa, karena perannya sebagai menteri dinilai banyak kalangan cukup baik. Harus diakui, sebelumnya Meuthia hanya dikenal sebagai seorang dosen dan guru besar, sehingga karier politiknya tidak terlalu menonjol. Padahal sebelumnya dia sudah berpolitik praktis yakni sebagai deklarator Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang sekarang Partai Keadilan Persatuan (PKP).
Saat pemerintahan BJ Habibie keluar kebijakan setiap pegawai negeri sipil (PNS) harus memilih kariernya di partai politik (parpol), atau sebagai pegawai, Meuthia lebih memilih sebagai PNS, yakni sebagai dosen dan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).
Setelah mencapai "targetnya" sebagai Guru Besar UI, ditambah lagi menjabat menteri, darah politiknya mulai mengalir deras. Atas permintaan dari kader partai, dan dorongan yang keras untuk berpolitik, Meuthia pun menerima pinangan sebagai Ketua Umum PKP pada, Januari lalu.
Menurut Meuthia, kesediaannya sebagai Ketua Umum PKP di antaranya yakni sejak meninggalnya ketua umum yang lama, Edi Sudrajat (2006), otomatis jabatan ketua umum kosong.
Sedangkan dasar lainnya, yakni ingin menjadi PKP sebagai partai besar yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dia juga mengungkapkan, pada prinsipnya bergerak di parpol hanya akan meneruskan prinsip-prinsip yang telah dilakukan oleh sang ayah, Bung Hatta. Prinsip tersebut, di antaranya hidup untuk rakyat.
Sementara itu, putri sulung mantan Presiden RI Soeharto, Siti Hardiyanti alias Mbak Tutut, putri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Yenni Wahid serta putri mantan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, tidak dapat dikonfirmasi SP terkait aktivitas politik mereka.
Informasi yang diperoleh dari orang dekat menyebutkan, ketertarikan Tutut dalam dunia politik belakangan belum begitu terlihat antusias. Selain masih disibukkan dengan persoalan hukum dan HAM mendiang ayahnya, pilihan politik praktis rupanya belum menjadi prioritasnya.
Dikabarkan, dirinya juga masih sedikit trauma dengan banyaknya uang yang dikeluarkan ketika ikut dalam pemilihan umum (Pemilu) 2004 tetapi tidak mem- buahkan hasil yang optimal. [A-21/M-16/H-12]