ecaman atas sikap diskriminatif Pemerintah Australia terhadap masyarakat Aborigin dan penduduk Selat Torres bukan hanya disuarakan oleh kalangan internasional. Tekanan masyarakat Australia sendiri sangat berperan dalam mendesak pemerintahnya untuk menyelesaikan tumpukan masalah pelanggaran hak kaum Aborigin dan meminta maaf kepada mereka.
Direktur Institut Titian Perdamaian (ITP) Ichsan Malik mencermati hubungan kulit putih Australia dengan suku Aborigin dan penduduk Selat Torres tidak seperti yang berlangsung di Selandia Baru. Di negara tetangga Australia itu, interaksi kulit putih dan masyarakat Maori terjalin harmonis.
Di Australia, relasi kulit putih dan Aborigin sangat buruk. Perubahan baru terlihat pada 1980-an. Generasi muda kulit putih di Australia mulai menyadari betapa kejinya perlakuan yang diterima masyarakat Aborigin.
Memasuki 1990-an, dorongan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kian menguat. Bukan hanya dari politisi Aborigin melainkan juga warga kulit putih termasuk media massa. Ulasan-ulasan kritis di media membangkitkan keberpihakan kepada Aborigin. Jaringan televisi ABC, misalnya, membuat acara yang mengolok-olok Howard yang tak mau minta maaf, dengan menampilkan aktor mirip Howard.
Berperan
Antusiasme sebagian besar masyarakat Australia untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM terhadap bangsa Aborigin, yang jumlahnya tinggal 460.000 orang atau dua persen dari total penduduk Australia, merupakan aspek penting untuk disimak.
Kita bisa memetik pengalaman berharga, bagaimana kiat Canberra menyelesaikan persoalan yang telah bertengger lama. Indonesia juga punya segudang masalah serius. Dari diskriminasi terhadap rakyat Papua, kasus-kasus Kerusuhan Mei 1998, pembantaian mahasiswa Trisakti, penghilangan paksa aktivis, pembunuhan Munir, Talang Sari dan lain-lain. Bukan hanya kuantitas kasus yang membuat kita miris tetapi penyelesaiannya yang tak pernah jelas. Itu yang menyesakkan dada. Boro-boro dituntaskan politisi di DPR malah mengesahkan pengabaian kasus-kasus HAM oleh pemerintah.
Salah satu faktor banyaknya persoalan yang tak pernah selesai adalah minimnya perhatian masyarakat. "Saya juga bingung dengan masyarakat kita. Media massa memberitakan dengan judul-judul besar. Tetapi tidak ada respons dari masyarakat. Tidak ada kepedulian," tandas Ichsan dalam percakapan dengan SP, Rabu (19/2).
Masyarakat Indonesia rentan dalam relasi etnis dan agama. Ichsan merujuk pada Kerusuhan Mei 1998 yang korbannya mayoritas etnis Tionghoa. "Sebagian besar masyarakat kita tidak peduli, begitu juga dengan yang terjadi di Papua," keluhnya.
Sosok yang banyak berperan dalam penyelesaian konflik di Maluku ini mencermati bahwa kecurigaan, prasangka antaretnis dan agama yang sangat tebal itu telah menghambat penyelesaian masalah HAM di Indonesia. "Masyarakat belum memandang diri mereka masing-masing sebagai satu bangsa. Itu yang fatal," sesalnya.
Masyarakat yang masa bodoh dan enggan peduli membuat penyelesaian konflik tidak berjalan. Tidak ada kekuatan yang memaksa penyelenggara negara untuk lebih serius menuntaskan persoalan-persoalan HAM. Kalau tidak serius mewujudkan keadilan, bagaimana mau menyejahterakan rakyat? "Sampai puluhan tahun lagi tidak akan ada perubahan apa-apa tanpa konsolidasi bangsa. Karena itu, singkirkan semua prasangka etnis dan agama," imbaunya. Kalau tidak, jangan harap kita bisa menyelesaikan segala persoalan yang segudang ini. [B-14]