Kawasan Pulau Jawa dan Bali di ambang darurat listrik. Pelanggan PLN di wilayah paling padat penduduk ini mengalami pemadaman bergilir secara menyeluruh. Ini akibat pasokan strum mengalami defisit cukup besar, yakni 1.000 megawatt (MW).
Jika defisit listrik tersebut terus membengkak hingga 1.500 MW, mau tak mau pemerintah akan mengumumkan keadaan darurat listrik nasional.
Besarnya defisit listrik di Pulau Jawa-Bali, memang bukan karena sistem kelistrikan yang salah, melainkan akibat pasokan bahan bakar yang terhambat. Beberapa kapal pengangkut BBM sulit merapat karena cuaca buruk, sehingga suplai bahan bakar ke pembangkit listrik pun terhambat
Nah, saat-saat seperti inilah kita harus menunjukkan kepedulian dengan melakukan penghematan penggunaan listrik secara serius. Matikan AC, komputer, lampu, televisi, dan berbagai alat elektronik jika tidak benar-benar diperlukan. Mari kita sama-sama "puasa listrik", ingat slogan hemat energi, hemat biaya. Bahkan bukan hanya hemat biaya, dengan kita menghemat penggunaan listrik sesungguhnya kita telah peduli untuk berbagi listrik secara bergiliran agar tidak terjadi pemadaman total.
Rosi Sugiarto - Pondok TK Al Firdaus BSB Jatisari Mijen, Semarang
Pergantian Gubernur BI seharusnya jangan seperti memilih Dirut BUMN. Soalnya, ada kesan pemerintah memperlakukan BI seperti BUMN. Hal ini mengkhawatirkan, karena jika hal itu terjadi maka dapat dipastikan kelangsungan stabilitas moneter Indonesia terganggu.
Tidak ada salahnya Indonesia meniru proses suksesi pergantian pucuk pimpinan bank sentral AS yang berjalan tanpa gejolak. Misalnya, Alan Grenspan mulai memberikan peran kepada Bernanke saat dia mulai mengambil ancang-ancang mundur dari The Fed. Akhirnya suksesi berjalan mulus.
Pasar melihat bahwa anggota Dewan Gubernur BI yang ada saat ini memiliki kredibilitas yang tinggi dan seharusnya bisa dilanjutkan. Hal ini bisa terjadi, apabila salah satu anggota Dewan Gubernur dapat meneruskan kepemimpinan Burhanuddin Abdullah.
Kalangan DPR mensyaratkan bahwa figur yang memiliki kemampuan moneter yang tinggi dan jaringan internasional yang kuat merupakan prasyarat utama untuk menjadi gubernur BI. Dan ia melihat calon yang diajukan Presiden saat ini belum memiliki kemampuan yang sepadan untuk menduduki kursi Gubernur BI.
Persoalannya, kalau mengurusi level mikro saja tidak bisa menciptakan ketenangan, apalagi mengurusi yang industri perbankan yang lebih luas? Tidak ada pilihan lain, sebaiknya pemerintah menerima usulan DPR untuk mengikutsertakan calon internal BI untuk maju sebagai Gubernur BI.
Furqon Karim - Koordinator The Indonesia Watch (Indo Watch)