Pengantar
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII di Kalimantan Timur terancam tertunda. Ada apa sebenarnya di balik rencana penundaan pesta olahraga di Tanah Air tersebut. Wartawan SP Robertus Wardi mencoba menyorotinya dari berbagai sisi dalam tulisan ini.
SP/Luther Ulag
Perlombaan lari di cabang atletik pada PON XVI di Palembang, Sumatera Selatan.
alau pertanyaan ini ditanyakan ke Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII Kalimantan Timur (Kaltim), jawabannya adalah PON sesuai jadwal yaitu 6-18 Juli 2008. Itulah yang dikemukakan sejumlah anggota PB PON dalam beberapa kesempatan.
Sebagai contoh, Wakil Ketua III PB PON XVII, Syahrir Basran saat konferensi pers di Jakarta, awal Februari lalu mengaku optimistis PON sesuai jadwal. "Saat ini rata-rata pembangunan venues dan sarana fisik (lapangan, Red) PON sudah selesai 80-90 persen. Diperkirakan, akhir Maret nanti, semua pembangunan itu sudah selesai," kata Syahrir saat itu.
Pernyataan yang sama disampaikan Wakil Ketua Bidang Humas PB PON, Elto saat berada di Semarang, Jawa Tengah, pekan lalu. Menurutnya, pembangunan beberapa venues sudah memasuki tahap akhir seperti Stadion Utama dan lapangan menembak di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Sementara dari Samarinda, Kaltim, Wakil Ketua Harian PB PON, Hermain Okel mengemukakan pembangunan sarana olahraga di tujuh daerah ditargetkan rampung bulan Maret dan paling lambat Mei.
Sungguhkah demikian? Inilah yang menjadi masalah. Laporan yang dikemukakan para anggota PB PON itu berbeda dengan yang disampaikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan Iptek kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mennegpora), Hari Setiono pekan lalu. Dalam wawancara dengan SP, mengatakan pemerintah provinsi (Pemrov) Kaltim sebenarnya belum siap menyelenggarakan ajang empat tahunan tersebut.
"Ada yang sudah 100 persen selesai. Ada yang baru 80-90 persen selesai. Tetapi masih ada yang di bawah 65 persen. Bahkan ada yang baru mencapai 20 persen. Kalau diambil rata-rata maka kesiapan pembangunan fisik baru mencapai 70 persen," tutur Hari.
Hari menyatakan itu karena baru pulang dari Kaltim yang ditugasi Mennegpora, Adhyaksa Dault untuk meninjau kesiapan Kaltim. Perintah Mennegpora mengacu ke hasil rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI, pertengahan Januari lalu.
Inilah masalah pertama dari penyelenggaraan PON 2008 yaitu Pemrov Kaltim belum sepenuhnya siap menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Masalah lain adalah soal dana. Dalam situs subpbpon.tarakankota.go.id, dinyatakan PB PON mengeluh keterbatasan dana sebesar Rp 400 miliar.
Syahrir Basran mengakui hal tersebut. Namun ia menegaskan jumlahnya tidak mencapai Rp 400 miliar, tetapi hanya Rp 300 miliar. Uang itu, katanya, sebagai sisa dana yang belum dikucurkan pemerintah pusat dari total Rp 600 miliar yang diusulkan. Saat ini, tegasnya, baru Rp 243 miliar yang telah dicairkan.
Sementara Hari menjelaskan permintaan dana tambahan itu karena mereka (Pemprov Kaltim) kekurangan dana untuk biaya akomodasi dan transportasi kepada altet, pelatih, dan official selama penyelenggaraan PON.
Padahal, kata Hari, dari awal Kaltim menyanggupi memberikan pelayanan gratis terhadap hal-hal tersebut. "Mereka tidak konsisten. Dulu mereka bilang gratis. Tetapi kini mengeluh kekurangan dana dan mengajukan usulan baru. Kami tidak tahu apakah DPR dapat menerima usulan itu kalau disampaikan," tegas Heri.
Masalah ketiga adalah penyelenggaraan PON bertepatan dengan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tempat tersebut. Menurut rencana, Pilkada dilakukan 26 Mei mendatang dan pelantikan gubernur 25 Juni. Tetapi, rencana itu terjadi kalau dalam kondisi normal yaitu tidak ada Pilkada tahap dua dan tidak ada gugatan dari pihak yang kalah.
Pilkada
Jika dua hal tadi terjadi maka bukan tidak mungkin proses Pilkada berlangsung sampai Juli nanti. Itu berarti akan mengganggu kegiatan PON. "Yang repot dari proses Pilkada itu adalah hampir 12 orang di pemerintahan Kaltim mencalonkan diri. Mereka merupakan Sekertaris Daerah (Sekda), Bupati, walikota, dan pejabat daerah lainnya. Padahal mereka itu juga merupakan anggota panitia PON. Kalau semuanya sibuk urus Pilkada maka PON bisa tidak terurus," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Mufid Rahmat (Fraksi FKB).
Atas dasar masalah-masalah tersebut maka pertanyaan di atas perlu dikemukakan yaitu masihkah PON 2008 sesuai jadwal?
Anggota dewan Chappy Wiratno (Fraksi PDI-Perjuangan), mengusulkan PON diundur ke bulan November. "Kalau ditunda ke Agustus tidak mungkin karena ada Olimpiade. Sementara bulan September-Oktober, umat Muslim melaksanakan Puasa. Karena itu, bulan November lebih pas," katanya.
Sementara Mufid menegaskan menyerahkan sepenuhnya ke Mennegpora untuk menjadwal ulang masalah PON. Tetapi ia menegaskan akan meninjau terlebih dahulu ke Kaltim untuk melihat persiapan provinsi tersebut sebelum diputuskan mundur. Adhyaksa sependapat dengan Mufid. Ia menegaskan pemerintah belum sampai pada keputusan menunda PON. Tetapi akan memverifikasi ulang mengenai persiapan Kaltim sebagai tuan rumah.
Selain itu, ia menegaskan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengetahui kesiapan Pilkada.
Pelaksana Harian PB PON yang juga Sekda Kaltim, Saiful Teteng menegaskan, menyerahkan sepenuhnya keputusan pelaksanaan PON ke pemerintah dan dewan.
Apakah dengan itu berarti ada sinyal PON akan diundur? Sebagai catatan, jadwal PON sebenarnya sudah beberapa kali berubah.
Implikasi
Pelaksanaan PON 2008 boleh saja kembali diundur. Tetapi apakah semudah itu? Apa yang harus diantisipasi jika PON benar-benar diundur? Pertama, masalah yang patut diperhatikan adalah mengenai ketersedian dana tiap-tiap daerah untuk membiayai atlet, pelatih, dan pembelian sarana dan prasarana terkait persiapan kegiatan tersebut.
Jika PON benar-benar diundur maka akan mengakibatkan pembengkakan biaya di tiap-tiap daerah. Paling tidak kalau PON sampai tunda empat bulan yaitu ke November, maka daerah-daerah harus menambah anggaran dana untuk kegiatan tersebut.
Sejumlah daerah sudah menolak wacana PON diundur. Sebagai contoh adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. Melalui Ketua Umumnya, Imam Utomo yang juga Gubernur Jatim meminta kepada KONI Pusat agat jadwal pelaksanaan PON XVII tidak diundur. Alasannya akan berdampak pada persiapan kontingen daerah.
"Kalau sampai mundur, konsekuensinya cukup berat, terutama pembengkakan anggaran Puslatda. Pengunduran jadwal juga berdampak pada persiapan atlet," ujarnya.
Sementara Ketua Harian KONI Jatim, Soekarno Marsaid menegaskan pihaknya harus mengeluarkan anggaran tidak kurang Rp 2,5 miliar setiap bulan untuk kegiatan Puslatda guna membiayai lebih dari 550 atlet dan pelatih serta ofisial Jatim.
Implikasi lain dari rencana pengunduran jadwal tersebut adalah pada kesiapan atlet. Dengan adanya pengunduran jadwal akan berpengaruh pada penampilan mereka, apalagi kalau nanti PON mundur setelah bulan Puasa dan Lebaran.
Bagaimana jalan keluarnya? Sebagaimana disampaikan Hari Setiono, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta pemprov Kaltim membuka diri mengenai persoalan yang dihadapi sekitar pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2008. Hal itu perlu supaya pemerintah pusat bisa segera membantu.
"Pemerintah pusat siap membantu. Kami akan bantu sumber daya manusia, sistem pertandingan, dan bantuan lainnya. Tetapi intinya Pemprov Kaltim harus buka diri. Perlu ada keterbukaan dari mereka untuk menyebut apa kekurangan dan bagian-bagian mana yang masih kurang. Jangan menyatakan siap, tetapi kenyataannya masih banyak hal yang belum dikerjakan," tegas Hari.
Kedua, perlu peninjauan langsung untuk melihat kesiapan Kaltim dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Harus dipastikan apakah Kaltim benar-benar siap. Jika tidak maka wacana PON dimundurkan perlu dipertimbangkan. Ketiga, pemerintah pusat harus siap mengambil alih kegiatan tersebut jika memang Pemprov Kaltim gagal. Dan tampaknya hal ini sudah diantisipasi Mennegpora.
Keempat, pemerintah pusat harus siap mengucurkan dana tambahan kepada Kaltim sesuai yang dibutuhkan. Jika memang ada dana yang belum dikucurkan maka hal itu harus segera dilakukan agar persiapan PON segera rampung.
Kelima, koordinasi dengan Mendagri perlu ditingkatkan terutama dalam membahas persiapan Pilkada di tempat tersebut. Koordinasi terutama menyangkut kesiapan para pejabat daerah menyukseskan PON 2008. Jangan karena ada Pilkada maka PON ditelantarkan.
Pekan depan, kepastian mengenai pelaksanaan PON akan diputuskan. Hal itu karena menunggu hasil kunjungan Komisi X DPR, Mennegpora, KONI Pusat, dan perwakilan sejumlah pengurus cabang olahraga ke Kaltim. Kita berharap kepastian atas kegiatan tersebut segera terjawab. *